Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini mengulas dan memberikan contoh bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik mulai dari sistematika dan teknik penyusunan naskah akademik, kemudian terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan teknik perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan.

Buku ini mengulas dan memberikan contoh bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik mulai dari sistematika dan teknik penyusunan naskah akademik, kemudian terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari kerangka ...

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan

Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu atau undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada.

... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Ni'matul Huda. a) Good rule and government bye-laws Bye-laws dibuat demi atau dalam rangka good rule and government ... Local Government Acts 1972 mengadakan perubahan dan menyederhanakan aneka ragam bye-laws seperti disebutkan di ...

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara adalah kaidah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, agar dengan kewenangan tersebut pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tanpa bertindak sewenang-wenang. Pada perkembangannya, Hukum Administrasi Negara dengan menekankan pada fungsinya membatasi kekuasaan pemerintah sudah dianggap ketinggalan, sebab apa yang terjadi di samping memberikan pembatasan, hal yang tidak kalah pentingnya dari itu adalah pembebanan berbagai kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Buku ini menyajikan bahasan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum administrasi negara secara umum. Selain itu, upaya pemahaman agar kontekstual dilakukan dengan menyajikan praktik administrasi negara di Indonesia

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara adalah kaidah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, agar dengan kewenangan tersebut pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan untuk ...

Hukum Perdata Islam

Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia

Hukum perdata islam di Indonesia merupakan perpaduan dari kajian ilmu hukum perdata dan hukum islam yang meliputi aspek hukum keluarga dan hukum bisnis islam. Hukum perdata islam terlah melalui proses sejarah panjang sehingga hari ini sebagian besar telah diserap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu terkait hukum perkawinan yang meliputi perceraian, perjanjian perkawinaan, pemeliharaan anak, pembatalan perkawinan, hukum hibah, wasit, zakat dan wakaf, dan hukum-hukum yang meliputi aspek fiqih muamalah secara garis besar yang dikenal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya buku khusus terkait hukum perdata islam di Indonesia ini, diharapkan para pembaca baik dari kalangan akademisi yaitu dosen dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya dapat memahami konsep-konsep dasar hukum perdata islam dalam wilayah hukum keluarga dan bisnis islam yang telah berkembang dan hidup di Indonesia, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum baik dalam pengetahuan dan tindakan sehingga dapat terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan keberkahan.

Hukum perdata islam di Indonesia merupakan perpaduan dari kajian ilmu hukum perdata dan hukum islam yang meliputi aspek hukum keluarga dan hukum bisnis islam.

Pengantar Hukum Keluarga

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul "Pengantar Hukum Keluarga". Keluarga merupakan inti dari kehidupan manusia. Dalam setiap masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan generasi. Dalam konteks hukum, Hukum Keluarga atau yang sering disebut sebagai Hukum Keluarga Islam adalah bagian yang sangat signifikan, karena memberikan arahan dan pedoman dalam mengatur hubungan antara anggota keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Buku ini hadir sebagai sebuah pengantar yang menyeluruh mengenai Hukum Keluarga, memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, serta institusi-institusi yang terkait dengan hukum keluarga dalam Islam. Dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum keluarga Islam. Dalam penyusunan buku ini, kami telah berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan lengkap, serta mengutamakan kejelasan dan kebermanfaatan bagi pembaca. Meskipun demikian, kami sadari bahwa kajian tentang hukum keluarga Islam merupakan bidang yang luas dan mendalam, sehingga kami berharap buku ini dapat menjadi pijakan awal bagi para pembaca untuk lebih mendalami topik ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan menjadi salah satu langkah awal dalam pemahaman yang lebih dalam tentang Hukum Keluarga dalam Islam. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

... KELUARGA. DAN. HUKUM. KELUARGA. ISLAM. A. Pendahuluan Pada hakikatnya, keluarga merupakan sistem paling kecil dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat juga memiliki sifat kekeluargaan, karena keluarga dibangun atas dasar ...

The Future of Child and Family Law

International Predictions

Child and family law tells us much about how a society operates, since it touches the lives of everyone living in that society. In this volume, a variety of experts examine child and family law in thirteen countries - Australia, Canada, China, India, Israel, Malaysia, The Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, Scotland, South Africa and the United States. Each chapter identifies the imperatives and influences that have prevailed to date and offers informed predictions of how it will develop in the years to come. A common chapter structure facilitates comparison of the jurisdictions, and in the introduction the editor highlights common trends and salient differences. The Future of Child and Family Law therefore provides practitioners, academics and policy-makers with access not just to an overview of child and family law in a range of countries around the world, but also to insights into what has shaped it and options for reform.

... Islamic law has gone through a number of changes since Malaysian independence. The Federal Constitution did not define the term 'Islamic law', although common law, custom and usage are defined.16 The first major change that took ...

Reforming Family Law

Implementation of Islamic family law varies widely across North Africa and the Middle East, here Dörthe Engelcke explores the reasons for this.

... law is commonly referred to by ordinary citizens as well as policy-makers in the MENA region as Islamic law. The fact that family law is seen as the only area of law that is still Islamic law makes reforming family law a very sensitive ...