Sebanyak 35 item atau buku ditemukan

HUKUM EKONOMI ISLAM Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah

Alhamdulillahirabbil’alamin. Penulis bersyukur kehadirat Allah swt yang karena kasih sayangnya inspirasi dan motivasi untuk menyelesaiakan penulisan buku ini dapat terjaga hingga buku ini dapat diterbitkan. Fokus utama buku ini membahas jaminan ekonomi rakyat dalam perspektif Islam. Buku ini terbagi dalam enam bab. Bab pertama, Politik Ekonomi dalam Islam: Urgensi dan Perkembangan Wacana. Bab ini membahas politik hukum ekonomi dalam Islam, khususnya masalah jaminan ekonomi rakyat yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan. Bab kedua, Jaminan Ekonomi Rakyat dalam Tradisi Hukum Barat; Sebuah Deskripsi Untuk Komparasi. Bab ini membahas varian madzhab negara kesejahteraan dan implementasi jaminan sosial (ekonomi rakyat) di berbagai negara dalam tradisi hukum Barat. Di samping itu, juga dibahas kritik terhadap negara kesejahteraan. Bab ketiga, Prinsip Islam tentang Jaminan Ekonomi Rakyat. Di dalam bab ini dibahas tentang prinsip-prinsip bagi pemimpin dan warga negara untuk perwujudan jaminan sosial. Bab keempat, Implementasi Jaminan Ekonomi Rakyat dalam Perspektif Islam. Kajian difokuskan pada bentuk-bentuk jaminan sosial dalam pemerintahan Islam serta landasan nilai bagi eksistensi model negara kesejahteraan dalam Islam.

Alhamdulillahirabbil’alamin. Penulis bersyukur kehadirat Allah swt yang karena kasih sayangnya inspirasi dan motivasi untuk menyelesaiakan penulisan buku ini dapat terjaga hingga buku ini dapat diterbitkan.

Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

Arah Politik Hukum Nasional

Aktualiasi Perkembangan Politik Hukum Sebagai Strategi Arah Pembangunan Nasional

Politik dengan hukum merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, terutama terkait jalannya suatu pemerintahan termasuk dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam melihat kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, sudah waktunya pemangku kebijakan dan masyarakat sadar dengan politik hukum sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan

Dalam melihat kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, sudah waktunya pemangku kebijakan dan masyarakat sadar dengan politik hukum sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan

Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta

Ketika tulisan tentang hukum yang kerap kali bernuansa normatif bermunculan, OK. Saidin mencoba untuk membuka cakrawala baru menawarkan pendekatan hukum dengan paradigma lain, yang sebenarnya bukan juga hal yang baru. Sekalipun tulisan ini semula adalah sebagian dari naskah disertasi beliau – yang oleh penulisnya dimodifikasi dengan penambahan data dan informasi ter- mutakhir – tetapi bagi siapa pun yang membacanya akan larut dalam pemikiran penulisnya. Pembaca akan terbawa jauh ke alam masa lampau, ketika menelusuri perjalanan sejarah Undang-undang Hak Cipta Nasional. Tidak itu saja pembaca akan menukik ke kedalaman seolah-olah menyelam di dasar laut, lalu terbang membubung ke angkasa ketika pembaca masuk ke bab yang meng- uraikan tentang pendekatan filosofis. Pembaca pun akan terbawa ke jalan berliku dan terjal menembus lereng dan bukit ketika pembaca mulai memasuki babak uraian tentang pilihan politik hukum. Inilah paradigma hukum yang ditawarkan oleh OK. Saidin dalam buku ini. Karenanya buku ini menjadi perlu dibaca oleh siapa pun yang berkecimpung dalam dunia hukum, antara lain: 1. Para akademisi dan mahasiswa terutama mereka yang sedang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan S2 dan S3. 2. Para politisi, terutama yang duduk di lembaga Badan Legislatif Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat dan siapa pun yang berkecimpung dalam proses pembuatan undang-undang. 3. Para eksekutif dan para pengambil kebijakan dalam bidang hukum Hak Cipta. 4. Para aparat penegak hukum dan pelaku penemuan hukum, terutama polisi, jaksa, advokat, notaris dan para hakim.

Widjaja, Gunawan, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undangundang Pasar Modal Indonesia, Rajawali, ... Soetandyo., Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia ...

Politik hukum tata negara Indonesia

Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis. Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negara sebagai hasil kontrak sosial dan kontrak politik, harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila. Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera dan bahagia, berkeadilan dan bermartabat tergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila. Semoga niat dan maksud tulisan dalam buku ini berkenan di hati pembaca sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Politik Hukum Kerjasama Penelitian Asing

Pembahasan buku ini mencakup beberapa permasalahan, yang berupa: Bagaimana implementasi dan perlindungan hukum kerjasama antara Peneliti Indonesia dengan Peneliti Asing dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia; dan bagaimana prinsip-prinsip hukum umum yang dapat diberlakukan bagi penyelesaian sengketa kerjasama penelitian.

Pembahasan buku ini mencakup beberapa permasalahan, yang berupa: Bagaimana implementasi dan perlindungan hukum kerjasama antara Peneliti Indonesia dengan Peneliti Asing dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia; dan bagaimana prinsip ...

Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional

Indonesian legal system; collection of articles.

Ketiga cara ini merupakan faham yang ekstrim , oleh karena kapitalisme menganggap bahwa manusia perorangan ... ini secara bertahap mencoba mengubah strukturnya menjadi struktur ekonomi yang lebih modern melalui industrialisasi .