Sebanyak 17979 item atau buku ditemukan

Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing

Indonesia sangat berpotensi menjadi nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didukung oleh penduduk muslimnya yang mencapai 87% dari total 267 juta penduduk. Market share atau pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia per Februari 2021 tercatat 10,11% dari total industri keuangan syariah. Data Global Economic Indicator 2020 juga mencatat Indonesia menduduki peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah dan masuk 10 terbesar di sektor industri halal dunia. Hadirnya Buku Bunga Rampai dengan judul Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing menjadi sangat relevan di tengah semakin pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global, khususnya syariah. Buku ini menarik, mengingat industri keuangan syariah merupakan salah satu sektor utama yang didorong Presiden RI untuk menjadi Pusat Halal Dunia. Untuk itu diperlukan desain, strategi, dan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat mendorong industri keuangan syariah dalam menghadapi persaingan di pasar global. Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari diskursus konseptual ekonomi dan keuangan syariah dalam perspektif regulasi, kelembagaan dan implementasinya serta bagaimana tantangan dan upaya Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Selanjutnya buku ini juga membahas mengenai sejarah perbankan syariah dan tantangan perkembangannya. Lebih lanjut, buku ini bicara mengenai peran industri keuangan non bank syariah dalam mewujudkan pusat halal Indonesia. Di samping itu, buku ini juga melihat pentingnya penguatan koperasi syariah sebagai bagian dari instrumen ekonomi dan keuangan syariah. Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas bagaimana industri keuangan syariah memegang peranan kunci dalam mendukung perekonomian nasional karena besarnya potensi dan peluang yang dimilikinya Dengan demikian peran dari DPR RI sebagai regulator, pemerintah, SDM sektor jasa keuangan syariah, pelaku usaha halal, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam penguatan ekonomi dan industri keuangan syariah ke depan.

Indonesia sangat berpotensi menjadi nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didukung oleh penduduk muslimnya yang mencapai 87% dari total 267 juta penduduk.

Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah

Manajemen pengelolaan keuangan syariah adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam yang semakin mendapatkan perhatian di era globalisasi ini. Kehadiran sistem keuangan syariah tidak hanya sebagai alternatif, melainkan juga sebagai sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, keberkahan, dan ketidakberpihakan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manajemen pengelolaan keuangan syariah.

Manajemen pengelolaan keuangan syariah adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam yang semakin mendapatkan perhatian di era globalisasi ini.

FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Buku ini menitikberatkan kepada pembahasan hukum dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pembangunan, dan Hubungan Internasional. Tak pelak ketiga elemen tersebut saling berkaitan dalam praktiknya. Di mana HAM merupakan landasan utama dalam penentuan kebijakan, baik itu pembangunan dan hubungan dengan negara lain. Sedangkan pembangunan adalah sarana pemenuhan HAM warga negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan tambahan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya hubungan internasional yang diterjemahkan menjadi Hukum Internasional, turut berperan penting dalam memastikan jalannya pembangunan sesuai dengan konsepsi HAM sebagaimana yang telah dirumuskan dalam berbagai traktat dan konvensi. Buku ini disusun oleh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H). Hal tersebut patut diapresiasi sebab buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh FK2H, sedang pun sebelumnya FK2H telah menerbitkan majalah tahunan yang berisi opini hukum.

... Islam and Human Rights” dalam Altaf Gauhar (ed), The Challenge of Islam, London: Islamic Council of Europe. A. Mahsyur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia ...

Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi

Human Rights In Democratiche Rechtsstaat

Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya, tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara ataupun penguasa atau pemerintah. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan, dan melindungi HAM. Secara konseptual negara yang diharapkan dapat mewujudkan itu semua hanyalah Negara Hukum yang menganut paham demokrasi yaitu Negara Hukum Demokrasi (Democratiche Rechtsstaat). Buku ini sangat bermanfaat menjadi bahan bacaan bagi para aktivis LSM, HAM, mahasiswa fakultas hukum, dan para praktisi hukum yang ada di tanah air kita. Dengan membaca buku ini bisa menambah wawasan keilmuan mengenai HAM.

Human Rights In Democratiche Rechtsstaat Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.. Kairo disusun selama 13 tahun dengan ... Islamic Law” Hukum HAM dalam Hukum Islam, termuat dalam “The Review, International Commission of Jurits, 1974:30-39 ...

Hak Asasi Manusia Dalam Perspeltih Hukum Nasional

Pada awalnya, buku ini adalah disertasi penulis yang berawal dari keinginan untuk membahas berbagai permasalahan dalam pembiayaan murabahah. Salah satunya yakni, pelaksanaan yang kurang transparan. Padahal murabahah merupakan salah satu produk utama bank syariah di Indonesia yang amat kental dengan konsep transparansi, baik di sisi pelaksanaan maupun dari segi prinsip syariah yang melandasinya. Selain itu, praktik perbankan syariah yang ketentuannya berbeda dengan praktik perbankan konvensional, menyebabkan pembiayaan murabahah kurang memberikan perlindungan bagi kepentingan bank syariah dan nasabah. Permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan prinsip syariah dalam pelaksanaan murabahah inilah yang kemudian membawa penulis untuk menghadirkan konsep Transparency Existence Concept (TEC). Konsep ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan perlindungan bagi bank syariah dan nasabah dalam murabahah. Selain gagasan menarik di atas, penulis juga menjabarkan secara komprehensif implikasi hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, serta faktor pendorong yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan murabahah. Buku ini layak dijadikan buku rujukan penting bagi banyak pihak, khususnya para mahasiswa yang berkecimpung mempelajari hukum perbankan syariah, para dosen pengajar, dan tentunya sangat layak dibaca oleh para praktisi dan pemangku kebijakan perbankan syariah, agar dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi bank syariah maupun nasabah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

... Islam are deeply rooted in the conviction God, and God alone, i the author of law and the source of all human rights ... Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Refoinders, serta Islam dan Negara Sekuler.46 Pada ...

Memahami Teori Hukum

Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab

Teori hukum merupakan 'dokumen akbar' tentang kisah manusia menghadapi ketegangan-ketegangan dengan kekuasaan di sekitarnya. Teori hukum sejak kelahirannya terus mengalami perkembangan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Perkembangan tersebut sebagai bukti nyata adanya dialektika dalam peradaban manusia. Mulai dari dari zaman klasik, abad pertengahan, era renaissance, era aufklarung, abad ke-19, abad ke-20 sampai pada masa transisisi. Oleh karena itu, teori hukum akan terus dan terus ditulis orang karena teori hukum-teori hukum yang baru akan terus bermunculan. Sehingga, dengan memahami berbagai teori hukum maka tidak hanya akan memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Sajian dalam buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan komunitas hukum (dosen, mahasiswa maupun praktisi) yang ingin memahami teori hukum khususnya teori hukum dalam lintas madzab. Jadi, buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapapun.

... HAM dalam Pemikiran Abdullah An-Na'im serta Konstektualisasinya dalam Konstitusi di Indonesia'. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. 2(3). Lindholm, T. & Vogt, K. (ed.). (1992). Islamic Law Reform and Human Rights; Challenges ...

Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus

Di tengah masih menguatnya isu-isu Hukum Hak Asasi Manusia baik level internasional maupun di Indonesia, buku ini dihadirkan sebagai salah satu sumber literatur yang membahas Hukum Hak Asasi Manusia dalam dua dimensi sekaligus, dimulai dari dimensi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, lalu mengupas secara mendalam Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Harapannya, para mahasiswa hukum, praktisi hukum, kelompok masyarakat bisa memahami bagaimana relasi antara Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dengan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pemahaman komprehensif atas keduanya sangat penting sebagai sebuah bahan renungan tentang aspek-aspek kelemahan atau kelebihan dari Hukum Hak Asasi Manusia yang saat ini berkembang dan terus dikembangkan di Indonesia. Dengan menyajikan aspek filosofis, sejarah, dan hukumnya secara runtut dan sistematis, baik meliputi kajian tentang instrumen-instrumen hukumnya, maupun mekanisme penegakannya. Lebih jauh lagi, Penulis menyadari bahwa karakter khusus dari hukum hak asasi manusia membuat Hukum HAM baik secara teori, konseptual, maupun praktis memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas ini yang membuat Hukum Hak Asasi Manusia sering kali dipahami secara keliru, dirancukan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Oleh karena itu, Penulis juga memperkaya pengayakan dalam buku ini dengan memaparkan berbagai studi kasus baik yang berkaitan dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan lainnya. Studi berbagai kasus berdimensi hak asasi manusia yang dihadirkan dalam buku ini yang akan menjadi kekuatan dari buku ini dibandingkan literatur-literatur yang serupa lainnya. Harapannya para pengguna dari buku ini tidak hanya sebatas memahami Hukum Hak Asasi manusia dari sisi das sein, namun juga mengerti berbagai kerumitan, problematik, maupun perkembangan penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dari aspek das sollen nya.

... Islam dengan HAM , sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Hantington yang menempatkan HAM sebagai produk Barat ... Islamic Human Rights ' , A Clash of Culture or a Clash with a Construct ? ' , Michigan Journal of International Law ...

Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim - Jejak Pustaka

Hadirnya buku yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas sampai Minoritas Muslim, merupakan buku yang membahas mengenai kajian hukum keluarga, kususnya dalam hal pembaharuan hukum keluarga. Buku ini juga menyajikan kajian yang komprehansif dimana pembahasan tidak hanya berfokus pada hukum keluarga yang ada pada negara mayoritas muslim melainkan juga pada negara-negara minoritas muslim. Buku ini nampaknya hadir dan berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan. Khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga sebagai rujukan.

Hadirnya buku yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas sampai Minoritas Muslim, merupakan buku yang membahas mengenai kajian hukum keluarga, kususnya dalam hal pembaharuan hukum keluarga.

Cyber Terrorism dalam Tinjauan Hukum Islam

Secara umum, tindak pidana cyber terrorism adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Media yang dipakai dalam kejahatan ini adalah media Internet sebagai alat untuk berkoordinasi dengan pelaku cyber lainnya dan sekaligus media untuk melakukan serangan-serangan aksi teror. Sehingga dampak yang ditimbulkan tentu saja bukan berupa kerusakan fisik seperti terorisme konvensional, tetapi bentuk kerusakannya berupa kerusakan data-data penting yang terhubung dengan Internet, pencurian informasi oleh para hacker, dan rusaknya program komputer akibat serangan virus. Hal demikian dapat dialami oleh masyarakat sipil yang memakai Internet sebagai media komunikasi, dapat juga dialami oleh kalangan bisnis asing atau lokal, dan lembaga pemerintahan. hal ini tentunya merupakan ancaman serius, sehingga diharapkan ada suatu perangkat hukum yang dapat mengatasi kejahatan cyber terrorism. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan prangkat hukum yang memadai saat ini untuk memberantas aksi cyber terrorism. Dalam undang-undang ini disebutkan pula unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana cyber terrorism beserta pembuktian secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam menangani aksi ini.

... siber (cyber space).16 Tentang kejahatan ini Muladi mengatakan bahwa, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang cyber crime baik secara nasional maupu global ... Cyber Law 40 |Cyber Terrorism dalam Tinjauan Hukum Islam.

Hudud & HAM dalam pidana Islam

menelusuri hudud yang disyariatkan dan hudud yang difikihkan

Human rights aspects in the implementation of Islamic criminal law.