Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Panduan Resmi Terbaru

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada 26 November 2015, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4. Sejarah Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Dengan terbitnya buku persembahan penerbit Visimedia Pustaka ini, diharapkan dapat membantu siswa, guru, mahasiswa, pendidik dan pengajar, para praktisi bahasa, serta masyarakat umum pengguna dan penutur bahasa memahami kaidah berbahasa Indonesia, terutama kaidah ejaan yang berlaku.

Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4.

KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hukum pidana materiil di Indonesia mengalami perubahan, penambahan, dan penghapusan pasal-pasal yang diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Seiring perjalanannya pula, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review atas KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam KUHP juga mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan media sosialisasi. Padahal, pengetahuan mengenai hal tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui oleh semua orang dengan tujuan agar segala perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan KUHP. Buku ini disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Hadirnya buku ini dapat menjadi referensi peraturan perundang-undangan hukum pidana bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya sebagai upaya mendapatkan kemudahan dalam memahami hukum pidana di Indonesia. -Visimedia Pustaka-

Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan media sosialisasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat ...

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga dilengkapi sejarah hukum pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait KUHP dan KUHAP. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum pidana di Indonesia. Hadirnya buku ini akan menambah referensi Anda dalam bidang hukum pidana di Indonesia. -VisiMedia-

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia.

Buku Pintar Pekerja Terkena PHK

Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) tentu bukanlah hal yang mudah. Seringkali pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi ahkanya dan mengabaikan kewajibannya ketika mengalami PHK, karena hanya memerhatikan perjanjian kerja. Padahal banyak ketentuan mengenai PHK yang perlu diketahui pekerja, baik melalui peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Banyak hal yang perlu dicari tahu oleh pekerja yang di-PHK, di antaranya apakah alasan dan proses PHK yang dialami pekerja sudah sesuai aturan hukum? Apakah kompensasi PHK yang diterima pekerja sudah termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang pisah? Apa yang harus dilakukan jika ada perselisihan atas PHK? Apakah pekerja berhak atas surat keterangan kerja? Apa syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana JHT setelah mengalami PHK? Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pekerja sebelum keluar dari tempat kerja? Buku ini memberikan jawaban, solusi, dan pengetahuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pekerja ketika menghadapi PHK. Dalam buku ini juga dijabarkan tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan hak dan kewajiban di tempat kerja lama, cara melihat kesempatan yang terbuka di tempat lain dan mengembangkan potensi diri, cara menentukan dan mengatur prioritas keuangan, hal-hal yang harus dilakukan jika hendak melamar pekerjaan lagi, sampai poin penting yang harus dilakukan saat memutuskan untuk berwirausaha. Putusan PHK bukanlah akhir perjalanan karier Anda. erdas dan bijaklah dalam menghadapi PHK dan rencanakanlah masa depan dengan lebih baik. Selamat membaca! Sebuah buku terbitan dari VisiMedia Pustaka yang membahas tentang PHK, Pekerja, Uang Pisah, Pesangon, Buruh, Hukum, Hukum Buruh, JHT, Karier, sukses #KetenagakerjaanVisimedia

Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) tentu bukanlah hal yang mudah.

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara.