Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

PEMASARAN DAN KEPUASAN PELANGGAN

pemasaran dan kepuasan pelanggan

Buku pemasaran dan kepuasan pelanggan ini menjelaskan tentang apa itu pemasaran dan tujuannya. Perilaku yang dilakukan konsumen, keragaman produk sampai menentukan harga bisa dipelajari dalam buku ini. Pembeli tentunya menentukan barang yang akan dipilihnya berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada.

Buku pemasaran dan kepuasan pelanggan ini menjelaskan tentang apa itu pemasaran dan tujuannya.

Pengantar Ekonomi Politik Pembangunan

Ekonomi mengurusi pasar, transaksi jual-beli, tukar-menukar barang, dan jasa, secara daring maupun luring. Orang mengurusi ekonomi tempatnya di pasar, di pusat perbelanjaan, di bursa saham, di aplikasi atau platform digital. Seperti tidak ada hubungan urusan politik yang membahas urusan meraih, membagi, mempertahankan kekuasaan, yang berada di gedung parlemen, kantor pemerintah, di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilihan umum berlangsung. Ekonomi memiliki hubungan yang intens dengan politik. Bila diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang sama-sama bernilai, saling memberi nilai yang hanya ada pada saat keduanya ada secara bersamaan. Nyaris tidak ada keputusan politik yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Begitu pula bidang ekonomi, tidak dapat berjalan, bila tidak ada keputusan politik. Malah ada persoalan ekonomi yang kemudian terhenti karena kebijakan politik. Proses eksport dan import barang dari satu negara ke negara lain, butuh kebijakan politik. Berapa banyak tahun ini misalnya Indonesia akan mengimpor beras dari Vietnam adalah keputusan politik. Meski beras adalah urusan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan makan. Apakah politik harus dipisah dengan ekonomi? Atau apakah politik harus selalu berhubungan dengan ekonomi? Kedua pertanyaan itu akan dijelaskan di dalam buku ini. Buku ini berkaitan dengan “Ekonomi Politik Pembangunan.”

Ekonomi mengurusi pasar, transaksi jual-beli, tukar-menukar barang, dan jasa, secara daring maupun luring.

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PRIVATISASI DAN ALIANSI POLITIK BUMN

Buku referensi Ekonomi Politik Pembangunan: Kebijakan Privatisasi dan Aliansi Politik BUMN, mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan privatisasi yang menjadi kebutuhan pengembangan BUMN untuk menjadi lembaga yang efisien, efektif dan ekonomis (E3s), sekaligus keluar dari sektor parastatal. Metode penulisan buku ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui berbagai dokumen dan pengamantan. Perjalanan BUMN untuk menjadi lembaga sehat dari aspek keuangan, memerlukan political will dari pemerintah yang sangat kuat dan strategis. Hal ini dikarenakan bahwa BUMN yang dibentuk sejak Orde Lama yang difungsikan untuk membantu pemerintah dalam menyediakan public good dalam pembangunan, belum sesuai harapan. Kebijakan privatisasi merupakan salah satu terobosan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN. Untuk meng implementasikan kebijakan ini diperlukan aliansi politik dengan berbagai pihak, terutama dengan para pengusaha dalam negeri. Melalui aliansi politik semacam ini, jumlah BUMN bisa dikurangi dengan mendirikan holding company, dan kinerja BUMN menjadi semakin membaik.

Buku referensi Ekonomi Politik Pembangunan: Kebijakan Privatisasi dan Aliansi Politik BUMN, mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan privatisasi yang menjadi kebutuhan pengembangan BUMN untuk menjadi lembaga yang efisien, efektif dan ...

PENGANTAR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN RISET ADVOKASI PELAKSANAAN UU No. 21 TAHUN 2000

Pada Permulaan timbulnya revolusi industri terdapat berbagai macam keadaan yang tidak menguntungkan para pekerja seperti upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang tidak manusiawi, yang semuanya berpengaruh terhadap sikap antipati para pekerja terhadap para pemilik perusahaan, yang menimbulkan reaksi. Salah satu bentuk reaksi ialah tumbuhnya serikat – serikat pekerja. Yang dilandasi oleh kesadaran untuk berjuang bersama dalam memperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Tidak seorang pun boleh menghalang-halangi pekerja warga negara Indonesia untuk mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja/buruh selama pendirian tersebut memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Fenomena yang terjadi masih banyak perusahaan yang belum menyadari fungsi dari serikat pekerja, dimana serikat pekerja dianggap oleh pemilik perusahaan sebagai faktor penghambat kelancaran produksi karena serikat pekerja merupakan motor penggerak demo pekerja menuntut hak – hak yang melebihi dari yang diperjanjikan. Oleh karena itu, pengusaha trauma dengan kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Disatu sisi pekerja menganggap perusahaan sebagai “musuh” bukan mitra kerja, karena pekerja berfikir bahwa pengusaha lebih mementingkan hak pengusaha daripada kewajiban pekerja. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan hubungan industrial yang disebabkan oleh karena komunikasi yang terputus, tingkat pemahaman peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang rendah, kurang terbuka untuk menerima keberadaan serikat pekerja. Oleh karena itu, buku ini sebagai penuntun dan sangat bermanfaat bagi pengusaha dan pekerja untuk memahami fungsi peran hak dan kewajiban baik serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Pada Permulaan timbulnya revolusi industri terdapat berbagai macam keadaan yang tidak menguntungkan para pekerja seperti upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang tidak manusiawi, yang semuanya berpengaruh terhadap ...

Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi

Dalam proses pembangunan ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah sangat berbeda. Sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi regional yang tidak bisa dihindari. Bagi daerah yang sebelumnya sudah membangun sarana dan prasaran untuk memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi maka pendapatan daerahnya juga meningkat seiring pembangunan. Permasalahan-permasalahan di atas, sering kali dialami oleh negara-negara berkembang yang sedang membangun, khususnya negara Indonesia, contohnya: masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pada dasarnya, negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan investasi. Tujuan investasi adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana naiknya pendapatan yang disebabkan oleh produk perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah juga membuat pertumbuhan ekonomi negara mengalami pertumbuhan.

Dalam proses pembangunan ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah sangat berbeda.