Sebanyak 1027 item atau buku ditemukan

World Data on Education

A Guide to the Structure of National Education Systems

Concise description of 144 education systems, together with some statistical data on primary education. Summaries of information about the structure, instructional time and teaching subjects of primary or basic education throughout the world.

Concise description of 144 education systems, together with some statistical data on primary education.

Agenda Setting

Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking

The role of the news media in defining the important issues of the day, also known as the agenda-setting influence of mass communication, has received widespread attention over the past 20 years. Since the publication of McCombs and Shaw's seminal empirical study, more than one hundred journal articles and monographs have appeared. This collection exemplifies the major phases of research on agenda-setting: tests of the basic hypothesis, contingent conditions affecting the strength of this influence, the natural history of public issues, mass media influence on public policy, and the role of external sources from the president to public relations staffs on the news agenda.

This collection exemplifies the major phases of research on agenda-setting: tests of the basic hypothesis, contingent conditions affecting the strength of this influence, the natural history of public issues, mass media influence on public ...

ILMU NEGARA

Tokoh-tokoh penganut teori kekuatan ini adalah: F. Oppenheimer, Karl Marx, H.J. Laski, dan Teori Duguit. ... maka organisasi negara itu selalu dipergunakan oleh penguasa untuk melangsungkan sistem perekonomian kapitalis.

KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR Untuk Siswa Kelas X SMK

Secara garis besar dalam modul ini akan membahas tentang jaringan komputer yang meliputi dasar jaringan komputer, media transmisi jaringan komputer, pengalamatan IP jaringan komputer, koneksi jaringan komputer, sharing resource dan jaringan lokal.

Secara garis besar dalam modul ini akan membahas tentang jaringan komputer yang meliputi dasar jaringan komputer, media transmisi jaringan komputer, pengalamatan IP jaringan komputer, koneksi jaringan komputer, sharing resource dan jaringan ...

Broadcasting Finance in Transition

A Comparative Handbook

This is an important study of the crucial issue of alternatives in commercial and public support of broadcasting in the U.S. and Europe. The Peacock Committee on Financing the BBC, a committee sponsored by the British government, commissioned Jay Blumler and Tom Nossiter to investigate the impact of alternate ways of financing the BBC on the range and quality of broadcasting. They then commissioned papers on broadcasting financing in the United States, Canada, the Netherlands, France, Italy, Sweden, Germany, Australia, New Zealand, and Japan to answer the question: "Should the BBC allow some commercial support in financing?" This is an essential collection for broadcast policy-makers and researchers.

This is an important study of the crucial issue of alternatives in commercial and public support of broadcasting in the U.S. and Europe.

Broadcasting Politics in Japan

NHK and Television News

The aftermath of Japan's 1945 military defeat left its public institutions in a state of deep crisis; virtually every major source of state legitimacy was seriously damaged or wholly remade by the postwar occupation. Between 1960 and 1990, however, these institutions renewed their strength, taking on legitimacy that erased virtually all traces of their postwar instability.How did this transformation come about? This is the question Ellis S. Krauss ponders in Broadcasting Politics in Japan; his answer focuses on the role played by the Japanese mass media and in particular by Japan's national broadcaster, NHK. Since the 1960s, television has been a fixture of the Japanese household, and NHK's TV news has until very recently been the dominant, and most trusted, source of political information for the Japanese citizen. NHK's news style is distinctive among the broadcasting systems of industrialized countries; it emphasizes facts over interpretation and gives unusual priority to coverage of the national bureaucracy. Krauss argues that this approach is not simply a reflection of Japanese culture, but a result of the organization and processes of NHK and their relationship with the state. These factors had profound consequences for the state's postwar re-legitimization, while the commercial networks' recent challenge to NHK has helped engender the wave of cynicism currently faced by the state. Krauss guides the reader through the complex interactions among politics, media organizations, and Japanese journalism to demonstrate how NHK television news became a shaper of Japan's political world, rather than simply a lens through which to view it.

This is the question Ellis S. Krauss ponders in Broadcasting Politics in Japan; his answer focuses on the role played by the Japanese mass media and in particular by Japan's national broadcaster, NHK.

HUKUM ACARA PIDANA REORIENTASI PEMIKIRAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kedua buku yang sudah diterbitkan lebih dahulu tersebut berjudul Sari Hukum Acara Pidana IA dan Sari Hukum Acara Pidana IB. Baik buku yang pertama (IA) maupun buku yang kedua (IB) merupakan suatu kesatuan yang membahas tentang materi hukum acara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan dan sebagainya. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya. Oleh sebab itu guna memenuhi kebutuhan tersebut buku ini disusun dalam bahasa yang sedernaha mudah dimengerti dan maksud dan isinya. Sekalipun demikian, tanpa meninggalkan hakikat keilmuan dalam bidang hukum, buku ini disusun dalam perspektif suatu teori Hukum Bangsa Indonesia, yaitu teori Keadilan Bermartabat (the Dignified Justice Theory/Jurisprudence/Philosophy of Law). Karena perspektif keilmuan dalam bidang hukum itulah, maka buku ini mendapatkan predikat sifat bermartabat. Unik bila dibandingkan dengan buku-buku sejenis lainnya, karena itu, judul yang diberikan tidak semata-mata Hukum Acara Pidana tetapi Hukum Acara Pidana Bermartabat. Buku yang ada di tangan pembaca ini, saya susun dalam rangka menjawab tantangan yang berasal dari tokoh-tokoh dan ilmuan terkemuka yang menggeluti Filsafat dan Teori Hukum yang masih saja selalu bertanya-tanya, kapankah dalam pengembanan hukum di Indonesia dapat ditemukan suatu Ilmu Hukum Nasional Indonesia yang modern, yang dapat dipakai sebagai suatu Filsafat Hukum, Teori Hukum atau Jurisprudence yang universal karena berakar atau berjiwa Pancasila, termasuk dalam menggambarkan dan menerangkan tentang Hukum Acara Pidana. Jurisprudence atau Teori Keadilan Bermartabat yang selalu ada dalam berbagai karya yang sudah saya hasilkan, dan yang digambarkan dalam buku ini tidak hanya menjawab tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi juga berusaha untuk melepas ketergantungan Sistem Hukum di Indonesia terhadap pemikiran-pemikiran (filsafat, teori, doktrin atau ajaran dan dokmatika) yang ditemukandan dikembangkan di Barat. Dengan demikian, maka ada martabat dari Sistem Hukum Pancasila, karena sistem dan pemikiran hukum yang dinamakan dengan Keadilan Bermartabat itu dibangun dengan bahan-bahan yang ada atau digali dari dalam “bumi”, dari dalam pikiran dan jiwa bangsa (Volksgeist) bangsa Indonesia. Sekalipun demikian, karena hukum, termasuk Hukum Acara Pidana itu adalah suatu institusi yang universal, maka dalam teori Keadilan Bermartabat, sejauh pemikiran-pemikiran hukum yang ditemukandan berkembang dalam Tata Hukum sistem dan negara beradab lainnya tetap dilihat dengan cermat, manakala ada yang dapat dipergunakan bagi kritik dan pengembangan Sistem Hukum, setelah disaring terlebih dahulu dengan Sistem Hukum Pancasila yang bermartabat.

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu.

Sejarah Perkembangan Nasionalisme Melayu Sebelum Kemerdekaan

Kajian ini akan menganalisis sejarah perkembangan nasionalisme Melayu dalam menentang kuasa-kuasa Barat, khususnya British di Tanah Melayu sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kaedah kajian yang digunakan adalah berdasarkan kaedah penelitian terhadap sumber-sumber yang diperolehi di perpustakaan dan Arkib Negara Malaysia. Kajian ini akan dimulakan dengan merungkai terlebih dahulu sejarah awal perkembangan ekonomi Tanah Melayu. Kedatangan kuasa-kuasa Barat, iaitu Portugis, Belanda dan British ke Tanah Melayu adalah disebabkan oleh kepentingan ekonomi Tanah Melayu yang juga dikenali sebagai Bumi Emas dan Semenanjung Emas oleh bangsa asing. Tanah Melayu telah dijajah selama lebih 400 tahun sejak penjajahan Portugis pada 1511. Apabila British menguasai Tanah Melayu, kemasukan pemikiran pro-Barat mereka telah mewujudkan konflik dengan masyarakat Melayu. Kajian ini akan memfokus kepada pensejarahan masyarakat Melayu bagi melihat sejarah perkembangan nasionalisme Melayu dan pihak-pihak yang terlibat dalam penentangan terhadap British. Selepas negara berjaya mencapai kemerdekaan, perlaksanaan Dasar Pandang Ke Timur oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1982 dilihat menamatkan konflik berterusan antara pemikiran Pro-Barat yang dibawa penjajah dan semangat nasionalisme Melayu, dengan model Jepun yang mewakili model Timur telah menggantikan model Barat yang sekian lama mendominasi kehidupan masyarakat Melayu seawal penguasaan Portugis di Melaka pada tahun 1511.

Kajian ini akan menganalisis sejarah perkembangan nasionalisme Melayu dalam menentang kuasa-kuasa Barat, khususnya British di Tanah Melayu sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.