HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN BISNIS (Akad Sebagai Legalitas Halal) PENULIS: Dr. Nurhadi, S.Pd.I, S.E.Sy, SH, M.Sy, MH, M.Pd. Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Tebal : 106 halaman ISBN : 978-623-7474-90-6 www.guepedia.com Sinopsis: Persaingan bisnis di era globalisasi sekarang menjadi ketat. Fenomena disebabkan semakin banyak lembaga keuangan. Menurut teori ekonomi makro, lembaga keuangan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara, perannya sangat penting dan dibutuhkan. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank boleh menjalankan usaha dual system, yakni secara konvensional dan syariah. Oleh karena Bank harus berinovasi terhadap perubahan sosial ekonomi. Produk perbankan yang diminati masyarakat adalah pembiayaan. Pengertian akad tercantum di UUPS No.1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 yaitu kesepakatan tertulis antara BS dan UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak kewajiban bagi para pihak sesuai prinsip syariah. Defenisi kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Terminologi perjanjian adalah pristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau di suatu tempat dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal atau rencana. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN BISNIS (Akad Sebagai Legalitas Halal) PENULIS: Dr. Nurhadi, S.Pd.I, S.E.Sy, SH, M.Sy, MH, M.Pd. Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Tebal : 106 halaman ISBN : 978-623-7474-90-6 www.guepedia.com Sinopsis: Persaingan ...
Buku ini menjelaskan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan transaksi (jual beli) murabahah, dapat berakibat menjadi transaksi yang batal demi hukum karena terbelenggu oleh intermediasi keuangan, beban jaminan, beban pajak, dan pelaksanaan wakalah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah seharusnya tetap dijalankan karena: intermediasi keuangan tidak menolak adanya jual beli, jaminan dapat dipergunakan untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran nasabah yang belum lunas, beban pajak dan beban lainnya dapat dikenakan tarif 0% atau Rp.0,- khusus untuk kegiatan usaha bank syariah, dan pelaksanaan wakalah seharusnya tetap mencatatkan kedudukan bank syariah sebagai pembeli.
Buku ini menjelaskan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan transaksi (jual beli) murabahah, dapat berakibat menjadi transaksi yang batal demi hukum karena terbelenggu oleh intermediasi keuangan, beban jaminan, beban ...
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS
Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguranjika
adalembaga ekonomi tertentu yang ... Greg Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb,
Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer, (
terj.) ...
Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah tijarah (perdagangan atau perniagaan). Dalam bisnis syariah, bentuk aktivitas bisnisnya tidak dibatasi pada jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya berdasarkan tata aturan hataldan haram. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah tijarah (perdagangan atau perniagaan).
Tulisan populer merupakan tulisan yang kreatif yang dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat umum. Tulisan populer ini adalah hasil kreativitas seorang penulis yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, tulisan populer harus disampaikan secara menarik dan bersifat persuatif sehingga digemari banyak orang. Penulisan populer ini dapat membangkitkan daya kreativitas penulisnya untuk lebih bersifat kreatif, penuh inisiatif, dan inovatif. Oleh karena itu, tulisan jenis ini sangat disenangi oleh masyarakat pembaca. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa masyarakat lebih menyukai buku-buku populer, surat kabar, dan majalah daripada buku-buku ilmiah murni berupa buku-buku pelajaran atau pengetahuan dan jurnal-jurnal ilmiah. Dalam buku ini, penulis memaparkan konsep umum menulis populer dan perbedaannya dengan karya ilmiah murni; Langkah-langkah menulis karya populer; Mencari ide, mengorganisasikan bahan, dan menuangkannya dalam sebuah tulisan populer; Struktur tulisan populer; Ciri-ciri tulisan yang baik; Teknik penulisan populer; Penulisan ilmiah populer dan sastra populer. Di samping itu, buku ini dilengkapi dengan lampiran tentang konsep Ejaan Bahasa Indonesia, Contoh Tulisan Ilmiah Populer dan Sastra Populer, Daftar Pustaka, dan diakhiri dengan Riwayat Hidup Penulis. Oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan umum.
Ciri ini bermaksud bahwa sebuah berita surat kabar atau majalah harus kronologis, menyajikan keteraturan peristiwa dalam penulisan berita. Kesistematisan ini akan bermanfaat bagi pembaca untuk secepatnya mendapatkan informasi yang ...
Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuri dis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). Kajian dan pembahasan buku ini antara lain mencakupi empat topik utama: (1) Etika, Profesi dan Kode Etik; (2) Etika Profesi dan Kode Etik Hakim dan Hukum Positif; (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim; dan (4) Hakim dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha). Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-
Berbeda sekali antara fungsi seorang ahli moral dan seorang ahli etika. Para ahli moral menjelma seperti seorang guru atau pendeta. Dia akan didatangi oleh orang-orang yang sedang menghadapi masalah hidup untuk diminta petuah-petuahnya.
Buku ini merupakan Disertasi Penulis saat menyelesaikan sidang terbuka Doktor ilmu Hukum di Unisba pada tanggal 12 Juni 2015. Penulis merasa perlu menjelaskan posisi Malpraktik Kedokteran secara benar menurut rujukan UU, karena saat ini masih banyak multi tafsir menerjemahkan malpraktik kedokteran. Penulis sendiri pernah mengalami kegalauan pikiran saat istri saya harus segera di sesar di RS Swasta di Jakarta Selatan pada hari itu juga, pada hal tiap bulan selalu diperiksa dan kondisi jabang bayi sehat, atas saran orang tua coba cek lagi dokter kandungan lain ternyata setelah dicek oleh dokter kandungan senior bayi bisa lahir dalam keadaan normal paling 2 minggu lagi, dari kejadian itu Penulis perlu mendefinisikan kegalauan tersebut dalam bentuk desertasi agar pemahaman akan hak-hak dan kewajiban baik dokter dan pasien tersampaikan, masyarakat umum jika melihat kegagalan tindakan medis selalu dengan mudah menuduh sebagai Malpraktik Kedokteran, apakah dokter yg melakukan goresan pada oragan tubuh bisa dikatakan malpraktik karena memenuhi delik penanganiayaan yang menimbulkan luka. Tentunya tidak semudah tuduhan itu ada indikator yang menyertai tindakan Malpraktik Kedokteran bisa terjadi Pertama standar profesi, Kedua standar pelayanan, ketiga standar prosedur operasional . Dalam hubungan antara dokter dan pasien, walaupun pasien dari pihak yang kurang memahami tentang masalah kesehatan, tetapi hendaknya pihak dokter dan rumah sakit dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta. Sejarah telah menOrehkan seperti dalam kasus Jika dokter melakukan pembedahan kepada pasiennya dengan pisau bedah dan pasiennya meninggal dunia, tetapi terkena mata dari pasiennya, maka sebagai hukumannya, tangan dokter tersebut harus dipotong. (Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hammurabi dibuat pada tahun 1780 sebelum masehi). Demikian juga Hippocrates sudah meletakkan dasar agar dokter terhindar dari tindakan malpraktik, yang tersebut dalam “Sumpah Hippocrates” yang sangat terkenal itu. Maka jika tidak ada malpraktik dokter saat itu, tentu tidak pernah ada yang namanya Sumpah Hippocrates tersebut. Kelebihan Buku ini menguraikan sejarah HAM, hak-hak yang diatur oleh UU, penerapan Hukum Pidana, Penerpan UU Praktik Kedokteran, hubungan pasien berdasarkan kode etik kedokteran, serta sikap dokter dan pasien pada saat terjadi sengketa medis. Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Di Universitas Bologna Itali, Corpus ditafsirkan kembali oleh Juris Civilis, kemudian ditafsirkan kembali oleh guru-guru hukum yang disebut Glossator. 30. Tahun 1215 M. Magna Charta, dicetuskan di Inggris yang ditandatangani oleh Raja ...
Buku ini berbicara tentang budaya organisasi dalam sebuah rangkaian utuh, dan karenanya menghadirkan bahasan yang komprehensif. Di antara tema utama terkait budaya organisasi yang dirangkai dalam buku ini adalah strategi implementasi nilai budaya organisasi, komunikasi, budaya pemberdayaan, budaya dan sistem kualitas, inovasi dan kreativitas, efektivitas organisasi, kinerja, produktivitas, rasa percaya diri dalam organisasi, nilai pentingnya, capital manusia, pengelolaan perubahan, peran kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam memimpin perubahan, komitmen organisasi, dan kekaryaan. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Proses Person/Kelompok Produk Pers Gambar 7.1. Model 4-P Kreatif Sumber:
Fellers dan Bostrom, 1993. Peneliti kreativitas mengklasifikasikan pekerjaan
yang dilakukan dalam arti apakah tertuju pada orang kreatif, produk kreatif,
proses ...
Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan . Pasal 5 . ( 1
) Kebebasan Pers sesuai dengan hak azasi warga negara didjamin . ( 2 )
Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung - djawab nasional dan
pelaksanaan ...
