Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Public Management

Thinking and Acting in Three Dimensions

Managing in the public sector requires an understanding of the interaction between three distinct dimensions—administrative structures, organizational cultures, and the skills of individual managers. Public managers must produce results that citizens and their representatives expect from their government while fulfilling their constitutional responsibilities. In Public Management: Thinking and Acting in Three Dimensions, authors Carolyn J. Hill and Laurence E. Lynn, Jr. argue that one-size-fits-all approaches are inadequate for dealing with the distinctive challenges that public managers face. Drawing on both theory and detailed case studies of actual practice, the authors show how public management that is based on applying a three-dimensional analytic framework—structure, culture, and craft—to specific management problems is the most effective way to improve the performance of America’s unique scheme of governance in accordance with the rule of law. The book educates readers to be informed citizens and prepares students to participate as professionals in the world of public management.

Public administration scholar Mark Bovens suggests that public accountability serves five essential functions in a representative ... 55 Frederick C. Mosher defined accountability in relation to what he termed objective responsibility, ...

Elgar Encyclopedia of Public Management

This comprehensive Encyclopedia is an essential reference text for students, scholars and practitioners in public management. Offering a broad and inter-cultural perspective on public management as a field of practice and science, it covers all the most relevant and contemporary terms and concepts, comprising 78 entries written by nearly 100 leading international scholars.

Indeed, public managers have always faced highly complex tasks; however, since the NPM reforms, these complex tasks ... Table 26.1 Two concepts of accountability according to Bovens (2010) Virtue Mechanism Behaviour of actor Relation ...

Public Policy and Performance Management in Democratic Systems

Theory and Practice

This book applies various theoretical tools to explore the advantages and disadvantages of performance management systems, the ways in which they can be improved, and the strategies through which they can be designed and integrated into the policy making process. By providing both theoretical insights and practical applications, it offers a unique perspective. Using four methods of research that have been rarely applied in the performance management literature: formal (game-theoretical) modelling, operational management, new institutionalism, and cross country statistical comparisons based on international data sets, the book illuminates different aspects of performance management systems in the public sector. It offers an integrative theoretical framework for explaining and designing such systems and their integration into the policy making process, and will open up new avenues of research, expose scholars and students to new methodological tools and equip public officials, politicians and citizens with practical methods for improving the performance of the public sector.

On the other hand, this complex structure and the nested relations that they impose on politicians, bureaucrats, regulators, and the public constitutes the core problem in achieving accountability and public responsibility.

Politik Identitas

Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern

Kajian terhadap politik di tanah air belakangan ditandai dengan maraknya kajian di sekitar identitas dengan sasaran kajian yang lebih ditujukan kepada Muslim sebagai entitas terbesar. Beberapa kajian membingkai politik identitas sebagai perilaku politik kolektif yang menganggu proses demokratisasi. Kajian Eman Sulaeman menggunakan perspektif yang tidak dilazim digunakan oleh kajian sebelumnya yang kemudian melahirkan hasil kajian yang berbeda. Dalam kajian ini, Eman Sulaeman coba mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan politik identitas. Dengan cara yang demikian, kajian ini—setidaknya menurut perspektif penulisnya-memperkuat keterkaitan Al-Qur’an dengan isu-isu politik kontemporer. Tidak berhenti di situ, kajian ini juga coba mengeksplorasi Al-Qur’an sebagai basis dan rujukan etis dalam merespon persoalan politik kontemporer. Kajian dalam buku ini patut diapresiasi dan pada gilirannya akan mengundang kajian kritis. (Syamsul Arifin, Guru Besar Sosiologi Agama dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan al-Islam-Kemuhammadiyahan (AIK) Universitas Muhammadiyah Malang) Politik Aliran sesungguhnya adalah istilah yang netral. Menggambarkan secara sosiologis afiliasi politik pada satu kelompok berdasarkan pada kesamaan latar belakang; agama, ras, ataupun idiologi. Namun dalam wacana politik mutakhir, terutama pasca Pilkada DKI 2017 mendapat makna peyoratif. Framing dan mendiskreditkan umat Islam. Kalau umat Islam memilih pemimpin berdasarkan latar belakang agama: Politik Aliran. Bila bukan Islam: itu bukan Politik Aliran. Sesimpel itu. (Hersubeno Arif, Pengamat Politik) - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.

Dalam kajian ini, Eman Sulaeman coba mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan politik identitas.

Komunikasi Politik Dalam Penyelesaian Konflik di Aceh

Pada tanggal 12 Maret 2000, terjadilah pertemuan pertama antara Wakil Pemerintah RI Bondan Gunawan dengan Panglima GAM Tgk. Abdullah Syafiie.Kemudian, pada bulan April 2000 Pemerintah Pusat mulai mengadakan perundingan secara resmi dengan Aceh Sumatera Tradisional Liberation Front (ASNLF)Hasan Di Tiro yang ditandai dengan ditandatanganinya naskah Kesepahaman bersama di Bavois Swiss. Terjadinya perundingan antara Pemerintah Pusat (RI) dengan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka/ASNLF pimpinan Hasan Tiro menunjukkan bahwa pemerintah RI telah mengalihkan pendekatan penyelesaian masalah Aceh dari penggunaan kekuatan senjata (militer) ke meja perundingan yang merupakan cerminan dari komunikasi politik.

prinsip dan perundang-undangan yang berlaku dalam Islam. Aceh menganut syariat Islam sebagai hukum negara yang sah dan sempurna. Penyerangan terhadap kedaulatan negara Aceh oleh bangsa yang berbeda agama dan keyakinan dianggap sebagai ...

Komunikasi Islam

Praktik Komunikasi Islam pada era revolusi industri 4.0 sangat diperlukan sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan, menjaga, dan mengembangkan peradaban Islam. Penerapan komunikasi Islam yang benar, akan mampu menghantarkan perubahan perubahaan komunikasi yang sehat, dengan tidak menghilangkan keunikan Islam di berbagai belahan dunia. Karena Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang hampa tanpa terikat budaya setempat. Tetapi justru selalu terjadi komunikasi yang berkelanjutan antara ajaran Islam dan yang tumbuh berkembang di masyarakat, sehingga melahirkan budaya maju yang dpat melahirkan peradaban Islam. Penulisan buku ini diperuntukkan untuk bahan ajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang diharapkan dapat menjadi dorongan untuk kajian selanjutnya. Sebab buku yang membahas tentang komunikasi Islam relatif masih sedikit jumlahnya. Buku ini berisi berbagai pembahasan tentang komunikasi Islam mulai dari ruang lingkup komunikasi Islam, praktik komunikasi Islam dari masa ke masa, manusia dalam perspektif komunikasi Islam, unsur-unsur, bentuk, dan fungsi komunikasi. Termasuk juga membahas korelasi komunikasi Islam, metode dan strategi komunikasi Islam, komunikan sebagai penerima pesan, efek dan prinsip-prinsip komunikasi Islam.

Kontennya, dapat berupa ilmu pengetahuan Islam ditinjau dari berbagai aspek, hiburan Islami, informasi Islami, dan nasihat mengajak kepada kebaikan Islam. Ketiga, metode (thariqah) komunikasi Islam adalah ilmu yang mempelajari tata cara ...

Komunikasi Strategis Indonesia-Tiongkok

Mempelajari dunia Tiongkok tidak pernah habisnya, kajian ini telah diteliti oleh penulis dari berbagai segmen dan latar belakang, baik oleh bangsa Tionghoa sendiri maupun orang asing. Dunia Tiongkok sendiri dapat ditelusuri mulai 2500 tahun sebelum Masehi. Sejarah Tiongkok menjadi perhatian para penulis dari Barat, Timur, sampai ke Persia. Sentuhan peradaban besar Tiongkok dengan dunia luar dimulai dari Jalur Sutra (Silk Road) kuno sampai dunia global. Jalur Sutra dikembangkan dengan konsep pembangunan Tionghoa one belt one road mulai dari Asia, Timur Tengah, sampai ke Afrika. Komunikasi global melalui Jalur Sutra bersentuhan dengan dunia Islam. Islam dan Tiongkok sebagai sahabat dalam peradaban dunia sampai saat ini. Sebagai bangsa Asia, Tiongkok bersentuhan dengan peradaban Melayu di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, Tiongkok membangun diplomasi guna menciptakan perdamaian dunia dan menjadi mitra dalam bidang budaya, ekonomi, dan politik. Penulis buku ini, sebagai pengajar komunikasi antarbudaya di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh juga alumni Program Pendidikan Reguler Lemhannas Republik Indonesia angkatan LVI tahun 2017, mencoba mengkaji komunikasi politik Indonesia-Tiongkok berdasarkan model komunikasi sosial budaya, tradisi, etos, etika dan agama. Penulis berusaha mencoba melihat kajian komunikasi politik berdasarkan fenomena global yang mempunyai harapan dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Harapan bagi bangsa Indonesia dan China dalam membangun komunikasi politik, yang didasarkan kepada ajaran agama Islam yang merupakan jembatan menuju harmoni. Kearifan komunikasi antara Indonesia dan Tiongkok dapat dibangun dengan semangat spiritual dan budaya Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai lokal yang telah berinteraksi dengan budaya Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Benang merah komunikasi politik antara Indonesia dan Tiongkok dibingkai dengan semangat gotong-royong dan ciri ke-Indonesia-an plus Islam dan peradaban Tionghoa Raya melalui peranakan Tionghoa di Asia Tenggara.

dari hubungan strategis bagi pemeluk Islam untuk mempelajari halhal yang belum ada di negeri Islam . Islam sangat menghargai siapa saja yang menuntut Ilmu , di mana dan kapan saja . Oleh karena itu kemampuan China dalam bidang teknologi ...

Mengembangkan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Keharmonisan Relasi Antar Etnis dan Agama

Daftar Isi Kata Pengantar ............................................................................... v Daftar Isi..................................................................................... xvii BAB I BUDAYA, KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DAN KOMPETENSI BUDAYA ............................................................ 1 1.1 Relevansi Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya ...................................................................... 1 1.2 Kompetensi Komunikasi Antarbudaya ....................... 11 1.2.1 Pengertian Kompetensi Komunikasi Antarbudaya ......................................................... 11 1.2.2 Komponen-komponen kompetensi komunikasi antarbudaya (Samovar, dkk., 2017: 61-62) ............................................................ 14 1.2.3 Model Kompetensi Budaya Deardorff .............. 19 1.2.4 Masalah-masalah umum yang dapat mengurangi kompetensi komunikasi ................ 20 1.3 Kearifan Lokal dan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya .................................................................... 23 1.4 Pengelolaan Citra Diri untuk Resolusi Konflik: Sebuah Model Rujukan Teoritis .................................... 28 Catatan Akhir Bab BAB II ARGUMEN TELEOLOGIS KERAGAMAN BUDAYA ....... 33 2.1 Pendahuluan .................................................................... 33 2.2 Pandangan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) Dunia Barat ..................................................... 35 2.2.1 Menyoal Relativisme Budaya: “Budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda”................................................................. 37 2.2.2 Ragam Pengertian ‘Keragaman Budaya’ yang berbasis Diskursus Identitas ..................... 43 2.2.3 Keragaman Budaya = Merayakan Perbedaan? ............................................................ 45 2.2.4 Keragaman Budaya menurut Teori Interaksionisme Simbolis (TIS) ........................... 47 2.3 Pandangan Dunia Non-Barat tentang Keragaman Budaya .............................................................................. 50 2.4 Dialog Barat dan Non-Barat tentang Keragaman Budaya .............................................................................. 58 2.4.1 Mengembangkan paham Multikulturalisme Kritis ....................................................................... 58 2.4.2 Kajian Komunikasi Media Baru Antarbudaya (INMS) ........................................... 66 2.5 Perjumpaan Keragaman Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya.............................................. 72 Catatan Akhir Bab BAB III STRATEGI FACE NEGOTIATION BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KOMPETENSI BUDAYA DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTARETNIS: STUDI KASUS ETNIS BALI DAN LAMPUNG DI DESA BALINURAGA, LAMPUNG ..................................................... 81 3.1 Konflik Antaretnis dan Agama di Indonesia .............. 81 3.2 Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal dan Kompetensi Budaya ........................................................ 90 3.3 Cultural setting Balinuraga, Kearifan Lokal, dan Kompetensi Budaya Etnis Lampung dan Etnis Bali ..................................................................................... 91 3.4 Konflik Etnis Bali-Hindu di Balinuraga dengan Etnis Lampung ................................................................ 92 3.4.1 Kronologis konflik, bentuk konflik, pohon konflik dan stake-holders konflik ......................... 92 xix 3.4.2 Bentuk–bentuk face atau citra diri etnis Bali dan etnis Lampung .............................................. 97 3.5 Kesimpulan .................................................................... 110 Catatan Akhir Bab BAB IV MANAJEMEN RELASI ANTARETNIS DAN AGAMA MASYARAKAT PAGAYAMAN DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN ..................................... 113 4.1 Konflik Antaretnis Di Indonesia ................................. 113 4.2 Budaya Dan Kearifan Lokal ......................................... 115 4.3 Pengaruh Budaya Dalam Konflik ............................... 118 4.4 Kompetensi Komunikasi Antarbudaya ..................... 120 4.5 Peran Budaya Dalam Membangun Toleransi Dan Keharmonisan Pada Masyarakat Pagayaman ........... 124 4.5.1 Setting Sosio-kultural Masyarakat Pagayaman .......................................................... 125 4.5.2 Kearifan Lokal Masyarakat Desa Pagayaman .......................................................... 126 4.5.3 Kearifan Lokal dan Kompetensi Budaya Masyarakat Pagayaman Sebagai Modal Sosial Kultural ..................................................... 129 Catatan Akhir Bab BAB V JURNALISME DAMAI DAN ANALISIS FRAMING KONFLIK KEBERAGAMAN: BAGAIMANA MEDIA DARING MELIPUT PERISTIWA KEKERASAN DI GEREJA ST. LIDWINA, YOGYAKARTA ............................ 135 5.1 Pendahuluan .................................................................. 135 5.2 Framing Media dan Publik ........................................... 138 5.3 Jurnalisme Damai .......................................................... 141 5.4 Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa di Gereja St. Lidwina, Yogyakarta ............................................... 145 5.5 Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Peristiwa di Gereja St. Lidwina Yogyakarta ............................... 157 5.6 Simpulan ........................................................................ 163 Catatan Akhir Bab BAB VI STRATEGI AKOMODASI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RELASI ANTARETNIS DI KAMPUNG SAWAH, JAKARTA Sesilia Sophia Kadita & Veronika ......................................... 165 6.1 Kampung Sawah dan Nilai Toleransinya .................. 165 6.2 Kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Kampung Sawah ........................................................... 170 6.3 Strategi akomodasi konvergensi pada masyarakat Kampung Sawah ........................................................... 172 6.4 Kompetensi Budaya masyarakat Kampung Sawah . 176 6.5 Simpulan ........................................................................ 180 Catatan Akhir Bab BAB VII PERAN KOMPETENSI ANTAR BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI ANTARBUDAYA DAN ANTAR-AGAMA: STUDI KASUS DI DUSUN BUNENG, DESA BORO, KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR ......................................................................................... 183 7.1 Pendahuluan .................................................................. 183 7.2 Perumusan Masalah ..................................................... 188 7.3 Teori dan Konsep .......................................................... 189 7.3.1 Teori Akomodasi Komunikasi .......................... 189 7.3.2 Budaya dan Kearifan Lokal .............................. 190 7.3.3 Kompetensi Komunikasi Antarbudaya........... 192 7.4 Jenis dan Metode Penelitian ........................................ 194 7.5 Objek Penelitian............................................................. 197 7.6 Hasil Penelitian .............................................................. 197 7.6.1 Setting Masyarakat Dusun Buneng dan Relasi Antar Etnis dan Antar Agama .............. 197 7.6.2 Penerapan Strategi Akomodasi Komunikasi di dusun Buneng ................................................ 199 7.6.3 Kompetensi komunikasi antarbudaya yang dimiliki masyarakat di Dusun Buneng ........... 203 7.7 Pembahasan ................................................................... 213 7.8 Kesimpulan .................................................................... 216 Catatan Akhir Bab DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 219 PROFIL TIM PENELITI ........................................................... 231 INDEKS ....................................................................................... 235

Sedangkan umat Islam di Buneng memandang Islam sebagai Rahmatan-lil-alamin: "menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Islam yang menyelamatkan adalah Islam ...

Islamic Law and Transnational Diplomatic Law

A Quest for Complementarity in Divergent Legal Theories

This book, in its effort to formulate compatibility between Islamic law and the principles of international diplomatic law, argues that the need to harmonize the two legal systems and have a thorough cross-cultural understanding amongst nations generally with a view to enhancing unfettered diplomatic cooperation should be of paramount priority.

Freedom of Communication The right to freedom and security of communication, from a functional perspective, is highly necessary for the diplomatic mission to effectively perform its primary duties. The right to a free flow of ...

Human Rights in Islamic North Africa

Clashes Between Constitutional Laws and Penal Codes

It is one thing to craft superb human rights tenets in a constitution and another to enforce such policies in practice. This book explores the contradictions between interpretations of constitutional tenets and the dogmas contained in the penal code of Islamic North Africa--particularly in regard to Algeria, Egypt, Libya, Morocco, and Tunisia. Provided are brief histories of each country that connect the colonial past to present-day human rights records. The author also suggests ways in which to mitigate human rights infractions to advance peaceful coexistence that could promote political and economic development.

Such communications may be received and considered according to the procedures laid down in this article only if ... No communication shall be dealt with by the Committee under this article if it concerns a State Party which has not ...