Sebanyak 1972 item atau buku ditemukan

Pasar Saham di Tengah Fluktuasi Ekonomi Analisis Sektoral

Analisis Sektoral

Buku ini berisikan hasil riset di bidang pasar saham dengan memperhatikan kondisi krisi dan Pandemik Covid-19 di Indonesia. Perekonomian Indonesia telah membuka diri untuk perekonomian International mengandalkan sektor ekonomi dari kegiatan investasi baik di pasar modal maupun di pasar saham. Terdapat ketergantungan antara variabel ekonomi makro dan pasar saham. Seberapa kuat pengaruhnya ? buku ini memaparkan kajian empiris dengan menggunakan kajian analisis dinamis, yaitu Vector Autoregression untuk menganalisis pasar saham sektoral dan Error Correction Model untuk kajian kamparasi pasar saham konvensional dengan pasar saham syariah.

Buku ini berisikan hasil riset di bidang pasar saham dengan memperhatikan kondisi krisi dan Pandemik Covid-19 di Indonesia.

Filsafat Pendidikan

Seseorang filsuf adalah orang yang cinta pada hikmat, dan orang yang cinta pada hikmat akan selalu membela kebenaran dengan menggunakan logikanya secara bijaksana. Seorang ahli filsafat adalah orang yang bijaksana dengan penuh Wisdom. Sebagai gambaran isi buku ini menyangkut sepuluh Bab, dengan bahasan: Bab 1 Pengertian, dan cabang-cabang filsafat Bab 2 Karakteristik filsafat Bab 3 Perbedaan filsafat dengan bidang pengetahuan lainnya (ilmu, seni dan agama). Bab 4 Hubungan filsafat dengan teori pendidikan Bab 5 Hubungan filsafat dengan aspek-aspek Pendidikan Bab 6 Aliran-aliran filsafat Pendidikan Bab 7 Idealisme dan Realisme serta implikasinya Pendidikan Bab 8 Pragmatisme, Eksistensialisme serta implikasinya terhadap Pendidikan Bab 9 Filsafat Pendidikan Pancasila Bab 10 Postmodernisme dan implikasinya terhadap pendidikan

Bab 4 Hubungan filsafat dengan teori pendidikan Bab 5 Hubungan filsafat dengan aspek-aspek Pendidikan Bab 6 Aliran-aliran filsafat Pendidikan Bab 7 Idealisme dan Realisme serta implikasinya Pendidikan Bab 8 Pragmatisme, Eksistensialisme ...

Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik

Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif

Salah satu kegunaan ilmu ekonomi selain digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan peristiwa ekonomi adalah memberikan informasi mengenai kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam istilah statistik disebut forecasting. Berbagai istilah lain seperti prediksi, perkiraan, simulasi, estimasi, proyeksi, dan peramalan dipergunakan dengan makna yang kurang lebih sama. Forecasting memiliki peran penting tidak hanya dalam ilmu ekonomi saja melainkan juga dalam disiplin ilmu yang lain misalnya untuk peramalan cuaca/meteorologi, populasi penduduk, peternakan, dan kegunaan strategis lainnya. Salah satu yang cukup terkenal adalah metode quick count untuk meramal hasil akhir pemilihan umum yang cukup populer di media massa. Untuk melakukan forecasting, ekonom menyimulasikan suatu fenomena ke dalam bentuk persamaan matematis dan menyusun model ekonometrik yang mempunyai tujuan utama untuk menguji (atau membuktikan) hipotesis. Informasi yang didapat dari hasil forecasting dapat mendukung pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan. Sedemikian pentingnya sehingga seringkali para analis cenderung berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya. Biasanya mereka ―membentengi‖ statement mereka dengan berbagai asumsi, caveat, disclaimer, maupun berbagai prasyarat atau kondisi yang dapat melindungi dan menghindarkan mereka dari tudingan kesalahan. Buku Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

... negara tersebut. Di Swedia, populasi masyarakatnya mayoritas berasal dari pendatang, setelah terjadinya perang dunia kedua dari negara-negara seperti Irak, Iran, Yugoslavia, dan suku Finn dari Finlandia. Adapun jumlah suku Sami yang ...

Riset ekonomi politik : korupsi, perburuan rente, ketimpangan, dan kelembagaan ekonomi

Buku ini dibagi menjadi tiga bab: Bab I tentang Korupsi dan Perburuan Rente di Sektor Jalan, Daging Sapi dan Properti. Bab II tentang Ketimpangan dan Kesejahteraan sebagai dampak Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan antar Provinsi di Pulau Jawa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah dan Dampak Pembangunan Wilayah DKI Jakarta terhadap Disparitas DKI Jakarta dengan Luar DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Bab III tentang Kelembagaan Ekonomi; Gerakan Koperasi (Perbandingan antara Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia), Kelas Menengah dan Liberalisasi Sektor Migas di Indonesia.

Buku ini dibagi menjadi tiga bab: Bab I tentang Korupsi dan Perburuan Rente di Sektor Jalan, Daging Sapi dan Properti.

Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia.

Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi. Suasana batin yang terjadi dalam pengimplementasian politik desentralisasi adalah mengerasnya politik primordialisme dalam perebutan jabatan publik dan pengisian jabatan strategis dalam tubuh birokrasi daerah. Ekspresi politik primordialisme dihadirkan dalam bentuk etnisitas, politik dinasti atau politik kekerabatan, kehadiran bangsawan lokal, dan pengaktifan adat sebagai norma dan identitas diri masyarakat lokal. Ekspresi primordialisme mengemuka dan mengeras dalam ajang pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan dalam tubuh birokrasi. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah juga bisa disulap menjadi arena pertarungan nyata politik primordialisme.

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi.

Buku Ajar Sistem Politik Indonesia

Pada konteks kekinian khususnya terkait definisi tentang politik begitu variatif dalam memahaminya. Silang pendapat dari beberapa ahli yang begitu tajam, membuat konsepsi kita tentang politik begitu rumit. Namun perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah sebuah penghalang bagi kita untuk tidak dapat memahami hakikat politik khususnya pada konteksnya sebagai sebuah disiplin ilmu. Secara umum, masyarakat memahami politik sebagai stereotipe yang bersifat negatif. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang bertalian pada konteks politik saat ini. Pertama, apakah politik penuh dengan intrik atau kebohongan yang bebas dari nilai-nilai moral maupun secara etis? Kedua, apakah politik memiliki syarat-syarat ataupun ketentuan sehingga dapatlah dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah sebagian dari beberapa pertanyaan lain yang dimungkin hadir dalam benak kita dan kiranya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dikatakan keliru sepenuhnya bila mengacu pada realitas politik saat ini. Untuk mengetahui jawaban hal-hal tersebut di atas, akan kita bahas dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang definisi atau pengertian politik pada konteks suatu disiplin ilmu yakni ilmu politik. Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik.

Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Buku Buku ajar sistem politik Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Negara dan Politik Kesejahteraan

Negara dengan segala sumber daya yang dimiliki harus menjamin kesejahteraan seluruh anak bangsa. Itulah gagasan utama negara kesejahteraan. Namun, kesejahteraan bukan hanya soal pencapaian ekonomi yang diukur melalui beberapa indikator utama, tetapi juga soal pengelolaan lembaga yang sedemikian rupa mampu mendukung terciptanya kesejahteraan. Dalam konteks pengelolaan lembaga itulah, demokrasi tidak dapat diartikan semata-mata sebagai equal opportunities, tetapi juga alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil. Buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini secara garis besar akan membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) demokrasi ekonomi dan gagasan ekonomi kerakyatan.

Buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini secara garis besar akan membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) ...

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Politik Tanpa Dokumen

Buku yang sedang Anda baca ini berisi 6 kantong politik: 12 esai dalam bab “Politik Dokumentasi dan Kebangsaan”, 16 esai dalam "Politik Enam Lima", 9 esai dalam "Politik Demokrasi Elektoral", 10 esai dalam "Politik Olahraga", 8 esai dalam "Politik Jurnalistik", dan 5 esai dalam "Politik Agama". Total ada 60 esai. Selain sebagai tonggak kematangan karier Gusmuh, buku ini adalah rekaman politik—makhluk (a)politik—yang hampir kalis dari kesucian, benar-benar “jorok”. Bisa dibilang tiga per empat isi buku ini merupakan makian Gusmuh yang dipersonifikasi sedemikian rupa dan dibumbui data di mana-mana untuk segala sikap politik yang bukan sikap politiknya.

Buku yang sedang Anda baca ini berisi 6 kantong politik: 12 esai dalam bab “Politik Dokumentasi dan Kebangsaan”, 16 esai dalam "Politik Enam Lima", 9 esai dalam "Politik Demokrasi Elektoral", 10 esai dalam "Politik Olahraga", 8 esai ...