Sebanyak 10535 item atau buku ditemukan

Hukum Tata Negara Indonesia

Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

... negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut).16 E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law ... tata hukum nasional . Konstitusi secara yuridis dapat pula bermakna norma -. 15 Muhamad Rakhmat., Op. cit., hlm. 11. 16 ...

Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi

Buku Hukum Tata Negara ini Hadir untuk memaparkan kepada anda berbagai dinamika yang terjadi dalam ranah hukum tata negara Indonesia. Buku ini ditujukan untuk semua kalangan,Terutama kalangan akademis dalam indonesia

Buku Hukum Tata Negara ini Hadir untuk memaparkan kepada anda berbagai dinamika yang terjadi dalam ranah hukum tata negara Indonesia. Buku ini ditujukan untuk semua kalangan,Terutama kalangan akademis dalam indonesia

Hukum Tata Negara Indonesia

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Konsep Negara Hukum, Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara, Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Mandiri, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan ...

Hukum Tata Negara Indonesia : Bintang Pustaka

Teori, Historis dan Dinamika I

Buku dengan judul Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika I berawal dari keinginan para penulis untuk mengulas secara komprehensif Hukum Tata Negara Indonesia mengingat dewasa ini teori Hukum Tata Negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan merujuk dari realitas ketatanegaraan yang ada. Buku Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika akan dibuat menjadi dua bagian. Buku yang ada di hadapan pembaca merupakan bagian pertama dengan 5 (lima) bab, antara lain “Bab I Pendahuluan” membahas tentang batasan pengertian hukum dan negara, paradigma negara hukum, objek kajian utama hukum tata negara, pengertian hukum tata negara, dan relasi hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, ilmu negara, dan ilmu politik.

Buku dengan judul Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika I berawal dari keinginan para penulis untuk mengulas secara komprehensif Hukum Tata Negara Indonesia mengingat dewasa ini teori Hukum Tata Negara mengalami ...

Hukum Tata Negara

Untuk membuat kerja-kerja ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya demi memenuhi hak-hak dan hajat hidup rakyat, negara didukung dan berisikan lembaga-lembaga pemerintahan yang masing-masingnya memiliki wewenang dan kekuasaan tertentu, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kajian akademik, hal-hal semacam itu sangat erat kaitannya dengan kajian hukum tata negara. Sederhananya, ruang lingkup kajian hukum tata negara meliputi struktur umum organisasi negara, lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga-lembaga itu satu sama lain, serta kekuasaannya, selain pula soal hak asasi warga negaranya. Dan, buku di tangan pembaca ini kurang lebih dan secara cukup rinci juga akan mengulas soal-soal tersebut. Di dalamnya akan dipaparkan tema-tema krusial yang berkaitan erat dengan kajian hukum tata negara. Pada bab-bab awal, dijelaskan terlebih dahulu terkait tinjauan umum, asas-asas, dan sumber hukum tata negara. Memasuki pertengahan isi buku, bab-babnya mengulas soal konstitusi, lembaga negara, bentuk dan sistem pemerintahan, hingga hak asasi manusia. Pada bagian-bagian akhir, tema-tema yang diangkat seputar pemerintahan daerah, pemilu dan pemilukada, hingga soal kewarganegaraan.

Di dalamnya akan dipaparkan tema-tema krusial yang berkaitan erat dengan kajian hukum tata negara. Pada bab-bab awal, dijelaskan terlebih dahulu terkait tinjauan umum, asas-asas, dan sumber hukum tata negara.

BUKU AJAR HUKUM TATA NEGARA

Buku ini ditulis dan berisi materi materi perkuliahan Hukum Tata Negara yang diharapkan akan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan Hukum Tata Negara dengan lebih efektif dan efisien.

Buku ini ditulis dan berisi materi materi perkuliahan Hukum Tata Negara yang diharapkan akan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam bidang Hukum Tata Negara.

Hukum tata negara & hukum administrasi negara

dalam perspektif fikih siyasah

Includes bibliographical references (p. 245-257).

Includes bibliographical references (p. 245-257).

Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus. Pembahasan mengenai wakil presiden masih sangat langka, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para pembaca melanjutkan “kisi-kisi persoalan mendasar” dalam bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden seperti kewenangan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kewenangan Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut.

Hukum Administrasi Negara

Buku Hukum Administrasi Negara ini ditulis dari pelbagai bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang lama dan terbaru. Disusun secara sistematis dari pokok pangkal paling dasar, yakni Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, lalu memasuki wilayah Hukum Administrasi Negara. Susunan ini sengaja digunakan untuk melihat Hukum Administrasi Negara secara lengkap dan sempurna, yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.

Buku Hukum Administrasi Negara ini ditulis dari pelbagai bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang lama dan terbaru.

Constitutional Law

2021 Supplement

The 2021 Annual Supplement, like prior Supplements, includes excerpts from recent scholarship and from important new decisions of the Supreme Court. With the departure of Justice Ruth Bader Ginsburg and the appointment of Justice Amy Coney Barrett, this was an especially interesting Term, and several of the new decisions that are covered in the Annual Supplement are listed below. New to the 2021 Supplement: Uzuegbunam v. Preczewski – standing California v. Texas – ACA challenge on federalism grounds Collins v. Mnuchin – Separation of Powers challenge to FHFA Cedar Point Nursery v. Hassid – Takings Clause Mahanoy Area School District v. B.H. – off-site school speech Americans for Prosperity v. Rodriguez – campaign disclosures Tandon v. Newsom – religious liberty Fulton v. City of Philadelphia – religious liberty

The 2021 Annual Supplement, like prior Supplements, includes excerpts from recent scholarship and from important new decisions of the Supreme Court.