Sebanyak 1821 item atau buku ditemukan

Economics of Halal Industry

The global halal market has emerged as a new growth sector in the global economy and is creating a strong presence in developed countries. The halal industry has now expanded well beyond the food sector further widening the economic potentials for halal. This book will help to deepen understanding of the concept of Halal to familiarize non-Muslims about Halal principles and products. The book also explores the concept of Halal industry along with the components which constitute the industry. It provides worldwide examples of some of the current best practices. The opportunities and challenges in developing and Halal industry are also discussed.

This book will help to deepen understanding of the concept of Halal to familiarize non-Muslims about Halal principles and products.

Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi

Peluang dan Tantangan

Buku ini mengulas masalah global yang dihadapi negara di seluruh dunia: pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi COVID-19. Buku ini menawarkan kontribusi penulis dari berbagai sudut pandang untuk mengeksplorasi pemecahan masalah ekonomi pasca Pandemi di Indonesia. Kajian ini mencakup analisis di berbagai sektor bisnis yang terdampak pandemi, seperti perusahaan penerbangan, bidang investasi, perbankan, UMKM sampai dengan analisis kebijakan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta peluang ekonomi digital pasca pandemi. Terlepas dari kenyataan bahwa buku ini hanya mengulas beberapa sektor dalam bidang ekonomi, gambaran dan tantangan baru ekonomi Indonesia pasca-COVID dapat diperoleh dengan membaca seluruh buku. Buku ini akan menarik bagi para akademisi dan praktisi di bidang ekonomi, khususnya mereka yang tertarik dengan kebangkitan ekonomi pasca-COVID di Indonesia.

Buku ini menawarkan kontribusi penulis dari berbagai sudut pandang untuk mengeksplorasi pemecahan masalah ekonomi pasca Pandemi di Indonesia.

Business Intelligence and Human Resource Management

Concept, Cases, and Practical Applications

Business Intelligence (BI) is a solution to modern business problems. This book discusses the relationship between BI and Human Resource Management (HRM). In addition, it discusses how BI can be used as a strategic decision-making tool for the sustainable growth of an organization or business. BI helps organizations generate interactive reports with clear and reliable data for making numerous business decisions. This book covers topics spanning the important areas of BI in the context of HRM. It gives an overview of the aspects, tools, and techniques of BI and how it can assist HRM in creating a successful future for organizations. Some of the tools and techniques discussed in the book are analysis, data preparation, BI-testing, implementation, and optimization on GR and management disciplines. It will include a chapter on text mining as well as a section of case studies for practical use. This book will be useful for business professionals, including but not limited to, HR professionals, and budding business students.

It will include a chapter on text mining as well as a section of case studies for practical use. This book will be useful for business professionals, including but not limited to, HR professionals, and budding business students.

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Di dalam Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal-soal tiap pembahasan untuk dapat di pahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dapat secara mendalam menguasai mengenai Hukum Pidana Internasional.

Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di ...

Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...

PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Buku Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di hadapan pembaca adalah karya Mastorat, S.Ag. MH., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam ranah teori perundang-undangan ditemukan adanya kerangka hukum yang secara sadar politik dirumuskan dalam formulasi positivistik. Kerangka itu menyusun formulasi legal positivisme dalam rupa dogmatic dan non dogmatic. Pada satu sisi rupa dogmatic akan berhadapan secara frontal dengan natural law, dan berbanding searah dengan non dogmatic legal positivism pada sisi yang lain. Bagaimana construction of the legal positivism ketika perumusan materi muatan suatu instrumen hukum yang berasal dari segala sumber dari Pancasila harus diformulasikan padahal Pancasila adalah staats philosofisch norm yang menghendaki konten materi muatan instrumen hukum itu adalah juga implementasi konstitusional dari Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Konten konstitusionalnya berupa ius constitutum yang antara lain menjadi konstruksi dasar pembentukan politik hukum yang menjadi materi muatan intrumen hukum undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

... Perundang-Undangan disebut science of legislation. Ilmu Perundang-undangan dapat dibagi 2, yaitu 1. Teori perundang-undangan: berorientasi pada usaha menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) antara lain pemahaman tentang UU ...

HUKUM PERDATA

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata 'sipil' umumnya merupakan lawan kata dari 'militer', maka istilah yang sering digunakan adalah 'perdata'. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaklah bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) : golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS. Maka dari itu Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

... Keluarga Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain atau ... keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga Pembagian Hukum Perdata | 35.

Perempuan Dan Hukum

Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan

... keluarga) terjadi juga pada kasus Ibu Anna dan Ibu Yasinta. Ketiadaan atau ketidakmampuan ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga, ketiadaan anak laki-laki, belum cukup umurnya anak laki-laki dalam keluarga tersebut untuk ...

Hukum Keluarga Islam

Buku ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menyebarluaskan pemahaman dasar Hukum Keluarga Islam. Ruang lingkup materi ini mencakup perkawinan, perceraian, poligami, waris hingga penyelesaian sengketa keluarga. Semoga buku ini menjadi rujukan representatif dan mendasar dalam memahami isu-isu Hukum Keluarga Islam. Dalam buku ini terdapat 12 Bab yang sangat menarik untuk di baca dan di pelajari, yaitu: Pengantar Hukum Keluarga Islam, Prinsip Prinsip Hukum Keluarga Islam, Hak & Kewajiban Suami Istri, Poligami Dalam Islam, Perlindungan Hak Pewaris Beda Agama, Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga, Hak Pewaris & Pewarisan Non-Muslim Dalam Keluarga Islam, Pengaturan Pewaris Non-Muslim Dalam Islam, Pengadilan Keluarga Dalam Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Arbitrase & Mediasi, Prosedur Peradilan Keluarga Islam.

... Keluarga, Hukum Kekeluargaan, dan Hukum Perorangan. Pengertian keluarga secara operasional merupakan struktur yang bersifat khusus, yakni melalui hubungan darah maupun pernikahan (Mardani, 2017). Pengertian keluarga pada umumnya ...

HUKUM KELUARGA

Manusia adalah makhluk dua dimensi, karena terdiri dari dua unsur utama yaitu jasad (fisik) dan roh (metafisik). Jasad atau jasmani adalah dimensi tubuh kasar manusia yang mengikuti siklus biologis makluk hidup, secara normal pertumbuhan embrio manusia diawali dari sel kelamin pria (spermatozoa) dan sel kelamin wanita (ovum), keduanya bertemu dan menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, tulang yang dibungkus daging hingga sempurna bentuk, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya ia akan meninggal dunia (QS. Al-Mukminun; 12- 16). Siklus ini akan berjalan terus-menerus sehingga manusia akan selalu ada dari generasi ke generasi. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungannya adalah dengan menikah dan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (Nurhadi, 2019).

... keluarga adalah Ketentuan secara menyeluruh yang mencakup hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedaran dan kekeluargaan karena pernikahan.5 Dari beberapa definisi pakar di atas bisa kita simpulkan bahwa Hukum keluarga dalam ...