Critical Issues on Libyan Banking and Financial Markets
The purpose of this study is to develop a better understanding of how Islamic development policy making and makers have made meaning of the central issues of development and progress as expressed in the body of theory and practice that makes up the development field. Interestingly, this study takes the reader through the principles of Islamic finance and compares. Its ideals to those of the western venture capitalists were already criticising the Euro-centric nature of the development discourse in the 1950s and 60s. They proposed an Islamisation of knowledge, particularly in the field of economics, as a way of overcoming a perceived Western domination.Islamic banking is an experiment in finding innovative ways to regulate a financial system under Islamic Sharia (or Islamic law). The Libyan Islamic bank has only very recently been established, in 2012, as a major step in the development of the country's Islamic finance reform. Its presence will facilitate a better operation of a valuable resource through the development of sound capital investment. Libya is a particularly interesting centre for Islamic finance, as Islam is the state religion, and about 97 per cent of all Libyans are Sunni Muslim. Due to the former regime's chronic inability to diversify the economy away from the oil and gas sectors, Libyan fiscal policy continues to be dominated by oil revenues generated to support the huge burden of the bloated civil service and the extensive subsidy system. This study's results will be useful in reaching regulators, policy-makers, researchers and practitioners to develop Islamic finance in order to increase economic growth in developing countries and/or emerging economies in general, and within Libya in particular.
The purpose of this study is to develop a better understanding of how Islamic development policy making and makers have made meaning of the central issues of development and progress as expressed in the body of theory and practice that ...
An Attempt to Develop Sharia Compliant Asset Pricing Model-SCAPM.
Islamic finance has shown tremendous growth in last two decades. By the end of December 2008, in more than 50 countries approximately 300 institutions are operating and they manage funds of US $951 billion. As IFIs are entering into equity market for investment hence guidance in the field of security pricing is required. There is a need to analyze the existing security pricing models within the filter of Sharia compliance and suggest an alternative where required. This study is an attempt to analyze the technical asset pricing models (CAPM, APT and multifactor models) based on behavior of stock market and macroeconomic factors, test the validity through Sharia compliance filter and suggest modification if required. Findings suggest that existing technical asset pricing models are very much applicable under Sharia frame work with a minor modification of risk free return because under Islamic financial system risk free return does not exist. Traditional CAPM is convertible into SCAPM by eliminating risk free return and including inflation charge.
Sharia Law in the Twenty-First Century consists of concise, detailed analytical studies on current critical discussions of Sharia in the Western and Muslim legal traditions. Contributors to this volume are well-known academics in their fields and have been at the forefront of critical studies on various aspects of Islamic law. Breaking new ground for understanding the dynamics of law and society, most contributors in this volume have influenced current academic discourse on Sharia.The chapters contained within this volume find that globalism and Sharia have been posing challenges to one another. These respective challenges are studied from the perspectives of theory, history and the diverse contexts in which Sharia developed during the twenty-first century. The approach in this book is overall contextual with reference to time and place. For accessibility, unlike other books on Islamic law, Sharia Law in the Twenty-First Century has minimal footnotes and reduced diacritical marks, but offers an essential glossary in an appendix.
The market should not be allowed to be the arbiter of its own behavior. The root causes of terrorism are fairly well known but generally ignored. The hotbeds of conflict in Palestine, Iraq, Afghanistan, Syria, Libya, Yemen, ...
Hukum Dagang merupakan hukum yang mempelajari tentang perdagangan secara keseluruhan dimana mengacu pada KUHDagang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 KUHDagang, mengatur bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini.” Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa KUHDagang dan KUHPerdata sangat erat kaitannya terutama dalam perkembangan transaksi jual beli. Selanjutnya perjanjian atau kontrak pada era saat ini juga sangat digandrungi oleh para pelaku usaha, pedagang, atau pelaku bisnis, dimana perjanjian atau kontrak juga diatur dalam KUHPerdata. Buku ini dapat memberikan penjelasan yang runut tentang hukum dagang, dulu, kini dan akan datang.
Buku digital ini berjudul "Asuransi dan Perdagangan Internasional", merupakan tulisan yang berisi tentang "dasar-dasar hukum bisnis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan Ilmu Antropologi dan Hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Asuransi dan Perdagangan Internasional", merupakan tulisan yang berisi tentang "dasar-dasar hukum bisnis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Buku digital ini berjudul "Globalisasi Hukum", merupakan tulisan yang berisi tentang "ilmu hukum dan politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Globalisasi Hukum", merupakan tulisan yang berisi tentang "ilmu hukum dan politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi Elektronik. Sistematika buku Ilmu Komunikasi dan Informasi & Transaksi Elektronik ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
PBB menyerukan kriminalisasi di seluruh dunia atas produksi, distribusi, ekspor, transmisi, impor, dan NEGARA DALAM HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” kepemilikan dan iklan 153 PENGANTAR INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ...