Membahas masalah proses metode penelitian, baik secara umum maupun metode penelitian kuantitatif secara khusus. Fenomena dan kejadian alam dapat dipelajari karena lazimnya hal-hal yang terjadi secara alamiah akan berlangsung menurut hukum keteraturan dan konsistensi. Agar dapat menyusun temuan data dan informasi ilmiah tersebut perlu digunakan sebuah metode dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporannya. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Buku ini secara khusus membahas prosedur metode penelitian kuantitatif disertasi contoh-contoh sederhana hubungan antar variabel, dan tampilan data-data kuantitatif dalam penelitian.
Kehadiran buku ini dianggap penting, mengingat Aceh dengan kewenangan yang luas melaksanakan syariat Islam memerlukan informasi dan pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai dinamika, pergumulan pemikiran dan penafsiran terhadap hukum syariah Islam itu sendiri. Materi yang terkandung dalam buku ini menerangkan tentang paradigma baru seputar hukum syariat yang mendapat perhatian publik. Oleh karena itu, buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan yang agak komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mudahmudahan bermanfaat bagi para akdemisi, praktisi dan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap penerapan hukum syariah di Aceh.
Kehadiran buku ini dianggap penting, mengingat Aceh dengan kewenangan yang luas melaksanakan syariat Islam memerlukan informasi dan pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai dinamika, pergumulan pemikiran dan penafsiran terhadap hukum ...
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian masyarakat secara luas. Kejahatan korupsi yang berkembang di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Bahkan korupsi sudah bukan menjadi hal yang tabu ditemui, khususnya di lingkup pemerintahan. Maka wajar bila muncul stigma masyarakat terkait “pemerintahan yang kotor”. Stigma tersebut bukan semata-mata saja, namun telah dibuktikan dengan ada banyaknya temuan tindak pidana korupsi di pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan tingkat daerah, namun sudah melangkah ke tingkat pemerintahan pusat. Salah satu upaya terbaik untuk memberantas korupsi ini adalah dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk menahan agar tindak korupsi tidak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh masyarakat, lembaga, dan pihak lainnya. Anda dapat menemukan berbagai upaya pencegahan korupsi yang dikemukakan dalam buku ini.
Upaya pencegahan dimaksudkan untuk menahan agar tindak korupsi tidak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak.
Bicara mengenai korupsi memang tidak ada habisnya. Dinamika korupsi di Indonesia terbagi dalam dua perspektif, yaitu kultural dan struktural. Dalam perspektif kultural, korupsi dilakukan dengan kondisi sadar sehingga dilakukan tanpa rasa penyesalan dan berulang, (budaya) korupsi di masyarakat terbentuk karena adanya kondisi yang memungkinkan atau terkadang memaksa seseorang untuk melakukan hal tersebut. Pola-pola yang ada di masyarakat antara lain: kesenjangan ekonomi, buruknya pelayanan birokrasi, penegakan hukum yang lemah, minimnya edukasi dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Sedangkan struktural dapat digambarkan dengan adanya kasus korupsi dimana pelaku yang terlibat berhubungan dengan kekuasaan dan menyangkut struktur organisasi lembaga. Pelaku mempunyai kekuasaan dan di dalam struktur ada sejumlah orang. Orang-orang tersebut yang terkait dengan dengan struktur-struktur kekuasaan sepanjang alat buktinya kuat maka akan diproses sesuai jalur hukum. Dalam korupsi struktural tentunya ada pihak-pihak lain yang terlibat. Di dalam buku ini akan dibahas lebih lanjut mengenai dinamika korupsi mulai dari masa pra penjajahan sampai pada era reformasi.
Sederhana tapi menempel sekali dalam kenangan. Dua puluh delapan tahun berlalu, ada kalimat yang masih tersusun rapi di ingatan saya. “Jajan harus jujur, kalau hanya mampu bayar satu, maka ambil jajanan satu saja.” Kalimat itu diucapkan oleh seorang guru di depan kelas saat saya masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar. Dulu saya menanggapinya hanya dengan anggukan saja. Selain karena saya jarang jajan, saat itu kadang justru saya bawa makanan untuk dijual di sekolah. Tapi, sekarang saya paham, guru ibarat air dan pupuk untuk tunas-tunas bangsa yang akan tumbuh besar. Pemahaman akan nilai-nilai kebaikan sangat penting dimiliki para guru. Melalui alur 38 cerita dalam buku ini, terbaca bahwa guru adalah sosok yang sangat dekat dengan penanaman kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, dan nilai lain yang mendukung sikap-sikap antikorupsi. Nilai-nilai yang disisipkan di setiap cerita terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di beberapa cerita menuliskan praktik korupsi juga sangat mungkin dilakukan oleh seorang guru atau masyarakat biasa yang bukan penyelenggara negara. Kondisi ini nyata terjadi. Maka harus dilawan dan diatasi bersama-sama. Terima kasih telah membantu KPK menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Febri Diansyah Kepala Biro Humas KPK
Korupsi menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan citra buruk atas kinerja Pemerintah. Korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa dan pemberantasannya perlu ekstra luar biasa. Hukuman berat sepertinya tidak menimbulkan efek jera kepada oknum yang ingin melakukan korupsi. Oleh karena itu dunia pendidikan harus mengambil bagian dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan upaya pemberantasanya. Buku ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi untuk menumbuhkan budaya anti korupsi serta mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Buku ini terdiri dari sembilan bab yang di uraikan sebagai berikut : Bab 1 Ruang Lingkup Korupsi Bab 2 Jenis, Perilaku dan Ciri Korupsi Bab 3 Penyebab dan Motivasi Korupsi Bab 4 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi Bab 5 Anti Korupsi, Penyelenggara, Asas, Hak-Kewajiban, dan Peran Masyarakat Bab 6 Peran Fungsi KPK dan Ombudsman Bab 7 Gugatan Perdata – Putusan Verstek Bab 8 Korupsi di Sektor Publik Bab 9 Tindakan Preventif Untuk Mencegah Tipikor
Buku ini membahas tentang Konsep Korupsi, Faktor Penyebab Korupsi, Dampak Penyebab Korupsi, Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Penerapan Electronic Goverment, Upaya Pencegahan Korupsi, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundangan dan Pencegahan Korupsi
Buku ini membahas tentang Konsep Korupsi, Faktor Penyebab Korupsi, Dampak Penyebab Korupsi, Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Penerapan Electronic Goverment, Upaya Pencegahan Korupsi, Instrumen ...
Book Chapter dari 14 Bab yang membahaas Ruang Lingkup Antikorupsi, Sejarah Antikorupsi, Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan Bukan Budaya Indonesia, Model Kelembagaan Antikorupsi Negara-Negara di Dunia, Menumbuhkan Sembilan Nilai Antikorupsi dalam Mencegah Korupsi, Kontribusi Tridharma Perguruan Tinggi dalam Mencegah Praktik Korupsi, Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Kewirausahaan, Pencegahan Korupsi Melalui Agama, Good Governance dan Pengadaan Elektorik Mencegah Korupsi, Pembinaan Keluarga dan Pendidikan Karakter Sejak Dini Mencegah Korupsi, Budaya dan Kearifan Lokal Mencegah Korupsi, Peran Lembaga Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi, Inovasi Cegah dan Berantas Korupsi. Sebagai sebuah karya manusia, Book Chapter ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun dibutuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pembaca.
Book Chapter dari 14 Bab yang membahaas Ruang Lingkup Antikorupsi, Sejarah Antikorupsi, Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan Bukan Budaya Indonesia, Model Kelembagaan Antikorupsi Negara-Negara di Dunia, Menumbuhkan Sembilan Nilai Antikorupsi ...
