Buku ini disusun dalam rangka mengetahui Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut prinsip demokrasi, tentunya berusaha menjunjung tinggi dan senantiasa menjalankan prinsip dan azas yang dipersyaratkan untuk memastikan keadilan pemilu (electoral justice). Badan Pengawas Pemilu merupakan salah satu Lembaga yang mempunyai peranan untuk penyelesaian sengketa pemilu di Indoenesia. Pada buku ini digambarkan bagaimana penyelesaian sengketa hasil yang dilakukan dalam pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota di Indonesia, bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian sengketa Proses pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan bagaimana Eksistensi Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Sistem Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia.
Buku ini menjadi pedoman ajar bagi mahasiswa dalam matakuliah Pancasila. Setelah mengikuti perkuliahan Pancasila diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep ideologis Pancasila sebagai ideologi negara serta secara kreatif dan inovatif mengaplikasikannya pada berbagai keputusan-keputusan etis.
Setiap Negara pasti memiliki dasar dan ideologi Negara yang berbeda-beda. Dalam penemuan dasar dan ideologi Negara tersebut sudah tentu memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Seperti di Indonesia, sejarah penentuan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara di mulai dari sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia Mulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai sampai pada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam bahasa jepangnya disebut Dokuritzu Zyunbi Iinkai. Sila-sila Pancasila tidak ditetapkan dengan begitu saja oleh para pendiri bangsa (The Founding Fathers) untuk menjadi dasar dan ideologi Negara Indonesia, tetapi nilai-nilai pancasila digali dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan disusun sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa dan utuh menjadi sila-sila pancasila yang digunakan sampai saat ini. Sehinggga dari bentuknya ideologi pancasila merupakan ideologi terbuka. Buku ini terdiri dari 4 BAB dan di dalam buku ini akan di bahas tentang sejarah munculnya Pancasila sampai pada ditetapkannya Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, sehingga didalam mempelajari pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara bisa menjadi utuh.
Buku ini terdiri dari 4 BAB dan di dalam buku ini akan di bahas tentang sejarah munculnya Pancasila sampai pada ditetapkannya Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, sehingga didalam mempelajari pancasila sebagai dasar dan ideologi ...
Semoga buku ini tidak hanya dapat memperluas wawasan pada para pembacanya. Buku ini diharapkan juga dapat menstimulasi para pembaca untuk melakukan refleksi dan aksi yang nyata. Dengan demikian Pancasila tidak hanya berkembang dalam tataran verbal pidato para pejabat dan topik pembicaraan mata pelajaran di kelas, melainkan juga menjadi "working ideology" menjadi "living ideology" sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih sehat dan baik. Semoga. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) *** Semoga buku ini bisa menambah lebih dalam lagi kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik ditengah krisis karena pandemi ini. Karena alam memiliki cara tersendiri untuk mengingatkan manusia bahwa semua diri terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi. Risa Santosa, B.A., M.Ed. Rektor Institut ASIA Malang
Dr. Hariyono, M.Pd. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) *** Semoga buku ini bisa menambah lebih dalam lagi kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik ditengah krisis karena ...
Metode penelitian dan penulisan hokum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hokum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hokum, norma-norma hokum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan kenyataan hokum dalam masyarakat. Metode ini memiliki klasifikasi khusus dibandingkan dengan metode penelitian bidang keilmuwan lainnya. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan penelitian hokum khususnya mahasiswa fakultas hokum, akademisi, penelitian dan praktisi hokum yang ingin mengetahui seluk beluk metode penelitian dan penulisan hokum secara lengkap dan mendalam.
Metode penelitian dan penulisan hokum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hokum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hokum, norma-norma hokum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, ...
Buku yang secara teoritis ingin memperlihatkan bagaimana diskursus metode dalam penelitian hukum, itu merupakan cita-cita lama yang akhirnya bisa terwujud. Namun demikian, walau ia sebagai citacita, dari kualitas banyak kekurangannya. Ada harapan bahwa buku ini akan menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah metode penelitian hukum. Keinginan ini pula yang membuat sangat penting cita-cita mempersiapkan suatu bahan ajar yang dapat memperkaya bahan bagi mata kuliah tersebut di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Namun cita-cita kuat tersebut baru tercapai sekarang ini. Buku yang dipersiapkan tersebut, pada dasarnya adalah sekumpulan bahan yang nantinya bisa dipakai sebagai salah satu dari sekian bahan yang ada. Sebagai salah satu bahan, tentu saja tidak semua hal tertuang di dalamnya.
Buku yang secara teoritis ingin memperlihatkan bagaimana diskursus metode dalam penelitian hukum, itu merupakan cita-cita lama yang akhirnya bisa terwujud.
istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing staat (bahasa belanda dan jerman ). State (bahasa inggris), Etat (bahasa Prancis). istilah state mempunyai sejarah sendiri. istilah itu mula mula dipergunakan dalam abad ke-15 di eropa barat. nggapan uum yang diterima bahwa kata staat (state, etat) iru dialihkan dari kata bahasa latin status dan statum. secara estimologi kata status itu dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegas dan tetap. jika praktik mengalihkan kata state itu dari kata status, maka doktrin mengenalnya untuk pertama kali terdapat dalam tulisan Nicolla Machiavelli yang lazimnya dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. didalam bukunya yang berjudul "the prience", machiavelli memulai kalimat pertamanya dengan "semua negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan" machiavelli lah yang pertama kali mengenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan ilmu politik. istilah ilmu negara terdiri atas 2 (dua) kata, ilmu dan negara. istilah ilmu dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. apabila menurut sjachran bahasa ilmu adalah sesuatu yang didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara
Buku ini telah dirangkai dengan apik dan didukung oleh data-data serta sumber-sumber yang kredibel untuk menyuguhkan bahan bacaan tentang pentingnya peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan sekaligus dapat menjadi pedoman bagaimana cara untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bekal untuk memulai aksi “Lihat, Lawan, Laporkan!”.
Buku ini telah dirangkai dengan apik dan didukung oleh data-data serta sumber-sumber yang kredibel untuk menyuguhkan bahan bacaan tentang pentingnya peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan sekaligus dapat menjadi ...
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian masyarakat secara luas. Kejahatan korupsi yang berkembang di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Bahkan korupsi sudah bukan menjadi hal yang tabu ditemui, khususnya di lingkup pemerintahan. Maka wajar bila muncul stigma masyarakat terkait “pemerintahan yang kotor”. Stigma tersebut bukan semata-mata saja, namun telah dibuktikan dengan ada banyaknya temuan tindak pidana korupsi di pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan tingkat daerah, namun sudah melangkah ke tingkat pemerintahan pusat. Salah satu upaya terbaik untuk memberantas korupsi ini adalah dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk menahan agar tindak korupsi tidak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh masyarakat, lembaga, dan pihak lainnya. Anda dapat menemukan berbagai upaya pencegahan korupsi yang dikemukakan dalam buku ini.
Upaya pencegahan dimaksudkan untuk menahan agar tindak korupsi tidak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak.
