Sebanyak 2977 item atau buku ditemukan

Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi

Peluang dan Tantangan

Buku ini mengulas masalah global yang dihadapi negara di seluruh dunia: pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi COVID-19. Buku ini menawarkan kontribusi penulis dari berbagai sudut pandang untuk mengeksplorasi pemecahan masalah ekonomi pasca Pandemi di Indonesia. Kajian ini mencakup analisis di berbagai sektor bisnis yang terdampak pandemi, seperti perusahaan penerbangan, bidang investasi, perbankan, UMKM sampai dengan analisis kebijakan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta peluang ekonomi digital pasca pandemi. Terlepas dari kenyataan bahwa buku ini hanya mengulas beberapa sektor dalam bidang ekonomi, gambaran dan tantangan baru ekonomi Indonesia pasca-COVID dapat diperoleh dengan membaca seluruh buku. Buku ini akan menarik bagi para akademisi dan praktisi di bidang ekonomi, khususnya mereka yang tertarik dengan kebangkitan ekonomi pasca-COVID di Indonesia.

Buku ini menawarkan kontribusi penulis dari berbagai sudut pandang untuk mengeksplorasi pemecahan masalah ekonomi pasca Pandemi di Indonesia.

Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Di dalam Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal-soal tiap pembahasan untuk dapat di pahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dapat secara mendalam menguasai mengenai Hukum Pidana Internasional.

Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di ...

Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya

“…Society causes crime and offender (…) no society, no laws, no crime and no criminals. Once a society emerges, rules develop, and they are broken society must respond, otherwise the rules would lose their potency to affect behaviour”. Dalil Julian V. Roberts menjadi relevan dengan tumbuhnya kejahatan internasional dalam yurisdiksi nasional yang bersumber dari dinamika pertumbuhan masyarakat wilayah negara, namun manakala kejahatan semakin berkembang dengan pelaku dan korban yang berdimensi internasional dan transnasional, sehingga masyarakat internasional sepakat membuat berbagai konvensi-konvensi internasional yang melahirkan hukum pidana internasional dan lembaga penegak hukumnya. Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan tidak menjadi suatu kebiasaan, sebab kejahatan yang terbiasa akan semakin memburuk (malum quo communius eo pejus). Implikasinya, Hukum Pidana Internasional semakin berkembang dengan yurisdiksi mengadilinya dalam rangka mencegah kejahatan manusia (malitis hominum est obviandum). Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Gender and Equality in Muslim Family Law

Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition

Gender equality is a modern ideal, which has only recently, with the expansion of human rights and feminist discourses, become inherent to generally accepted conceptions of justice. In Islam, as in other religious traditions, the idea of equality between men and women was neither central to notions of justice nor part of the juristic landscape, and Muslim jurists did not begin to address it until the twentieth century. The personal status of Muslim men, women and children continues to be defined by understandings of Islamic law codified and adapted by modern nation-states that assume authority to be the natural prerogative of men, that disadvantage women and that are prone to abuse. This volume argues that effective and sustainable reform of these laws and practices requires engagement with their religious rationales from within the tradition. Gender and Equality in Muslim Family Law offers a groundbreaking analysis of family law, based on fieldwork in family courts, and illuminated by insights from distinguished clerics and scholars of Islam from Morocco, Egypt, Iran, Pakistan and Indonesia, as well as by the experience of human rights and women s rights activists. It explores how male authority is sustained through law and court practice in different contexts, the consequences for women and the family, and the demands made by Muslim women s groups. The book argues for women's full equality before the law by re-examining the jurisprudential and theological arguments for male guardianship (qiwama, wilaya) in Islamic legal tradition. Using contemporary examples from various contexts, from Morocco to Malaysia, this volume presents an informative and vital analysis of these societies and gender relations within them. It unpicks the complex and often contradictory attitudes towards Muslim family law, and the ways in which justice and ethics are conceived in the Islamic tradition. The book offers a new framework for rethinking old formulations so as to reflect contemporary realities and understandings of justice, ethics and gender rights. "

Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition Lena Larsen, Ziba Mir-Hosseini, Christian Moe, Kari Vogt. The first is that of twentieth - century shifts , both globally and locally , in the politics of religion ... MUSLIM FAMILY LAW.

Marriage on Trial

A Study of Islamic Family Law

Taking an inter-disciplinary approach which straddles law, anthropology sociology and women's studies, Mir-Hosseini shows how women can turn even the most patriarchal elements of Islamic law to their advantage and achieve their personal marital aims.

Taking an inter-disciplinary approach which straddles law, anthropology sociology and women's studies, Mir-Hosseini shows how women can turn even the most patriarchal elements of Islamic law to their advantage and achieve their personal ...

HUKUM PERDATA

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata 'sipil' umumnya merupakan lawan kata dari 'militer', maka istilah yang sering digunakan adalah 'perdata'. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaklah bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) : golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS. Maka dari itu Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

... Keluarga Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain atau ... keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga Pembagian Hukum Perdata | 35.

Perempuan Dan Hukum

Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan

... keluarga) terjadi juga pada kasus Ibu Anna dan Ibu Yasinta. Ketiadaan atau ketidakmampuan ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga, ketiadaan anak laki-laki, belum cukup umurnya anak laki-laki dalam keluarga tersebut untuk ...

Hukum Keluarga Islam Masyarakat Kerinci Jambi

Adanya buku ini, diharapkan proses pembelajaran dapat terarah dan mahasiswa dapat memahami materi yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan melalui buku teks, internet, penelitian, dan lain-lain. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat pencari keadilan tentang kewarisan.

... kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada ...