Sebanyak 3183 item atau buku ditemukan

PANDUAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BERBASIS MODEL PERILAKU SOSIAL KEWARGANEGARAAN DI TAMAN KANAK-KANAK

Buku panduan pengelolaan pembelajaran Model PrSKn pada pendidikan anak usia dini khususnya untuk TK diharapkan dapat memberi inspirasi pada para Guru PAUD sebagai praktisi pendidikan tentang bagaimana proses menerapkan model PrSKn di PAUD sehingga diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran yang bermakna mengoptimalkan potensi anak sesuai dengan tahap perkembangannya dan implikasinya pada perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Pembelajaran dengan menggunakan model PrSKn di PAUD sifatmya ke arah menyempurnakan proses pembelajaran yang telah dilakukan guru selama ini. Buku pedoman ini memberi rambu-rambu pada guru dalam menjalankan praktik pembelajaran berdasarkan sintaksnya. Model PrSKn digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam rangka menyiasati kegiatan yang beragam bagi anak sehingga memenuhi tingkat kompetensi yang diharapkan peserta didik khususnya pada pengembangan perilaku melalui terpenuhinya kebutuhan anak akan perkembangan sosial-emosi dan nilai moral. Buku panduan ini di dalamnya menggambarkan muatan nilai, moral, dan norma hubungannya dengan tuntutan tujuan perilaku kewarganegaraan dan tidak lepas di dalamnya dalam menjalin hubungan sesama warga dan terpelihara hubungan harmonis, selaras, dan serasi dalam konteks pergaulan hidup di masyarakat. Bentuk strategi yang dikembangkan dalam pembelajaran model PrSKn yaitu dengan bermain sebagaimana ciri khas cara belajar di PAUD. Dalam memahami dan kebenaran akan nilai-nilai, pada tahap implementasi pembelajaran lebih mengutamakan selain pada aktivitas bermain juga melatih anak mengembangkan nalarnya sehingga memiliki kesanggupan untuk berperilaku mana yang dianggap pantas dan yang dilarang. Buku panduan model PrSKn pengelolaan pembelajarannya fleksibel, penerapannya sesuai dengan kondisi, potensi, dan latar budaya daerah setempat yang penekanannya pada penyempurnaan proses pengajaran di kelas menjadi lebih maksimal. Buku panduan ini dirancang sepraktis mungkin, aplikatif sehingga para guru dalam tahap aplikasinya mampu memberikan kemudahan dan kesanggupan dalam mempraktikannya di kelas PAUD khususnya di TK.

Buku panduan pengelolaan pembelajaran Model PrSKn pada pendidikan anak usia dini khususnya untuk TK diharapkan dapat memberi inspirasi pada para Guru PAUD sebagai praktisi pendidikan tentang bagaimana proses menerapkan model PrSKn di PAUD ...

Siri'

bagian kesadaran hukum rakyat Bugis-Makassar : sebuah telaah filsafat hukum

Siri', shame and self-respect concept, part of the Bugis and Makasar peoples' legal consciousness, Sulawesi Selatan Province; legal philosophical study.

Siri', shame and self-respect concept, part of the Bugis and Makasar peoples' legal consciousness, Sulawesi Selatan Province; legal philosophical study.

BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM

... ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di ... philosophy menans one's general view of lifeof men, of ideals, and of values, in the sense everyone has a philosophy ...

Mengenal Filsafat Hukum

Buku Mengenal Filsafat Hukum ini, merupakan buku Jilid Pertama yang penulis susun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang baru pertama kali memperlajari filsafat hukum. Untuk itulah pada Bab Pertama buku ini dihantarkan kepada penulis untuk memahami perbedan antara Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Jurisprudence. Setelah itu barulah Penulis memperkenalkan metode memperlajari hokum secara ontologism, epistologis dan axiologis. Setelah itu mulailah Penulis mengajak mahasiswa untuk menjelajah beberapa mazhab dalam filsafat hokum, yaitu Mazhab Hukum Alam, Mazhab Positiviseme Hukum, Mazhab Sejarah Hukum, Mazhab Utility, Mazhab Realisme Hukum, Teori Hukum Kritis . Buku ini tentunya adalah buku yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang ingin mengenal filsafat hukum dengan cara sederhana, oleh sebab itu bahasa yang dipergunakan disesuaikan dengan tututan pembelajaran studi filsafat hukum.

Buku Mengenal Filsafat Hukum ini, merupakan buku Jilid Pertama yang penulis susun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang baru pertama kali memperlajari filsafat hukum.

KOTAK KOSONG PILWALI KOTA MAKASSAR

Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik dan Hukum

Semenjak abad ke-19 muncul dua alternatif dalam hal organisasi kekuasaan (Lubis, 1983); apakah kekuasaan itu di-concentrated atau dispersed. Apapun pilihannya, dasar pertimbangannya didasarkan pada minimal dua hal; maksudnya dan manfaatnya. Tetapi pada buku ini, pertimbangan berikutnya adalah segi politis, ditulis biasanya untuk menghindar dari tirani atau diktatur.Dari sini ahli menyamakan desentralisasi sebagai democtratiseering, memberi kesempatan “orang daerah” terlibat, minimal pada hal-hal yang berhubungan daerahnya. Dari demokrasi, desentralisasi masuk wilayah pemerintahan,untuk efisiensi pemerintahan. Dalam pelatihan-pelatihan pemerintahan sering diajarkan aspek doelmating dan aspek mattersuntuk mencapai effect positive. Rasionalisasi mengenai pandangan ini adalah bahwa rakyat di daerah berkewajiban memajukan daerahnya, lebih erat hubungannya dan lebih kenal dengan kepentingan-kepentingannya. Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui pendekatan local wisdom. The Liang Gie (1986), lima puluh tahun yang lalu sudah menulis bahwa secara politik, desentralisasi adalah permainan kekuasaan. Dalam hal ini adalah pendemokrasian, yang dari segi pemerintahan adalah pertimbangan efisiensi. Karya Huntington yang terbaru mengenai demokrasi, sebagai salah satu karya ilmu politik positivistis merupakan contoh yang tepat untuk dibahas.Dalam buku Teori-Teori Politik Dewasa Ini (disunting Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti, Huntington berpendapat bahwasetidaknya terdapat tiga jenis pemahaman mengenai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah (the will of the people), tujuan-tujun yang hendak dicapai oleh pemerintah (commongood), dan ketiga, sebagaimana Schumpeter, Huntington menggunakan jenis pemahaman procedural, yaitu seleksi para pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum yang kompetitif oleh rakyat yang diperintah.Namun, dalam hal ini bukan hal mudah karena pemilihan bisa sangat manulatif. Misalnya, luput mempromosikantujuan- tujun yang hendak dicapai oleh pemerintah (commongood). Berbagai kepentingan bermain di dalamnya, sehingga tak pelak lagi hukum harus mengintervensi. Soal ini sangat pelit bagi politik dan demokrasi.

Semenjak abad ke-19 muncul dua alternatif dalam hal organisasi kekuasaan (Lubis, 1983); apakah kekuasaan itu di-concentrated atau dispersed.

Mimbar hukum aktualisasi hukum Islam No. 58 Thn. XIII 2002

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein

Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun

Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam book chapter ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri yang telah dilakukan oleh penulis. Karena disajikan dalam bentuk buku, barang tentu penulis telah melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap isinya. Hal ini antara lain bertujuan agar hasil penelitian dapat dibaca dan dinikmati oleh publik

Isu-isu ekonomi terkait dengan pendanaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memerlukan perhatian terpisah karena tiga alasan berikut39: 1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekarang menjadi bagian penting ekonomi Indonesia, ...