Buku Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dalam Bisnis Syariah ini disusun sebagai penambah wawasan dan referensi di bidang muamalah dan pengembangan ekonomi syariah. Penyajiannya dilakukan secara ringan dan simpel sehingga para pembaca dapat memahami bagai mana bermuamalah dalam Islam .
Buku Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dalam Bisnis Syariah ini disusun sebagai penambah wawasan dan referensi di bidang muamalah dan pengembangan ekonomi syariah.
Judul : Fiqh Muamalah Kontemporer & Perbankan Syariah Penulis : Abdul Aziz, Egi Ramdani, N.S, Hafdz Ulul Albab, Sifa Safnatunajah, Naya Nadiyatul Mubarokah, Rini Afriliani, Nadiyah Nurjannah, Kamelia Vega, Fannisya Aulia Dewi, Nur Alpiyah, Muhammad Iban Rabani, Nur Fitriawati, Dwi Ratna Ningsih, Bunga Helinda, Ninda Adila, Angga Rivana, Eigha Affuwwudien, Rehana Nurul Jannah, Najiha Amalia, Aulia Ahmad Djoumoding, Yuswa Aina Karifa, Hanny Ainayah Lilfatul Fazriah, Tsaqifah, Lin Jati Hanifah, Kirania Arsoni, Hasna Nur Fajriyanty, Syahnaz Ni’maturrohmah Amalia, Jarohtul Jannah, Muhammad Aldian Nusantara, Fenda Aulia Zahra, Palagan Abiyyu Gumelar, Triyas Lizza Putri Utami, Anandia Nurhalisa, Alya Aulia, Musyfq Amrullah, Nurul Halimah, Syifa Maulida, Muhammad Haekal Ardiansyah Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 186 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-235-160-4 No. E-ISBN : 978-634-235-161-1 (PDF) Terbitan : April 2025 SINOPSIS Buku ini hadir untuk menjawab tantangan zaman terkait penerapan hukum Islam dalam transaksi ekonomi modern. Di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi, muncul berbagai bentuk muamalah baru seperti e-commerce, cryptocurrency, dan fintech yang memerlukan panduan syar’i yang jelas. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang hukum Islam terkait transaksi dan aktivitas ekonomi modern, menggabungkan kajian teks klasik dengan analisis isu kontemporer. Pembaca akan diajak memahami konsep dasar fiqih muamalah, prinsip kehalalan transaksi, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dilengkapi contoh kasus, fatwa ulama, dan analisis hukum untuk memperjelas penerapan fiqih muamalah di era modern, dengan harapan memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi panduan praktis bagi umat Islam.
Judul : Fiqh Muamalah Kontemporer & Perbankan Syariah Penulis : Abdul Aziz, Egi Ramdani, N.S, Hafdz Ulul Albab, Sifa Safnatunajah, Naya Nadiyatul Mubarokah, Rini Afriliani, Nadiyah Nurjannah, Kamelia Vega, Fannisya Aulia Dewi, Nur Alpiyah, ...
Manajemen pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan paradigma (cara pandang) terhadap hakikat dan fungsi pendidikan. Paradigma baru pendidikan nasional mengacu kepada pengelolaan pendidikan oleh SDM yang profesional. Dalam rangka mengelola sistem pendidikan nasional, ada beberapa prinsip dasar untuk menuju masyarakat Indonesia baru, yaitu: (1) partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikannya (community based education); (2) demokratisasi proses pendidikan; (3) sumber daya pendidikan yang profesional; dan (4) sumber daya penunjang yang memadai. Keempat faktor ini perlu dikembangkan dan dioptimalkan kemampuannya agar sistem dan manajemen pendidikan mampu memberdayakan manusia Indonesia di masa depan. Untuk melaksanakan paradigma baru dalam implementasi manajemen, maka unsur-unsur manajeman pendidikan Islam harus terakomodir dengan baik, seperti perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), menurut Al-Qur’an. Ketercapaian dan keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan, tidak lepas dari evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Melalui manajemen evaluasi yang dilakukan pada Lembaga Pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren, akan terlihat dengan jelas dari pengelolaan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam yang dilakukan. Sehingga amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), dapat terealisasi dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk upaya dan penegasan bagi pelaku, pemerhati, dan pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, terutama bagi kalangan mahasiswa, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, yakni UIN/IAIN/STAIN/IAIS/STAIS. Buku ini akan menjelaskan secara jelas dan gamblang tentang manajemen evaluasi dan bagaimana melakukan manajemen suatu program kerja, dan mengevaluasinya, sehingga tujuan dari program kerja yang disusun tercapai dengan baik.
... teknologi pendidikan termasuk di dalamnya teknologi pengukuran dan penilaian prestasi belajar siswa, dalil tersebut sudah mulai luntur. Kini banyak orang khususnya para guru atau pengajar mulai menyadari bahwa masalah pengukuran dan ...
Kehadiran buku ini didasari oleh kesadaran akan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mengubah lanskap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ruang siber, sebagai dimensi baru dalam interaksi sosial dan ekonomi, menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan yang kompleks, termasuk dalam ranah hukum. Indonesia, dengan populasi digital yang terus bertumbuh dan aktivitas siber yang semakin intens, memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur ruang virtual ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pengantar yang sistematis dan mudah dipahami mengenai konsep-konsep dasar dan isu-isu krusial dalam hukum siber Indonesia. Penulis berupaya menyajikan gambaran umum mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta tantangan penegakan hukum di era digital. Beberapa topik utama yang dibahas pada buku ini yaitu: (1) Konsep Dasar Hukum Siber, (2) Sejarah dan Perkembangan Hukum Siber, (3) Landasan Hukum dan Regulasi Hukum Siber di Indonesia, (4) Konsep dan Jenis Tindak Pidana Cyber, (5) Hukum Privasi dan Keamanan Informasi, (6) Cyberbullying dan Tindak Pidana Siber, (7) Forensik Digital, (8) E-Commerce dan Hukum Transaksi Elektronik, (9) Perlindungan Konsumen di Era Digital, (10) Pengawasan Digital (Digital Surveillance), (11) Hukum Kekayaan Intelektual Era Digital, (12) Hukum Artificial Intelligence (AI), (13) Hukum Blockchain dan Cryptocurrency, (14) Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli Digital, (15) Hukum Media Sosial dan Etika Digital, (16) Komparasi Hukum Siber di Berbagai Negara.
... siber sering kali harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip internasional, memperhatikan perbedaan regulasi antarnegara dan memastikan perlindungan data dan informasi di tingkat global. Daftar Pustaka Bissonette, A. M. . (2009). Cyber law ...
Dalam setiap sistem pemerintahan, konstitusi memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan batasan kekuasaan, sehingga menjadi fondasi bagi stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Konstitusi tidak hanya mendefinisikan bagaimana suatu negara dijalankan, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak individu, menjamin keadilan sosial, dan menciptakan ruang bagi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara konstitusi dan kekuasaan menjadi sangat krusial dalam konteks politik dan hukum, karena konstitusi berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol perilaku lembaga-lembaga negara serta pemangku kepentingan. Dalam praktik pemerintahan sehari-hari, interaksi antara konstitusi dan kekuasaan dapat terlihat melalui implementasi kebijakan publik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, yang semuanya mencerminkan komitmen negara untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, menjelajahi hubungan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai konstitusi diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kekuasaan negara dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengadopsi beberapa konstitusi, dimulai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hasil dari konsensus para pendiri bangsa dan mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk mencapai kemerdekaan yang berdaulat. UUD 1945 tidak hanya mengatur struktur kekuasaan pemerintahan, tetapi juga menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga menjadi landasan penting bagi pelaksanaan demokrasi dan representasi dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks ini, penulisan ini akan membahas evolusi konstitusi Indonesia, yang mencakup perubahan dan amandemen yang telah dilakukan seiring berjalannya waktu, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai konstitusi dalam praktik kekuasaan. Berbagai isu, seperti konsolidasi demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi fokus utama yang perlu dianalisis untuk memahami sejauh mana nilai-nilai konstitusi diterapkan dan diinternalisasi dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga akan menggali bagaimana dinamika politik domestik dan global mempengaruhi perjalanan konstitusi Indonesia, serta peran masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dalam konteks kekuasaan, konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Melalui berbagai ketentuan, konstitusi memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga atau individu yang dapat menguasai kekuasaan secara mutlak, sehingga tercipta sistem checks and balances yang esensial bagi demokrasi. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam konstitusi, di mana setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenang yang saling mengawasi dan mengimbangi. Penulisan ini akan menganalisis bagaimana pembagian kekuasaan ini diimplementasikan dalam praktik pemerintahan di Indonesia, termasuk peran masing-masing lembaga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan akuntabilitas. Selain itu, tantangan yang muncul dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, seperti intervensi politik, dominasi satu lembaga atas yang lain, serta dampak dari dinamika sosial dan politik, juga akan menjadi fokus pembahasan. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat mekanisme demokrasi dan menjaga integritas konstitusi sebagai pengatur utama dalam pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Di sisi lain, konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, berfungsi sebagai cerminan dari aspirasi dan harapan rakyat. Perubahan dalam konstitusi sering kali terjadi sebagai respons terhadap dinamika sosial dan politik yang menginginkan perbaikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman. Misalnya, amandemen UUD 1945 pasca-reformasi tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Penulisan ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi, seperti tekanan dari masyarakat sipil, perkembangan global, dan tuntutan untuk keadilan sosial, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. Dengan memahami proses perubahan ini, kita dapat melihat sejauh mana konstitusi mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, serta perannya dalam mendorong kemajuan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, analisis ini juga akan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keselarasan antara nilai-nilai konstitusi dan realitas sosial yang ada, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi konstitusi di Indonesia, meskipun konstitusi telah diatur dengan baik dan mencakup berbagai prinsip yang mendukung keadilan dan demokrasi. Praktik kekuasaan sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, menciptakan jurang antara idealitas dan realitas. Masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi, mengancam kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan merusak integritas sistem hukum. Penulisan ini akan mengeksplorasi berbagai tantangan tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran konstitusi, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, dan budaya impunitas yang telah mengakar. Selain itu, analisis ini juga akan membahas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki implementasi konstitusi dalam praktik pemerintahan, seperti reformasi hukum, penguatan lembaga antikorupsi, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara konstitusi dan praktik kekuasaan di Indonesia, serta pentingnya upaya kolaboratif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya hubungan antara konstitusi dan kekuasaan dalam konteks Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai konstitusi dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Melalui analisis yang komprehensif, penulisan ini akan menjadi kontribusi penting dalam diskursus mengenai konstitusi dan kekuasaan di Indonesia.
... Undang-Undang. Bandung: Alfabeta. Thohari, Afan Gaffar. (2015). Politik Kekuasaan dan Reformasi di Indonesia. Yogyakarta ... Constitutional Law, 4(2), 199-218. Tully, James. (2002). Democracy and Globalization: A Defective Coupling ...
Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami prosedur pengembangan penilaian hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti. Pada sebagian guru, melakukan pengembangan penilaian menjadi kesulitan tersendiri, sehingga mata pelajaran tersebut lebih menekankan pada sisi kognitif. Hal ini membawa ekses yang kurang kondusif bagi perkembangan akhlak dan budi pekerti peserta didik, yaitu sisi afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan atau dikembangkan. Secara fenomenal di lapangan, terjadi ada peserta didik yang pandai dalam sisi kognitif, namun sisi afektif dan psikomotoriknya tidak berkembang, misalnya peserta didik tidak mau menolong teman yang sedang mengalami kesulitan, sikap acuh, egois, suka membuat keributan, dan tindakan negatif lainnya. Jika memperhatikan esensi Pendidikan Agama Islam, kondisi siswa yang pandai, namun memiliki perilaku yang tidak baik, maka hal ini menjadi kontra produktif dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu sendiri, yaitu pertama, pengembangan spiritualitas, ketakwaan kepada Allah; kedua pengembangan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mempribadi dalam dirinya, seperti: perilaku kejujuran, keadilan, kesederhanaan, belas kasihan, dan kerja sama yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam. Buku ini menjadi salah satu solusi dalam pengembangan penilaian Pendidikan Agama Islam yang banyak dialami oleh para guru dengan cara mengadopsi dan adaptasi pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menilai kemajuan hasil belajar peserta didik, serta menggali sumber kebenaran dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw., sehingga tujuan pendidikan Islam dapat dicapai, yaitu menuju kesalehan individu dan sosial, selamat dunia dan akhirat. Buku ini juga mengungkapkan strategi dan prosedur pengembangan instrumen evaluasi, baik secara teoritik maupun praktik, sehingga dihasilkan instrumen yang baik, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh ahli evaluasi. Buku yang ditulis oleh para guru dan asatidz dari berbagai sekolah/madrasah dan pesantren ini memberikan horizon yang kaya dalam penilaian Pendidikan Islam yang dikembangkan dalam institusi mereka, sehingga dapat menjadi referensi berharga bagi para pendidik, pengembang kurikulum, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Buku ini menjadi sumber inspirasi yang penting bagi mereka yang ingin memajukan pendidikan Agama Islam melalui transformasi penilaian yang holistik. Pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penilaian yang seimbang untuk mencapai tujuan pendidikan Agama Islam.
Buku ini menjadi salah satu solusi dalam pengembangan penilaian Pendidikan Agama Islam yang banyak dialami oleh para guru dengan cara mengadopsi dan adaptasi pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menilai kemajuan hasil belajar ...
Buku Perilaku Organisasi Kontemporer menyajikan analisis mendalam tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi modern. Ditujukan untuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi, buku ini memberikan wawasan yang berguna dalam memahami dan mengelola perilaku manusia di tempat kerja. Buku ini menyajikan Pengenalan dan Konsep Perilaku Organisasi, yang memberikan landasan pemikiran untuk memahami interaksi antara individu dan organisasi. Dalam bab selanjutnya, kami membahas Kepribadian dan Nilai serta Sikap dan Kepuasan Kerja, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Kemudian, buku ini mengeksplorasi Pendekatan Motivasi Organisasi, Pengaruh Kepemimpinan dalam Organisasi, isu penting mengenai Manajemen Stres dan Kesehatan Kerja, Evaluasi kinerja dan pengembangan karir, dan buku ini juga menyoroti Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Organisasi, yang semakin penting di era modern ini, mengingat tantangan global yang dihadapi oleh banyak organisasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan praktis, buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku organisasi dan bagaimana menerapkannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sehat.
... organisasi dapat beriringan dengan perkembangan zaman yang terjadi tanpa mengurangi atau menghilangkan sisi ... organizational Behavior”, Classics of Public Administration, Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Edt.), 1978, hlm.182 ...
Buku ini kami susun untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan juga rujukan bagi para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Akhlak Tasawuf, baik di lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri, Swasta, maupun Perguruan Tinggi Umum. Muatan buku ini sepenuhnya mengikuti topik inti Kurikulum Nasional pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Namun demikian, karena isi buku ini memuat ajaran dan kaidah hidup Islami yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah dan pendapat para ulama yang masyhur, maka tampaknya perlu juga dibaca dan dipelajari oleh masyarakat Islam pada umumnya yang ingin memahami akhlak tasawuf.
Buku ini kami susun untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan juga rujukan bagi para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Akhlak Tasawuf, baik di lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri, Swasta, maupun Perguruan Tinggi Umum.
