Tafsir tarbawi yang merupakan ijtihad akademisi di bidang tafsir, berupaya mendekati Alquran melalui sudut pandang pendidikan. Baik dari segi teoretik maupun praktik, sehingga diharapkan paradigma pendidikan dapat dilandaskan kepada kitab suci, dan petunjuk kitab suci mampu diimplementasikan sebagai dasar pendidikan. Tujuan utama dari mempelajari tafsir adalah memahami makna-makna Alquran, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, ajaran akhlaknya, dan petunjuk-petunjuknya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Tafsir tarbawi yang merupakan ijtihad akademisi di bidang tafsir, berupaya mendekati Alquran melalui sudut pandang pendidikan.
Buku ini melampiaskan dinamika pendidikan dalam saduran berbagai pendekatan yang berimbang. Alquran dan hadis sebagai standar nilai dalam pendidikan Islam dirujuk secara ekstrim dalam menginterpretasikan entitas pendidikan dengan cukup luas. Sumber ajaran Islam tidak hanya pada tahapan ide, tetapi merupakan sebuah idealitas terhadap seluruh unsur pendidikan. Kekayaan nilai dalam Alquran dan Hadis digali melalui pendekatan sosial, sains, dan problematika sosial. Penulis berupaya menghadirkan Islam dalam sistem pendidikan yang subtansial, mulai dari prasyarat guru, siswa, materi, metode, hingga evaluasi. Ekstremis Islam yang banyak dimaknai parsial berikut juga weternis yang dianggap modren sama-sama dikaji dalam ruang lingkup yang berimbang. Uniknya, buku ini mengalir dengan bahasa awam, sehingga para pembaca dengan mudah dapat menangkap ide gagasan dari setiap uraian yang dimaksudkan. Kemudahan ini menjadi daya tarik untuk lebih interpretatif membuka peluang pengembangan kajian yang lebih serius.
Buku ini melampiaskan dinamika pendidikan dalam saduran berbagai pendekatan yang berimbang.
Buku ini merupakan kumpulan telaah penulis terhadap berbagai fenomena dunia pendidikan tanah air, khususnya yang terjadi saat pandemi Covid-19. Telaah tersebut dibagi dalam lima bab yang memiliki fokus berbeda dengan jumlah subbab bahasan yang berbeda pula. Bab I menyoroti posisi guru dalam kebijakan negara; bab II berisi telaah mengenai PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh); bab III mengenai PTM (Pembelajaran Tatap Muka); bab IV berfokus pada isu literasi dan teknologi—yang tentu saja terkait penerapannya di dunia pendidikan; dan bab V (bab terakhir) adalah sudut pandang kritis Jejen Musfah terhadap tiga isu di dunia pendidikan, yaitu “Putus Sekolah”, “Nasib Siswa di Tengah Pandemi”, dan “Gotong Royong Melawan Virus Corona”. Buku ini bisa menjadi contoh yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mempelajari praktik analisis kebijakan pendidikan, baik melalui penulisan opini maupun makalah. Selain itu, berbagai telaah yang dihadirkan merupakan sarana bagi para mahasiswa dan dosen untuk memahami kebijakan pendidikan pemerintah dari kacamata seorang analis kebijakan pendidikan di luar pemerintah. Dalam cakupan yang lebih luas, praktisi dan pemerhati pendidikan juga perlu membaca buku ini sebagai panduan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran yang ideal, serta bagaimana melakukan analisis atas fenomena pendidikan dan kebijakan dari sudut pandang akademisi.
Bab I menyoroti posisi guru dalam kebijakan negara; bab II berisi telaah mengenai PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh); bab III mengenai PTM (Pembelajaran Tatap Muka); bab IV berfokus pada isu literasi dan teknologi—yang tentu saja terkait ...
Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap anggota masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama. Perjalanan kehidupan manusia yang dimulai dari adanya Adam Hawa sampai kini berjumlah lebih dari 2 milyar merupakan sejarah panjang yang telah melahirkan berbagai ”hasil budaya”yang salah satunya adalah adanya prinsip-prinsip yang dipahami sebagai suatu disiplin untuk mengadministrasikan keberadaan organisasi dan permasalahan-permasalahannya dengan segala kearifan dan kebijaksanaan (policies). Pada mulanya, Kebijakan lahir karena ingin memberi aktiftas-aktifitas yang bermakna bagi masyarakat untuk tetap dapat mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerusnya. Namun seiring dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan tuntutan yang melahirkan berbagai permalahan dan dengan berkembangnya kajian-kajian keilmuan administrasi dan kebijakan. Kebijakan menjadi suatu keputusan-keputusan sebagai ketetapan yang mengikat warganegara dan ditunjukan untuk memecahkan masalah-masalah pelik, ‟sering terjadi‟dan bersifat umum. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi pendahulunya ke generasi penerusnya agar tetap terpelihara, terjaga dan terkembangkan. Untuk itu, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran yang diemban pemerintah sebagai penguasa. Hal ini disebabkan karena kompleksitas penyelenggaraan, substansi dan keberlanjutan (sustainability) pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan penguasa/pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terintgrasi dan berkualitas. Di samping itu, masyarakat memiliki keterbatasan sedangkan pemerintah memiliki kekuatan (power) dan kewenangan (authority) yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan diharapkan menjadi solusi terbaik.
Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan ...
