Mengenai kurikulum fakulas hukum di Indonesia dapat dibaca dalam buku
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan ... Perorangan dan Kekeluargaan
Islam, (4) Hukum Kewarisan Islam, dan (5) Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama, no.
Kepala Daerah karena jabatannya menjadi Ketua serta anggota DPD . Dewan
itu menjalankan keputusan DPRD . Pimpinan sehari - hari Pemerintahan Daerah
dijalankan oleh DPD . Dalam Peraturan Daerah DPD dapat diserahi tugas untuk
...
Apakah hukum acara PERATUN mengenal adanya “ Putusan Sela ” seperti yang
dikenal sebagai " putusan provisionil ” sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata ? Perlukah adanya penyebutan pada suatu gugatan TUN yang ...
... penguasa negara agar adanya kesatuan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dalam pengertian sepenuhnya ... materi hukum tertentu ( hukum perdata , hukum pidana , hukum dagang , hukum acara perdata , hukum acara
pidana ...
Kaidah - kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata , hukum dagang ,
hukum acara , hukum administrasi dan hukum tata negara setelah dikurangi
dengan unsurunsur pidananya . Selanjutnya Durkheim berpendapat bahwa ...
Indonesia. Mahkamah Agung. c . meminta keterangan dan bahan bukti dari para
pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di ... Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang -
undang Hukum Acara Pidana . ... para pihak dalam perkara pidana ataupun
perkara perdata , hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara
tertutup .
Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan investasi sektor telekomunikasi hasil Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public-Private Partnership (PPP) yang dibagi menjadi tiga paket: Barat, Tengah, dan Timur, di mana pemerintah berperan dalam menyediakan penjaminan untuk melayani daerah-daerah yang tidak layak secara bisnis/keuangan (non-financially feasible). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Secara umum, Kode Etik Jurnalistik menurut Wina Armada Sukardi adalah
himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh,
dari, dan untuk kaum jurnalis sendiri. Wina Armada Sukardi juga menegaskan
tidak ...
Sri Seodewi Masjchoen Sofwan , SH , Hukum Perdata Hak Jaminan atas Tanah ,
Universitas Gajah Mada , 1974 . ... Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek
dan Perkembangannya di Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ,
Yogyakarta , 1977 . ... Retnowulan Sutantio , SH dan Iskandar Oeripkartawinata ,
SH , Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , CV Mandar Maju , 1996 .
QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM DAN PENAATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA 2. ... Dalam proses perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata yang dipersiapkan Tim yang dibentuk Departemen
Kehakiman1, ...
Sesungguhnya guru besar Indonesia pada waktu itu juga belum berpengalaman
sebab sebelum Perang Dunia Kedua ( tahun 1942 ) Prof . Mr . Djokosutono pun
... Mr . Koesoemadi sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata .
