Sebanyak 2903 item atau buku ditemukan

Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia.

Komunikasi Politik dalam Dunia yang Mengglobal serta Politik Pertunjukan dan Proses Demokrasi

Seri Pengantar Komunikasi Politik

Buku digital ini berjudul "Komunikasi Politik dalam Dunia yang Mengglobal serta Politik Pertunjukan dan Proses Demokrasi", merupakan tulisan yang berisi tentang "Komunikasi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan politik dan komunikasi yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Komunikasi Politik dalam Dunia yang Mengglobal serta Politik Pertunjukan dan Proses Demokrasi", merupakan tulisan yang berisi tentang "Komunikasi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan ...

Negara dan Politik Kesejahteraan

Negara dengan segala sumber daya yang dimiliki harus menjamin kesejahteraan seluruh anak bangsa. Itulah gagasan utama negara kesejahteraan. Namun, kesejahteraan bukan hanya soal pencapaian ekonomi yang diukur melalui beberapa indikator utama, tetapi juga soal pengelolaan lembaga yang sedemikian rupa mampu mendukung terciptanya kesejahteraan. Dalam konteks pengelolaan lembaga itulah, demokrasi tidak dapat diartikan semata-mata sebagai equal opportunities, tetapi juga alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil. Buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini secara garis besar akan membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) demokrasi ekonomi dan gagasan ekonomi kerakyatan.

Buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini secara garis besar akan membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) ...

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Muslim demokrat

Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru

On Islam related to development of democracy in Indonesia.

On Islam related to development of democracy in Indonesia.

TERORISME DALAM KAJIAN INTERMESTIK

Buku ini merupakan salah satu hasil kajian dalam Penelitian Desentralisasi Perguruan Tinggi (PDUPT) pada tahun 2019 yang bermaksud untuk mengelaborasi isu terorisme yang sudah menjadi isu internasional dan domistik (Intermestik). Untuk itu, pada bab pertama, menjelaskan konsep dasar bagaimana terorisme dilihat dari pandangan intermestik. Di era globalisasi sekarang ini, sulit mencari isu apalagi termasuk masalah strategis yang tidak terkait dengan tema intermestik, hal ini mengingat isu internasional mempengaruhi isu domistik, demikian juga sebaliknya, tidak jarang isu domistik menjadi isu internasional karena mediasasi yang semakin berkembang. Dengan demikian, bagian ini menjelaskan bahwa pola intermestik juga berkembang dalam menganalisa masalah terorisme, misalnya melalui perkembangan jaringan gerakan transnasional radikal. Adapun pada bab kedua, buku ini membahas tentang anatomi ide terorisme. Untuk itu, kajian tentang definisi terorisme, berbagai tipologi gerakan terorisme, termasuk berbagai penyebab munculnya terorisme dan metode serangan yang dilakukan oleh gerakan terorisme dibahas. Masalah ini perlu dikaji dan dipahami dengan baik dalam upaya mencari format yang ideal untuk melakukan penanganan terhadap isu terorisme, karena model deradikalisasi yang tepat harus berdasarkan pemahaman ril terhadap data di lapangan. Selanjutnya, untuk melihat bahwa terorisme bukan sekedar isu lokal, pada bab ketiga dibahas tentang jejaring terorisme global. Bagian ini menjelaskan bagaimana jaringan internasional terorisme berkembang sejak perang dingin yang ternyata dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kekuasaan dunia yang dinilai tidak berkeadilan. Sebagai studi kasus, bagian ini memberikan gambaran bagaimana berkembangnya gerakan radikal Al-Qaeda, baik di Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Pola yang hampir sama dengan bab selanjutnya dibahas pada bab keempat yang menggambarkan beberapa gerakan radikal di Indonesia, termasuk cara penyebarannya. Di antara gerakan yang dibahas adalah Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Laskar Jihad (LJ), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Adapun metode penyebaran ideologi radikal berkembang melalui kontak langsung dengan tokoh kelompok radikal, perjalanan, afiliasi kelompok radikal, aktifitas persebaran melalui pertemuan dan diskusi, serta persebaran paham melalui medai massa. Pada bab terakhir, buku ini membahas tentang berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan ancaman terorisme, baik melalui kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri. Dalam bidang kebijakan luar negeri, pemerintah Indonesia secara intensif bekerjasama dengan berbagai Negara baik secara regional maupun internasional. Adapun terkait kebijakan domistik, upaya penanganan terorisme dilakukan dengan penguatan penegakan hukum, kebijakan kelembagaan, dan kebijakan deradikalisasi.

Buku ini merupakan salah satu hasil kajian dalam Penelitian Desentralisasi Perguruan Tinggi (PDUPT) pada tahun 2019 yang bermaksud untuk mengelaborasi isu terorisme yang sudah menjadi isu internasional dan domistik (Intermestik).

Contemporary Issues in International Political Economy

This book is the product of a team-teaching course entitled, “Issues in Economic Development” offered to the final-year students of Department of Economics and Finance at Hong Kong Shue Yan University. In this volume, the authors comprehensively survey world’s most controversial issues in economic and political affairs. Topics in this volume cover Christianity-Islam confrontation; ISIS and anti-terrorism; North Korea and Taiwan-Strait Crises; China’s rise as a global power; Brexit; Artificial Intelligence; Bitcoin; same sex marriage; global warming; happiness and well-being. This book can be used as a reader or textbook in courses such as “International Political Economy” and “International Development”, or as a reference for scholars and policy makers.

This book is the product of a team-teaching course entitled, “Issues in Economic Development” offered to the final-year students of Department of Economics and Finance at Hong Kong Shue Yan University.

Management and International Business Issues in Jordan

Understand the economic, cultural, and enterprise issues facing the Arab countries of the Middle East! Jordan is playing a vital role in the economic and political transformation of the Middle East, but little research has been done on its business climate. Management and International Business Issues in Jordan fills that gap. This groundbreaking volume spans the social, cultural, economic, and enterprise issues facing Jordan, as seen by Arab managers, academics, finance professionals, and business leaders. Many experts believe that Jordan has the potential to become another Singapore. Management and International Business Issues in Jordan suggests ways your company can be among the first to establish profitable business enterprises in this strategically placed nation. It analyzes corporate culture and the best tactics for consolidating your firm’s economic position. Management and International Business Issues in Jordan provides empirical research and pragmatic advice on how to make your business in Jordan a success, including: reducing high transaction costs working with, not against, the prevailing corporate culture understanding why multinational corporations should choose a joint venture strategy as the most effective way to establish a presence encouraging the growth of business and the involvement of entrepreneurs improving the local infrastructure to attract international investment responding positively to the challenges of reform and internationalization understanding the complex historical factors that still influence Jordan’s economy recognizing the sources of job satisfaction in traditional Arab corporate culture Whether your business is based in Jordan or you are planning to expand to that market, Management and International Business Issues in Jordan provides the information you need to make your venture a success.

This groundbreaking volume spans the social, cultural, economic, and enterprise issues facing Jordan, as seen by Arab managers, academics, finance professionals, and business leaders.

Economic Integration in South Asia

Issues and Pathways

Economic Integration in South Asia: Issues and Pathways is one of the volumes of the series titled, Imagine a New South Asia, presented by ActionAid International Asia.