Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Pancasila dan Kewarganegaraan

Melalui buku "Pancasila dan Kewarganegaraan," pembaca diantar pada perjalanan memahami nilai-nilai dasar Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Melalui penelusuran mendalam, pembaca diajak menjelajahi esensi dari lima sila yang menjadi landasan negara. Dari nilai Ketuhanan yang Maha Esa hingga prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, buku ini menguraikan dengan jelas bagaimana Pancasila tidak hanya mengatur sistem pemerintahan tetapi juga menyentuh kehidupan kewarganegaraan setiap individu. Pancasila bukan semata sekadar seperangkat prinsip untuk ditinjau dari aspek filsafat semata. Buku ini turut menyoroti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praksis kewarganegaraan sehari-hari. Dari kehidupan sosial hingga keberagaman agama dan budaya, pembaca dibimbing untuk melihat bagaimana Pancasila dapat menjadi katalisator pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berdasarkan persatuan. Melalui buku ini, esensi dari kewarganegaraan yang kokoh dan memiliki kedalaman moral dieksplorasi. Pembaca diajak untuk mempertajam pemahaman mereka tentang tanggung jawab individu dan kolektif sebagai bagian dari bangsa yang ber-Pancasila. Menjelang babak akhir, pembaca diberikan wawasan yang mencerahkan untuk bersama-sama berkontribusi dalam memperkuat fondasi kaum warga negara yang sejahtera dan berbudi pekerti luhur di bumi Indonesia.

... Citizenship in flux : The figure of the activist citizen . Subjectivity , 29 ( 1 ) , 367-388 . Ignatieff , M. ( 2001 ) . Human rights as politics not idolatry . Humanities Department , Harvard University , Center for Human Rights ...

Buku Ajar Perekonomian Indonesia

Buku kategori Ilmu Ekonomi berjudul Buku Ajar Perekonomian Indonesia karya Sattar. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Banyak pendapat mengenai apa sebenarnya yang diartikan dengan sistem ekonomi. Menurut Dumairy (1996:30), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek; barang-barang ekonomi sebagai obyek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun non formal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

... Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty. Rofiq, Aunur. 2013. Kemajuan Ekonomi Indonesia (Isu Strategis, Tantangan dan Kebijakan). Bogor: IPB Press. Santoso, Awan. 2013. Perekonomian Indonesia (Masalah, Potensi dan Alternatif ...

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)

Peraturan hukum tentang monopoli baru dikenal di Indonesia, dengan demikian tidak mudah untuk mendapatkan literatur atau bahan bacaan yang menyangkut hal ini, demikian pula untuk mengadakan penelitian di Indonesia mengenai hal ini. Untuk itu saya sangat bersyukur karena sewaktu berada di Amerika Serikat saya mendapat kesempatan mempelajari dan menghimpun bahan-bahan bacaan mengenai Undang-Undang Anti Monopoli yang di negara itu dikenal dengan nama Antitrust. Di samping itu, beberapa orang teman memberi saya bahan-bahan bacaan dari European Commission dan literatur lainnya yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha. Dengan demikian saya akan melakukan pembahasan terhadap Undang-Undang Anti Monopoli dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari Undang-Undang Antitrust Amerika Serikat dan dengan peraturan tentang persaingan usaha dan anti monopoli dari negara-negara Eropa. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti

Peraturan hukum tentang monopoli baru dikenal di Indonesia, dengan demikian tidak mudah untuk mendapatkan literatur atau bahan bacaan yang menyangkut hal ini, demikian pula untuk mengadakan penelitian di Indonesia mengenai hal ini.

Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Kebutuhan ahli hukum internasional untuk memberi perhatian pada keragaman budaya dan tradisi hukum lebih banyak dibahas daripada dipenuhi. Kajian Dr. Baderin menjawab kebutuhan itu melalui analisis rinci dan khusus tentang hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum Islam.

... Civil Liberties , Human Rights , and International Law ( 1990 ) . Karya - karya lain An - Na'im tentang hal ini meliputi : ' The Position of Islamic States Regarding the Universal Declaration of Human Rights ' dalam Baehr , P. , et al ...

The Politics and Economics of Drug Production on the Pakistan-Afghanistan Border

This title was first published in 2003. This important study contains a detailed socio-economic and political description of a region where opium and heroin are both produced and consumed. By carefully relating drug production, trade and consumption to a relatively inaccessible area on the Pakistan-Afghanistan border, the book teaches us not only about the area - itself fascinating enough, particularly since it came into global prominence following the terrorist attack of 11 September 2001 - but also about the global dimensions of the problem.

... Pakistan and Afghanistan. The western media believe, as do many Pakistani experts,53 that the Iranian Revolution was a significant cause of drug development in Pakistan. Though opinion differs as to detail, there is broad agreement that ...

Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik

Teori dan Implementasi

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bacaan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik dalam paradigma administrasi publik. Tujuan lainnya adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami konsep-konsep responsivitas dan akuntabiltas sektor publik. Buku ini juga berupaya menjembatani pemahaman konsep responsivitas dan konsep akuntabilitas publik dengan dunia praktik khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga pada dasarnya buku ini pembahasanya lebih fokus pada beberapa konsep yang berkembang di sektor publik terkait responsivitas dan akuntabilitas. Materi pembahasan buku ini terdiri atas 11 (sepuluh) bab. Dalam buku ini digambarkan dan diuraikan contoh kasus pada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan bagaimana kondisi nyata tingkat responsivitas dan akuntabilitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada publik. Mengapa daerah Gorontalo menjadi objek yang diteliti karena Provinsi Gorontalo merupakan salah provinsi baru pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yang tingkat pertumbuhan ekonominya yaitu 6,74% sedangkan Provinsi Sulawesi Utara yaitu 6,32%. Untuk rata-rata nasional, pertumbuhan Provinsi Gorontalo berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,1%. Namun hasil penilaian lembaga formal seperti Kementerian PAN-RB justru tingkat akuntabilitasnya rendah. Kondisi ini merupakan sebuah anomali dalam pembangunan yang mengusung demokrasi. Realitas dari anomali ini harus bisa terpecahkan di dalam sebuah strategi dan arah kebijakan yang tepat bagi setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bacaan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik dalam paradigma administrasi publik.

Proceedings of IAC 2020 in Budapest

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning International Academic Conference on Management, Economics and Marketing International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning International Academic Conference on Management, Economics and Marketing International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science

Ekonomi Politik Industri Halal di Indonesia

“Buku ini amat menarik. Layak jadi referensi, apalagi untuk wakil rakyat dalam menyusun regulasi pengembangan industri halal di berbagai sektor.” Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. “Islamisasi pemikiran diperlukan dalam segala hal, termasuk di bidang politik dan ekonomi. Buku ini mengajak kita untuk memahami pentingnya aplikasi dari “The Golden Triangle: Iman, Ilmu, dan Amal.” A.M. Saefuddin, Guru Besar Bidang Ekonomi Politik/Menteri Negara Pangan dan Holtikultura 1998-1999 “Secara ekonomi politik industri halal di Indonesia telah menjadi komoditas penting serta punya prospek yang cerah baik di tingkat nasional maupun global. Yang diperlukan adalah menguatkan struktur mikro dan makro supaya melindungi kemaslahatan orang banyak, bukan kepentingan sekelompok orang". Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Bidang Ekonomi Politik, Universitas Paramadina. “Buku ini mengkaji satu bidang yang jarang dibahas yakni afirmasi politik pada industri halal dari sisi Al-Qur’an demikian juga applikasinya di Indonesia. Buku ini wajib dibaca oleh setiap insan yang berminat dengan keuangan syariah, halal food, halal tourism, halal pharmacy, halal media, dan halal life style.” Muhammad Syafii Antonio, Guru Besar Ekonomi Islam/Praktisi Keuangan Syariah & Industri Halal “Politik dalam ekonomi termasuk pariwisata halal yang dibahas dalam buku ini perlu mendapatkan perhatian. Banyak peluang yang dapat digali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia namun perlu kebijakan politik yang tepat.” Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2020-2024/Penasihat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) 2023-2026. “Perempuan yang peduli dengan dunia politik tidak banyak. Buku ini adalah karya dari seorang perempuan yang bukan hanya menguraikan kata-kata politik tapi menggabungkannya dengan Al-Qur’an dan ekonomi Islam.” Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, 2019-2024/Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2019-2023

Buku ini mengajak kita untuk memahami pentingnya aplikasi dari “The Golden Triangle: Iman, Ilmu, dan Amal.” A.M. Saefuddin, Guru Besar Bidang Ekonomi Politik/Menteri Negara Pangan dan Holtikultura 1998-1999 “Secara ekonomi politik ...

Citizenship in Indonesia

Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi

Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikkan kewarganegaraan dalam keseharian. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka yakini? Berfokus pada kewarganegaraan adalah suatu perubahan dari menyalahkan atau memuji kaum elite untuk semua hal yang terjadi di negara ini. Pada kenyataannya, jika demokrasi berjalan dengan baik, maka hal itu terjadi karena warga negara-lah yang membuatnya berhasil. Sebaliknya, jika demokrasi memburuk, hal itu bisa terjadi warga negara tidak berbuat cukup untuk memprotes keegoisan para elite. Kami meyakini bahwa kewarganegaraan adalah cara yang bermanfaat untuk membahas tentang politik Indonesia pasca tahun 1998. Kewarganegaraan menyangkut cara-cara warga negara berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara. Perlu dikaji secara empiris, tetapi pada sisi yang lain juga membuat kita berpikir tentang cita-cita bersama. Buku ini memperkenalkan suatu konsep kewarganegaraan yang disesuaikan, tanpa muatan asosiasi dunia Barat, untuk diterapkan di Indonesia. Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik. Kewarganegaraan relevan dengan serangkaian topik hangat - mulai dari hak atas tanah, layanan kesehatan bersubsidi, seks pranikah, hingga peran syariah dan keberadaan LGBT. Kami percaya bahwa gagasan tentang kewarganegaraan dapat menghasilkan energi baru untuk menangani ketidaksetaraan yang semakin meluas di Indonesia

Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik.

Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme

Buku ini berbicara tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak – komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi. Dalam sebuah buku pendek, kiranya lebih baik memusatkan perhatian pada isme-isme yang membentuk nasib dunia daripada membicarakan secara terperinci sejumlah besar isme-isme penting lainnya, tapi tidak menentukan dalam perjuangan merebut pikiran umat manusia. Isme-isme yang kurang penting ini, apakah bersifat filosofis, politis, sosial maupun ekonomis, oleh karena itu dalam buku ini hanya disinggung sepanjang ada hubungannya dengan keempat isme yang besar. Dasar-dasar psikologis dari sistem totaliter dan demokrasi mendapat sorotan khusus dari dekat, karena adalah sukar untuk memahami kedua sistem apabila kita tidak mengerti sifat-sifat kepribadian dan alasan-alasan kejiwaan yang jadi daya tarik bagi masing-masing sistem itu.

Buku ini berbicara tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak – komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi.