Sebanyak 2374 item atau buku ditemukan

Manajemen Keuangan Untuk Wirausaha Mula

Entrepreneurial Finance Series

Buku ini ditulis untuk mengisi kebutuhan para wirausaha dalam memahami seluk- beluk manajemen keuangan yang sesuai untuk pengelolaan bisnis mula. Kebanyakan wirausaha bisnis mula lebih fokus terhadap pembuatan dan pengembangan produk dan layanan jasanya, padahal kemampuan untuk mengelola aspek keuangan bisnis mula sangat menentukan keberhasilan bisnis tersebut. Karenanya, materi seperti pencatatan keuangan (akuntansi), laporan keuangan beserta analisisnya, dan manajemen arus kas menjadi topik-topik yang mendapat sorotan utama dari penulis. Di samping itu, perlu diketahui juga oleh para pengelola bisnis mula tentang pembiayaan modal kapital, pembiayaan dengan utang maupun pembiayaan dengan ekuitas, serta penilaian kesehatan usaha kecil dan menengah. Buku ini juga cocok digunakan oleh para mahasiswa kewirausahaan yang perlu memahami pengetahuan dasar pengelolaan bisnis mula. Kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan secara tidak langsung untuk peningkatan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini ditulis untuk mengisi kebutuhan para wirausaha dalam memahami seluk- beluk manajemen keuangan yang sesuai untuk pengelolaan bisnis mula.

MANAJEMEN STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERANTASAN UANG HARAM (MONEY LAUNDERING)

Buku ini membahas tentang manajemen dan strategi yang dilakukan perbankan syariah dalam memberantas money laundering.

Buku ini membahas tentang manajemen dan strategi yang dilakukan perbankan syariah dalam memberantas money laundering.

MANAJEMEN KEUANGAN

Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah pengadaan dana dan efektif pemanfaatan di badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Menurut Khan dan Jain, "Keuangan adalah seni dan ilmu mengelola uang". Menurut kamus Oxford, kata 'keuangan' berkonotasi 'pengelolaan uang'. Webster Ninth New Collegiate Dictionary mendefinisikan keuangan sebagai "ilmu pengelolaan dana termasuk pengelolaan dana sebagai sistem yang mencakup peredaran uang, pemberian kredit, pembuatan investasi, dan ketentuan fasilitas perbankan.

Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang.

Hukum Tata Negara Indonesia

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Konsep Negara Hukum, Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara, Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Mandiri, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan ...

Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (staatrecht) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu staatrecht in ruimere zin (arti luas), dan staatrecht in engere zin (arti sempit), dimana dalam arti in engere zin inilah Hukum Tata Negara atau verfassungrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi Istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah law constitutional yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah lehre dan recht pada istilah verfassung yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII : Partai Politik dan Pemilihan Umum.

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum.

BUKU AJAR HUKUM TATA NEGARA

Buku ini ditulis dan berisi materi materi perkuliahan Hukum Tata Negara yang diharapkan akan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara dengan lebih efektif dan efisien.

Buku ini ditulis dan berisi materi materi perkuliahan Hukum Tata Negara yang diharapkan akan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam bidang Hukum Tata Negara.

Constitutional Law in Greece

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this very useful analysis of constitutional law in Greece provides essential information on the country’s sources of constitutional law, its form of government, and its administrative structure. Lawyers who handle transnational matters will appreciate the clarifications of particular terminology and its application. Throughout the book, the treatment emphasizes the specific points at which constitutional law affects the interpretation of legal rules and procedure. Thorough coverage by a local expert fully describes the political system, the historical background, the role of treaties, legislation, jurisprudence, and administrative regulations. The discussion of the form and structure of government outlines its legal status, the jurisdiction and workings of the central state organs, the subdivisions of the state, its decentralized authorities, and concepts of citizenship. Special issues include the legal position of aliens, foreign relations, taxing and spending powers, emergency laws, the power of the military, and the constitutional relationship between church and state. Details are presented in such a way that readers who are unfamiliar with specific terms and concepts in varying contexts will fully grasp their meaning and significance. Its succinct yet scholarly nature, as well as the practical quality of the information it provides, make this book a valuable time-saving tool for both practising and academic jurists. Lawyers representing parties with interests in Greece will welcome this guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative constitutional law.

Lawyers representing parties with interests in Greece will welcome this guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative constitutional law.