Sebanyak 8 item atau buku ditemukan

KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hukum pidana materiil di Indonesia mengalami perubahan, penambahan, dan penghapusan pasal-pasal yang diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Seiring perjalanannya pula, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review atas KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam KUHP juga mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan media sosialisasi. Padahal, pengetahuan mengenai hal tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui oleh semua orang dengan tujuan agar segala perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan KUHP. Buku ini disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Hadirnya buku ini dapat menjadi referensi peraturan perundang-undangan hukum pidana bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya sebagai upaya mendapatkan kemudahan dalam memahami hukum pidana di Indonesia. -Visimedia Pustaka-

Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan media sosialisasi.

HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

Buku berjudul “HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP” ini merupakan redesign atau design ulang materi kuliah Hukum Pidana di Strata I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Redesign yang dimaksudkan di sini adalah penataan kembali dengan disesuaikan dengan Kurikulum KKNI serta capaian perkembangan terakhir pembahasan RUU KUHP Nasional di Panja DPR. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang sudah diasuh oleh kedua penulis sejak lama. Buku ini diharapkan pula dapat dimanfaatkan di Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Kehadiran buku ini ddiharapkan dapat menanggulangi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mendapatkan buku-buku yang membahas berbagai tema di seputar hukum pidana, terutama yang dibahas dengan memperhatikan perkembangan terkini pembahasan RUU KUHP Nasional serta kajian persepktif keislaman

Buku berjudul “HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP” ini merupakan redesign atau design ulang materi kuliah Hukum Pidana di Strata I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ...

Handbook 4 Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) Beserta Penjelasannya

Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan menjadikannya landasan normatif untuk segala urusan kehidupan, Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan warganya dari ancaman kesewenang-wenangan penguasa (Maachsstaat). Sehingga konsekuensinya adalah ketentuan hukum mengikat seluruh warga negara, termasuk penguasa, tanpa pandang bulu. Hal ini dimaksudkan untuk memanifestasikan fungsi hukum sebagai kontrol sekaligus perubahan kehidupan sosial.

Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan menjadikannya landasan normatif untuk segala urusan kehidupan, Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan warganya dari ancaman kesewenang-wenangan penguasa (Maachsstaat).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga dilengkapi sejarah hukum pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait KUHP dan KUHAP. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum pidana di Indonesia. Hadirnya buku ini akan menambah referensi Anda dalam bidang hukum pidana di Indonesia. -VisiMedia-

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia.

Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)

Di dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu tujuan kedalam dan tujuan keluar. Tujuan kedalam, yaitu dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan keluar, yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (International Crimes). Tujuan Pemindanaan yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHP yang saat ini berlaku, akan dirumuskan secara secara eksplisit di dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP. Ketentuan dalam pasal ini juga ikut menjiwai ketentuan-ketentuan yang merupakan implementasu dari tujuan pemindaan ini, antara lain ketentuan mengenai keadilan restoratif (restorative justice), pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dan sistem plea bargaining yang juga diatur di dalam RKUHP dan RKUHAP nantinya. Sekalipun daalam hal penamaan, ketiga ketentuan tersebut tidak persis sama, namun spirit dari ketiga ketentuan aslinya yang juga telah diterapkan dan dianggap berhasil dari beberapa perspektif di beberapa negara.

... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.