Penelitian ini, dilatar belakangi oleh masalah yang paling krusial dalam kebijakan, yaitu pada tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan. Masalah implementasi kebijakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yaitu: pertama Ketidak sesuaian antara Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dengan dokumen Kurikulum yang disusun PTKIS. Kedua, ketidak sesuaian antara Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dengan praktek pembelajaran yang dilaksanakan, dan ketiga, ouput yang dihasilkan oleh PTKIS. Peran pimpinan PTKIS menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut. Oleh kerena itu, penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja pimpinan PTKIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: langkah-langkah pimpinan PTKIS dalam implemetasi kurikulum berbasis KKNI, faktor-faktor yang memengaruhi implemetasi kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNI; dampak implemetasi kurikulum berbasis Kurikulum Berbasis KKNI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara; observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa; Peran delapan ketua program studi Pendidikan Agama Islam belum optimal memerankan fungsinya sebagai penentu arah, wakil juru bicara, komunikator, mediator, dan integrator. Implemenntasi kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKKI di delapan program studi Pendidikan Agama Islam, belum efektif, masih kurangnya sumber daya, waktu, etos kampus, dukungan pengetahuan, minat dan sikap profesional. Dampak pengetahuan belum memperlihatkan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan dengan apa yang dibutuhkan. Belum adanya kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh kebijakan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara syarat yang diputuskan untuk memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Adapun dampak ouput perolehan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa masih rendah. Nilai akreditasi di delapan program studi program studi Pendidikan Agama Islam, masih rendah, belum mencapai kategori Unggul. Dengan demikian kinerja program studi belum akuntabel. Penelitian ini merokomendasikan; Pertama; perlu peningkatan wawasan pengetahuan, keahlian ketua program Studi. Kedua, Ketua Program Studi selalu melakukan komunikasi internal, maupun ekternal; Ketiga, penelitian ini, dapat dijadikan acuan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan, apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainya.
| 008165 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Peran pimpinan PTKIS menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut. Oleh kerena itu, penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja pimpinan PTKIS.
Sistem Pemerintahan Indonesia merupakan sebuah kesatuan perihal bagaimana sub-subsistem dalam pemerintahan Indonesia seperti Lembaga eksekutif (presiden), legislatif (MPR/DPR/DPD), yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial) ditambah dengan komisi-komisi serta badan-badan penunjang pemerintah serta pemerintah daerah hingga desa, bekerja sama saling mengaitkan satu sama lain demi terwujudnya alur birokrasi maupun kebijakan yang berguna bagi sebesar-besarnya pencapaian cita-cita bangsa Indonesia. Buku ini kemudian mencoba menghadirkan secara sistematis dan komprehensif terkait pengertian sistem, penjelasan dalam bentuk pengantar tentang pemerintahan dan negara, hingga Lembaga-lembaga seperti apa yang menunjang konstelasi pemerintahan Indonesia baik sejak masa pemerintahan Soekarno, rezim orde baru, hingga masa reformasi. Buku ini diharapkan menjadi pengantar bagi para pembaca untuk mampu mengenali institusi-institusi ketatanegaraan yang menyokong sistem pemerintahan di Indonesia, agar kemudian pembaca dapat memaknai pemerintahan Indonesia sebagai suatu keniscayaan demi tercapainya efektivisme birokrasi dan alat pencapaian perjuangan sebagai amanat konstitusi.
| 008215 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai 10. instrumen untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang 18 D. Pengertian Negara.
Manajemen konstruksi secara arti sempit adalah mengatur pengalokasian semua sumber daya proyek agar bangunan selesai terlaksana dengan secara efisien. Dengan demikian manajemen konstruksi berkenaan erat dengan gambar bangunan, spesifikasi teknisnya dan teknik penjadwalan. dengan banyaknya paket aplikasi di dunia kontruksi, maka muncul juga problem karena masing-masing paket seakan-akan tidak saling berhubungan. sebagai contoh, paket perhitungan struktur seperti SAP atau ANSYS, seperti tidak ada kaitan dengan paket menggambar AutoCAD. Perkembangan teknik-teknik pemrograman muncul di dunia komputer seperti, expert sytem luzzy logic, knowledge-based, dll., membuka kesempatan untuk melakukan penelitian di bidang manajemen konstruksi memakai teknik-teknik baru tersebut. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Rusdi H. A.]
Perkembangan teknik-teknik pemrograman muncul di dunia komputer seperti, expert sytem luzzy logic, knowledge-based, dll., membuka kesempatan untuk melakukan penelitian di bidang manajemen konstruksi memakai teknik-teknik baru tersebut. ...
| 007842 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Ini adalah buku kedua sekaligus merupakan tahapan kedua dalam seri belajar Bahasa Arab Autodidak. Sebagaimana ragam bahasa lainnya, bahasa Arab juga terdiri atas beragam jenis atau kelompok kata. Di buku ini, kita akan menguasai jenis-jenis kata dalam bahasa Arab secara tersendiri, dan bukan dalam susunan kalimat. Di antaranya adalah kelompok kata benda (isim), kata kerja (fi’il), dan kata penghubung (harf). Kelompok kata tersebut memiliki kaidah masing-masing yang perlu dikuasai. Misalnya, pembahasan tentang kata benda atau isim, di sini kita akan mengetahui ciri-ciri dan macam-macamnya, serta ketentuan yang berlaku untuk masing-masing ciri dan macam isim. Demikian juga pembahasan tentang kata kerja dan kata penghubung. Selamat belajar!
Ini adalah buku kedua sekaligus merupakan tahapan kedua dalam seri belajar Bahasa Arab Autodidak.
Industrial relations in PT. Indah Kiat Pulp & Paper during New Order era.
Industrial relations in PT. Indah Kiat Pulp & Paper during New Order era.
Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN, Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lains ebagai dampak dari banyaknya karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelmebagaan adalah program bupati tau/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan bupati/walikota, menjadi wajar jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari program-program pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.
Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi.
