Sebanyak 428 item atau buku ditemukan

Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia

Penulisan buku ini merupakan sebuah karya kecil yang dapat penulis berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara sebagai wujud pengabdian diri penulis kepada tanah air tercinta, tempat dimana penulis dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan, tempat untuk bekerja dan berbakti kepada nusa dan bangsa Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi tambahan referensi dalam bidang ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang menimba ilmu di universitas atau perguruan tinggi, maupun bagi masyarakat pada umumnya yang mempunyai minat dan perhatian tentang perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Manajemen Pelayanan Publik merupakan konsep dan praktik pengelolaan organisasi atau lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam memastikan kepuasan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pentingnya Manajemen Pelayanan Publik tidak hanya sebatas pada aspek penyediaan layanan, tetapi juga melibatkan berbagai faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pemerintahan di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.

Manajemen Pelayanan Publik merupakan konsep dan praktik pengelolaan organisasi atau lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Buku ini kami persembahkan untuk Universitas Al Ghifari, Bandung tempat kami bernaung dan mengembang tugas selama ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak universitas dan mahasiswa pada umumnya.

Buku ini kami persembahkan untuk Universitas Al Ghifari, Bandung tempat kami bernaung dan mengembang tugas selama ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak universitas dan mahasiswa pada umumnya.

Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

... (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." Menurut Ibnul Munzir "Ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga ...

Evaluasi pembelajaran

The book "Learning Evaluation" is a guide that discusses various important aspects of the learning evaluation process. This book is intended for educators, teachers, and practitioners in education who want to understand and implement learning evaluation effectively and authentically. In the first stage, this book introduces the concept of learning evaluation and the importance of understanding student progress deeply. Readers will become familiar with various evaluation models and theories that can be used to measure students' academic achievement and abilities in various aspects of learning. Next, this book discusses important principles to consider when evaluating learning. Educators will be taught how to design valid, reliable, and objective evaluation instruments so that evaluation results can provide an accurate picture of student achievement.

This book is intended for educators, teachers, and practitioners in education who want to understand and implement learning evaluation effectively and authentically.

Melawan Dinamika Kapitalisme dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut Banyak negara malah hanya mengikuti arus dominasi negara adidaya yang memiliki hegemoni ekonomi politik dalam percaturan dunia internasional Sejarah Indonesia menunjukkan fakta bahwa negara ini kerap terombang-ambing oleh kebingungan ideologi ekonomi Sebagian menyatakan ekonomi sebaiknya diserahkan pada pasar, sebagian lain menyatakan harus dikontrol negara Kebanyakan lupa, founding fathers kita telah menyelesaikan pembahasan ini jauh hari ketika Indonesia merdeka Buku ini ditujukan guna mengembalikan kesadaran nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan Bahwa Indonesia memiliki Sistem Ekonomi Kerakyatan yang sudah tercantum dalam UUD 1945 dan karenanya wajib diterapkan dalam seluruh produk hukum ekonomi nasional Tidak boleh ada lagi undang-undang minyak bumi dan gas, undang-undang sumber daya air, undang-undang ketenagalistrikan, dan undang-undang menyangkut ekonomi yang dibatalkan karena melanggar Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan UUD 1945 Seluruh komponen rakyat wajib menjadi penjaga demokrasi ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut Banyak negara malah hanya ...

Seri Pendidikan SMK: Penguatan Pendidikan Kewirausahaan di SMK

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Penguatan Pendidikan Kewirausahaan di SMK", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Penguatan Pendidikan Kewirausahaan di SMK", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan ...

Seri Pendidikan SMK: Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dalam Membentuk Perilaku Kewirausahaan

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dalam Membentuk Perilaku Kewirausahaan", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dalam Membentuk Perilaku Kewirausahaan", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan ...

STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL(Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional & Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional)

"Saya yakin buku ini sangat menarik untuk dibaca, baik kalangan pemerintahan, akademisi, masyarakat madani, poli dan siapa saja yang memiliki pandangan maju tentang HakAsasi Manusia (HAM) sebagai salah satu nilai dasar demokras Penulis adalah akademisi dan menjabat berbagai jabatan penting UNDIP, anggota Komnas HAMKehakiman, Menteri Sekretaris sebagai Gubernur Lenhannas. of sekaligus politisi yang pern di Indonesia seperti Rekto , anggota MPR-RI, Menteri Negara, Hakim Agung dan terakh Di permulaan Era Reformasi bulan Juni 1998, sebagai Presiden RI ke-3 saya telah menunjuk Penulis yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Ri pada Kabine Reformasi Pembangunan untuk bertindak sebagai Ketua Delegasi RI pada "Plenipotentiaries Conference" PBB dalam rangka finalisasi prakarsa PBB untu membentuk Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court) melalui suat Konvensi Internasional, dengan pesan-pesan khusus sebagaimana tersurat dan tersi Dada pidato Penulis di dalam konferensi tersebut yang juga dimuat dalamku ini. Dengan demikian, terbentuknya Statuta Roma pada tahun 1998 tentang ICC pada akhi konferensi tersebut tidak terlepas dari dukungan Indonesia. Pengadilan ini sang penting karena yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili secara langsung kejahatar kejahatan pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaa kejahatan perang dan kejahatan agresi yang dikutuk oleh masyarakat beradab di duni apabila yang bersangkutan unwilling or unable" untuk mengadilinya. Harapan saya adalah agar Pemeintah Indonesia tetap konsisten terhadap dukungan yang sudah diberikan dan segera tanpa ragu ragu melakukan ratifikasi, karena saat in ndonesia baru menandatangani Konvensi tersebut. Hal ini akan meningkatkan reputa ndonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia".

"Saya yakin buku ini sangat menarik untuk dibaca, baik kalangan pemerintahan, akademisi, masyarakat madani, poli dan siapa saja yang memiliki pandangan maju tentang HakAsasi Manusia (HAM) sebagai salah satu nilai dasar demokras Penulis ...