Sebanyak 27 item atau buku ditemukan

Manajemen Komitmen: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker

Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Apakah Satker dan Line Ministries harus mencatat komitmen dalam database masing-masing (terpisah dengan treasury)? • Siapa yang meregistrasi informasi terkait dengan komitmen dalam data base treasury (satker, line ministries, ...

Manajemen Komitmen pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

meliputi proses bisnis manajemen DIPA, manajemen pembayaran, manajemen kas, dan akuntansi dan pelaporan. ... manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash ...

Manajemen Pelaksanaan Anggaran

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal.

... yang pada umumnya di bawah departemen/unit anggaran dari MOF; ➢ Pejabat otorisasi pembayaran (ordonnateurs) yang menyetujui penerbitan perintah pembayaran kepada treasury dan akuntan publik (comptables publics) pada treasury.

Manajemen Uang Persediaan: Integrasi Aktivitas Pembukuan dan Pelaporan di Satuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, manajemen keuangan negara/pemerintah meliputi pola pemisahan kewenangan di antara kementerian/lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewenangan selaku Chief Operational Officer (COO) dengan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Ruang lingkup pengembangan SPAN sebagai penyempurnaan proses bisnis yang terintegrasi dalam konteks formal lebih terkait dengan proses bisnis di Kementerian Keuangan selaku CFO. Sebagaimana diketahui penyempurnaan proses bisnis yang didukung dengan Comercial of the Shelf (COTS), Software yang bersifat modular lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen keuangan negara di Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam konteks implementasi SPAN, penyempurnaan proses bisnis meliputi pula para pemangku kepentingan, khususnya kementerian/lembaga atau Satuan Kerja (Satker). Urgensi dari penyempurnaan proses bisnis yang melibatkan Satker selaku pihak eksternal tersebut setidaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan lintas entitas. Terlebih lagi, UU Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kewenangan Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menetapkan standar dan prosedur dalam rangka pelaksanaan anggaran. Salah satu proses bisnis yang sangat vital dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara di Satker adalah yang berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Praktek atau mekanisme UP adalah suatu yang sangat umum digunakan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagaimana halnya di organisasi swasta (dikenal dengan system petty cash), beberapa aspek utama yang melatarbelakangi penggunaan mekanisme UP di organisasi pemerintah diantaranya adalah untuk kemudahan (comfortability) dan kebutuhan (necessity). Penggunaan mekanisme UP secara umum memiliki kemanfaatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi dalam jumlah tertentu yang relatif tidak material jumlahnya dan menuntut kepraktisan.

Dari sudut pandang pelaksanaan tugas Treasury, pengelolaan UP sangat berpotensi menimbulkan terjadinya idle cash. Transaksi pengeluaran yang dilakukan melalui mekanisme UP juga cenderung memiliki resiko fraud (penyalahgunaan) yang lebih ...

Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri

Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.

Penukaran dari USD ke mata uang lain, satker harus mengikuti petunjuk dari The Treasury, yaitu: - Kebutuhan atas valuta non-USD harus diselenggarakan dengan mekanisme spot delivery, yakni penyerahan valuta asing dilaksanakan dua hari ...

Kebijakan Sistem Pengeluaran Kas Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan daerah yang berminat menjadi BO I KPPN. Bank pemenang lelang akan menjadi BO I suatu KPPN selama periode tiga tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Rekening BO I yang bersaldo nihil merupakan perwujudan konsep Treasury Single Account (TSA) pada sisi pengeluaran negara. Untuk periode kedua, sejak tahun 2010, terpilih delapan bank umum yang menjadi mitra KPPN, yang terdiri atas tiga bank pemerintah dan lima bank pembangunan daerah. Seiring dengan akan berakhirnya periode kedua pada Desember 2011, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pengadaan bank yang akan menjadi penyalur pembayaran dari pemerintah untuk tahun 2013. Sementara itu, di tahun yang sama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) akan diimplementasikan secara penuh. Salah satu konsep yang dikembangkan pada SPAN adalah electronic fund transfer (EFT) di mana transaksi pemerintah, khususnya pembayaran, akan dilakukan melalui sarana elektronik secara tersentralisasi. Kedua hal tersebut menjadi latar belakang perlunya penyusunan kebijakan baru bank operasional untuk periode yang akan dimulai sejak tahun 2013.

Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan daerah yang berminat menjadi BO I KPPN.

Betty

La quatrième de couverture indique : "Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.” La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle".

Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle

Manajemen Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yang masih sebatas konsep dasar penerimaan negara yang tercakup dalam konfigurasi umum dalam rangka pembangunan MPN-G2 melalui sistem billing dan switching maupun yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada penatausahaan penerimaan negara yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam penatsusahan penerimaan negara serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Hal ini sejalan dengan rencana penerapan MPN yang disempurnakan melalui MPN G2 dan mendukung pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). 3) Untuk menampung pelimpahan penerimaan negara dengan menggunakan valuta asing tersebut ke Rekening ...

Manajemen Pembayaran pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management (PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.

Oleh karena itu, desain dari manajemen pembayaran ke depan harus dapat menunjang manajemen kas dalam memastikan jumlah uang yang harus dibayarkan secara tepat dan akurat sebelum dilakukannya pembayaran. Terkait dengan rencana penarikan ...