Sebanyak 453 item atau buku ditemukan

Membangun lingkungan sehat

menyambut 50 tahun Indonesia merdeka

Environmental management in Indonesia.

Faktor dominan yang dapat diidentifikasi penulis sampai saat ini minimal ada empat yakni : aspek selektifitas makanan , proses produksi , pemasaran , dan aspek kontrol / pengawasan termasuk perijinannya . Pilihan makanan dan minuman ...

Komisaris Independen & Komite Audit

Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia

Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dalam bentuk disertasi yang telah dipertahankan dihadapan Senat Universitas Islam Bandung pada tanggal 5 Februari 2014. Seperti diisyaratkan oleh judulnya, buku ini bertujuan untuk menjelajahi dan mendeskripsikan Komisaris Independen dan Komite Audit yang merupakan organ perusahaan yang berperan untuk mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia. Konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi. Awalnya konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery pasca krisis. Melihat besarnya biaya krisis dan buruknya dampak krisis tersebut bagi perekonomian dan terganggunya kestabilan sistem keuangan suatu negara maka untuk menghindari terulangnya krisis di masa datang, maka Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu sentral di sejumlah negara termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mewujudkan Good Corporate Governance dalam pengelolaan korporasi adalah dengan membentuk Komisaris Independen dan Komite Audit yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan, terutama pada perusahaan publik (public listing company). Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Untuk itulah buku ini menitikberatkan pada pembahasan tentang peran Komisaris Independen dan Komite Audit untuk mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia. Buku ini terdiri dari IX Bab, diantaranya Bab I membahas Pendahuluan yang meliputi bahasan Good Corporate Governance (GCG): Isu Sentral Pengelolaan Perusahaan; Konsekuensi Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance; Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Gorvernance pada Perusahaan di Indonesia Mendorong Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai Organ Perusahaan Pendukung Good Corporate Governance (GCG). Bab II membahas Konsep Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia yang meliputi bahasan Konsep Corporate Governance; Mekanisme Kontrol Good Corporate Governance; dan Good Corporate Governance di Indonesia. Bab III membahas Teori-teori terkait Konsep Good Corporate Governance yang meliputi bahasan Teori Keadilan sebagai Grand Theory; dan Stewardship Theory dan Agency Theory (Teori Tata Laksana dan Teori Keagenan). Bab IV membahas Badan Hukum dan Perseroan Terbatas yang meliputi bahasan Badan Hukum; Perseroan Terbatas; dan Pengaturan Perseroan Terbatas. Bab V membahas Komisaris Independen yang meliputi bahasan Gambaran Tentang Komisaris Independen; Ukuran Dewan Komisaris Independen; Proporsi Dewan Komisaris Independen; Kriteria Dewan Komisaris Independen; Tanggung Jawab Dewan Komisaris Independen; dan Peran Komisaris Independen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab VI membahas Komite Audit yang meliputi bahasan Pengertian Komite Audit; Perkembangan Historis Komite Audit; Fungsi Komite Audit; Ketentuan Pembentukan Komite Audit; Struktur Komite Audit; Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit; Karateristik Komite Audit dan Kualitas Audit; dan Hubungan Komite Audit dengan Audit Internal. Bab VII membahas Peranan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia yang meliputi bahasan Peranan Komisaris Independen dan Komite Audit pada Perusahaan Publik dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia; Kompetensi dan Independensi Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia; dan Upaya Peningkatan Peranan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia di Masa Mendatang. Bab VIII membahas Implementasi Good Corporate Governance dan Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit di Dunia Internasional yang meliputi bahasan Good Corporate Governance di Dunia Internasional; Implementasi Corporate Governance di Beberapa Negara; dan Pengaturan Komisaris Independen dan Komite Audit di Negara ASEAN. Bab IX membahas pelaksanaan implementasi Good Corporate Governance pada berbagai perusahaan di Indonesia. Semoga bermanfaat!!

Selain Dewan Komisaris, Pasal 109 UUPT juga mengatur adanya Dewan Pengawas Syariah bagi perseroan yang berdasarkan prinsip syariah, yang berbunyi sebagai berikut: a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ...

Mencari DNA pendidikan karakter

ekspresi pengalaman anak Indonesia di Australia : kumpulan ekspresi pengalaman dan intelektual keluarga MIIS (Monash Indonesian Islamic Society)

Character Education for 21st Century Global Citizens

Proceedings of the 2nd International Conference on Teacher Education and Professional Development (INCOTEPD 2017), October 21-22, 2017, Yogyakarta, Indonesia

Character Education for 21st Century Global Citizens contains the papers presented at the 2nd International Conference on Teacher Education and Professional Development (InCoTEPD 2017), Yogyakarta, Indonesia, 20—21 October 2017. The book covers 7 topics: 1) Values for 21st century global citizens 2) Preparing teachers for integrative values education 3) Teacher professional development for enhanced character education 4) Curriculum/syllabus/lesson plan/learning materials development for integrated values education 5) Developing learning activities/tasks/strategies for character education 6) Assessing student’s character development (values acquisition assessment) 7) Creating/managing conducive school culture to character education.

Proceedings of the 2nd International Conference on Teacher Education and Professional Development (INCOTEPD 2017), October 21-22, 2017, Yogyakarta, Indonesia Endah Retnowati, Anik Ghufron, Marzuki, Kasiyan, Adi Cilik Pierawan, Ashadi ...

Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional di Indonesia

Public Policy Implementation: The Concept of Poverty Alleviation of Traditional Fishermen in Indonesia

Jika kita berbicara tentang kemiskinan, tentu tak akan ada habisnya karena kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal. Mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Dari ketiga jenis nelayan tersebut, pada umumnya nelayan juragan tidak miskin. Kemiskinan cenderung dialami oleh nelayan perorangan dan buruh nelayan. Oleh karena kedua jenis kelompok nelayan itu jumlahnya mayoritas, maka citra tentang kemiskinan melekat pada kehidupan nelayan. Citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah darat. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya.

KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM). ... Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha ...

Integrasi keuangan dan moneter di Asia Timur

peluang dan tantangan bagi Indonesia

Analysis on the international economic integration and monetary in East Asian countries, including Indonesia.

Analysis on the international economic integration and monetary in East Asian countries, including Indonesia.

Ilmu pengetahuan, teknologi & pembangunan bangsa

menuju dimensi baru pembangunan Indonesia

Application of science and technology on national development, and impact on socio-economic conditions in Indonesia; collected articles.

Tapi tidak bergulir , dalam arti , ti- dak ada inisiatif dari perbankan pemerintah atau swasta na- sional untuk siap mendukung penjaulan produk BPIS de- ngan fasilitas kredit dari bank kita . Kendati demikian , tidak berarti BUMNIS rugi ...

Gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

perkembangan, kebijakan & tantangannya di Indonesia

On gender equality in the science and technology in Indonesia; collection of articles.

Kajian ini juga menekankan pentingnya intervensi institusional dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan berbasis teknologi dengan dimensi yang seimbang pada gender . Dengan semakin baiknya kontur institusi iptek dengan ...

Creating Multicultural Citizens

A Portrayal of Contemporary Indonesian Education

Despite the largest-scale decentralisation of education since 1999, which broadly led to the marketisation of education, it is not clear how school education responds to the multicultural realities of Indonesian society and ethno-religious conflicts. Creating Multicultural Citizens presents a comprehensive evaluation of contemporary education in the largest democratic Muslim country in the world, focusing on the ways in which education prepares citizens for a multicultural society. It thoroughly examines the state-religion-community roles in the field of education in developing the Indonesian people. Using a qualitative ethnographic methodology, the author presents six case studies of different schools, including religious, non-religious, state and private schools, in two different provinces in Indonesia. It particularly explores: Evolving but contested theories of multiculturalism and multicultural education; Education changes and reforms in post-Suharto Indonesia; Government policies for multicultural education and school curriculum; School leadership for education for diversity; Roles of religious education in schools in nurturing multicultural beliefs, values and attitudes; Extra-curricular activities and tolerance; Students’ perspectives of multiculturalism and the ideal society; The promising development of a pesantren (Islamic boarding school in establishing multicultural education. It is the first book to explore how education in Indonesia helps contribute to the creation of tolerant and multicultural citizens and is essential reading for anyone involved in Indonesian education and international higher education.

It is the first book to explore how education in Indonesia helps contribute to the creation of tolerant and multicultural citizens and is essential reading for anyone involved in Indonesian education and international higher education.