Sebanyak 5316 item atau buku ditemukan

CLASSROOM MANAGEMENT DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Buku Classroom Management dalam Pendidikan Agama Islam karya Muhammad Hafiz Ansyari dan rekan-rekannya membahas secara mendalam tentang bagaimana mengelola kelas secara efektif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. Buku ini dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adil, dan penuh makna dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI). Isi buku mencakup penjelasan tentang konsep dasar manajemen kelas, prinsip keadilan, otoritas guru, pendekatan preventif, suportif, dan korektif, serta pentingnya komunikasi efektif. Buku ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengelola kelas PAI, dan memberikan solusi yang relevan dengan prinsip-prinsip Islami, seperti menanamkan disiplin melalui pendekatan proaktif dan reaktif. Dilengkapi dengan contoh penerapan, seperti penggunaan teknologi dan media Islami dalam kelas, buku ini menggarisbawahi pentingnya membangun karakter siswa yang berakhlak mulia, memahami tanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai Islami di setiap aspek kehidupan. Penulis berharap bahwa dengan memahami dan menerapkan manajemen kelas berbasis nilai Islam ini, para guru dapat membantu siswa mengembangkan kepribadian yang kuat dan seimbang antara aspek akademis dan spiritual.

... , & Kibtiyah , A. ( 2022 ) . Pembentukan karakter religius , disiplin dan tanggungjawab melalui kegiatan Tahfidzul Qur'an di SD Islam roushon fikr jombang. Attaqwa: Jurnal. 94 - Classroom Management dalam Pendidikan Agama Islam.

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Buku ini mendeskripsikan tentang berbagai referensi terkait Hukum Acara Pidana ditulis oleh para dosen dan praktisi yang pakar dibidang hukum pidana. Uraian materi yang dipaparkan dalam bab ini meliputi uraian umum, Konsep Dasar Hukum Acara Pidana, Proses Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Eksekusi Putusan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Teknologi, Etika dan Profesionalisme, Tantangan dan Inovasi dalam Hukum Acara Pidana.

... pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian . Penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi ini dikenal dengan istilah Tater - Opfer - Ausgleich ( TOA ) . Apabila TOA telah dilakukan , maka penuntutan ...

Menuju Pembaruan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teori pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidak-tidaknya dilakukan penafsiran yang bersifat futuristik sehingga ketentuan dalam KUHP senantiasa relevan dengan kebutuhan kekinian. Begitu pula dengan Prinsip Integralistik dalam rangka penetapan sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan ketentuan hukum positif dengan kebutuhan akan keadilan. Prinsip Integralistik didasarkan kepada Ideologi Pancasila baik sebagai sumber dari segala sumber hukum maupun the way of life bangsa Indonesia. Di samping perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi, perkembangan kajian Hukum Pidana khususnya Politik Hukum Pidananya dan Kebijakan Kriminal merupakan bahan-bahan untuk menyelaraskan kebutuhan praktik hukum yang disesuaikan dengan konteks tertentu. Perkembangan doktrin hak asasi manusia (HAM), restorative justice secara doktrinal memperkaya pengkajian hukum pidana yang konvensional guna mewujudkan Hukum Pidana yang responsif.

... criminal law, such that a general theory can be constructed and pre- sented as the key to understanding. but some general principles can be discerned, even if only at the level of the rhetoric of English crimi- nal law (since there are ...

PERKAWINAN PAKSA TERHADAP ANAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DANMAQASID SHARI'AH

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, yang salah satunya ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan ini tidak sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keluhuran keturunan serta menjadi kunci ketentraman hidup yang mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diwarnai oleh cinta dan kasih sayang antara suami istri. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada surat An-Nisa' ayat 1: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah mengembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”1

... anak merupakan isu yang sangat krusial dalam upaya perlindungan hak asasi manusia , khususnya bagi anak - anak perempuan . Dalam berbagai budaya dan sistem hukum di dunia , perkawinan anak sering kali dilatarbelakangi oleh tekanan ...

Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak”

Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Tidak boleh ada seorang anak yang diabaikan dalam memperoleh haknya di manapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya, termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan.

... perlindungan hak perempuan dan anak, ACWC telah menyusun Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children in ASEAN (DEVAWC). Deklarasi tersebut memperkuat komitmen ASEAN dalam ASEAN Declaration on the Elimination of ...

Optimasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku “Optimasi Pembelajaran PPKn” melalui Teknologi Digital membahas perubahan signifikan dalam metode pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui penerapan teknologi digital. Buku ini mengeksplorasi berbagai alat dan platform digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Serta fokus pada interaktivitas dan keterlibatan siswa, buku ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

... citizenship menjadi bagi guru PKn dalam rangka terbentuknya Integrasi pemanfataan pengembangan digital citizenship melalui pembelajaran berbasis kompetensi (PKn), yang didukung oleh era komunikasi digital secara real time oleh CPS ...

Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang pendidikan kewarganegaraan. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan dan di berbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar pendidikan kewarganegaraan dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi, wawasan nusantara, ketahanan nasional. Selain itu, materi mengenai bela negara dan masyarakat madani juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang pendidikan kewarganegaraan.

Citizenship

Although we live in a period of unprecedented globalization and mass migration, many contemporary western liberal democracies are asserting their sovereignty over who gets to become members of their polities with renewed ferocity. Citizenship matters more than ever. In this book, Elizabeth F. Cohen and Cyril Ghosh provide a concise and comprehensive introduction to the concept of citizenship and evaluate the idea’s continuing relevance in the 21st century. They examine multiple facets of the concept, including the classic and contemporary theories that inform the practice of citizenship, the historical development of citizenship as a practice, and citizenship as an instrument of administrative rationality as well as lived experience. They show how access to a range of rights and privileges that accrue from citizenship in countries of the global north is creating a global citizenship-based caste system. This skillful critical appraisal of citizenship in the context of phenomena such as the global refugee crisis, South-North migration, and growing demands for minority rights will be essential reading for students and scholars of citizenship, migration studies and democratic theory.

Citizenship matters more than ever. In this book, Elizabeth F. Cohen and Cyril Ghosh provide a concise and comprehensive introduction to the concept of citizenship and evaluate the idea’s continuing relevance in the 21st century.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Upaya Pembentukan Karakter dan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bias mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum serta politik. Pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk karakter dan memberikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda Indonesia. Selama ini, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih bersifat verbalistik dan berorientasi pada penguasaan materi belakang. Padahal, materi tersebut seharusnya dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik agar mereka pahammanfaat dan urgensinya. Oleh karena itu, pembelajaran PendidikanKewarganegaraan perlu diorientasikan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta bertindak demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan benar-benar mampu membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, memahami Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menjadi hal yang fundamental. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Oleh karena itu, Pancasila harus benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap eksis sebagai negara Pancasila. Pemahaman mengenai identitas nasional juga tidak kalah penting. Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional inilah yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Sementara itu, konstitusi atau UUD merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, jaminan HAM, serta prosedur perubahannya. Oleh karena itu, konstitusi harus disusun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia agar benar-benar dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi berdirinya negara. Pelaksanaan HAM sendiri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

... citizen " . Artinya , “ citizenship education " atau " education for citizenship " merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah , seperti yang terjadi di lingkungan keluarga , dalam ...

Risiko Asuransi dan Pembiayaan Syariah dalam Kerangka Maqashid Syariah

Buku ini berangkat dari perkembangan pesat sektor keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional, yang memberikan tantangan untuk mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam aspek operasional dan investasi. Pengaruh pembiayaan terhadap pertumbuhan aset dalam konteks maqashid syariah menjadi topik yang penting untuk dikaji, terutama dalam memastikan bahwa prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi benar-benar tercermin dalam praktek industri keuangan syariah. Buku ini, dapat membantu para praktisi dan akademisi untuk memahami resiko pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan aset yang berkesinambungan.

... maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada ... ( sharia compliance ) tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan maqashid ( sharia - based ) .44 Selain itu , penerapan ...