Sebanyak 21641 item atau buku ditemukan

Pendidikan Kewarganegaraan

Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia. Maka keseluruhan materi kuliah ini dirancang untuk mengantar para mahasiswa pada suatu ‘penemuan-diri dan penegasan-diri’ sebagai orang Indonesia: AKU INDONESIA – AKU PANCASILA. Seluruh materi dalam perkuliahan ini terdiri dari 11 bab yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan berisi suatu pengantar umum ke dalam materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini mahasiswa agar mereka sungguh menjadi “Orang Indonesia”. Terkandung maksud “pembentukan karakter keindonesiaan” para mahasiswa sebagai generasi muda pemimpin masa depan bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai sarana yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan pada generasi muda. Penanaman nilai-nilai ini melibatkan seluruh aspek kepribadian, dalam arti: harus diketahui dan dipahami ‘akal-budi’ (koqnitif), diresapkan dalam hati, dihayati dan dicintai (afeksi), dan diwujudkan dalam perbuatan nyata (psikomotorik). Hasilnya ialah kita memperoleh sosok-sosok warga negara yang berkualitas unggul: unggul akal budinya, unggul nuraninya dan unggul keterampilan kewarganegaraannya. Bab 2 hingga Bab 7 menyajikan materi-materi terkait Indonesia sebagai bangsa yang menegara. Di dalamnya dikemukakan segala hal ihwal kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, mulai dari : (1) negara dan konstitusi, (2) hak dan kewajiban warga negara dan negara, (3) identitas nasional dan integrasi nasional, (4) ciri Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang bersifat demokratis, dan (5) otonomi daerah sebagai suatu kebijakan politik ketatanegaraan orde reformasi, yang menerapkan asas desentralisasi dalam politik administrasi pemerintahan. Tujuan bab-bab kebangsaan dan kenegaraan ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa dengan materi-materi seputar Negara Indonesia, agar Character Building yang diupayakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini mempunyai dasar ke-ilmu-an yang kokoh secara ontologis, epistemologis dan axiologis. Berbekalkan materi-materi kebangsaan dan kenegaraan dalam Bab 2 hingga Bab 7, buku ini membawa mahasiswa memasuki 3 bab puncak, yaitu: Bab 8 tentang Geopolitik Indonesia, yang lazim disebut Wawasan Nusantara; Bab 9 tentang Geostrategi Indonesia, yang lazim disebut Ketahanan Nasional, dan Bab 10 tentang Bela Negara. Ketiga bab ini disebut “puncak-puncak” mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena sebagai suatu proses Indonesianisasi, Pendidikan Kewarganegaran pada akhirnya harus menyadarkan mahasiswa bahwa watak kepribadian Indonesia yang telah terbentuk dalam diri mereka masing-masing harus berpuncak pada suatu “komitmen dan bakti” pada Nusa dan Bangsa Indonesia yang sedang membangun, dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai profesi masing masing berdasarkan ‘wawasan Nusantara’ sebagai geopolitik nasional Indonesia. Komitmen dan bakti terhadap Nusa dan Bangsa ini, selain mencerminkan semangat nasionalisme dan patriotisme, juga sekaligus berfungsi membangun suatu postur ‘ketahanan nasional’ yang tangguh, tahan uji, dan tahan banting di tengah rongrongan aneka ragam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak/belum nyata, bersifat militeristik maupun nir-militeristik. Itulah semangat BELA NEGARA. Dari antara aneka ragam masalah nyata yang merongrong tubuh bangsa dan negara ini, salah satu yang sangat potensial menghancurkan Indonesia dari dalam adalah KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME. Maka seluruh materi ditutup dengan Bab 11 tentang MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI. Budaya antikorupsi harus dikembangkan di kalangan generasi muda, agar pada saatnya mereka memimpin bangsa dan negara ini, mereka setidak-tidaknya telah memiliki suatu ‘kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif. Demikian SINOPSIS materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Unika Atma Jaya Jakarta. Semoga berkat Tuhan Yang Mahakuasa menyertai pelaksanaan perkuliahan ini demi Indonesia Maju.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia.

Applied Family Law in Islamic Courts

Shari’a Courts in Gaza

Written from an ethnographic perspective, this book investigates the socio-legal aspects of Islamic jurisprudence in Gaza-Palestine. It examines the way judges, lawyers and litigants operate with respect to the law and with each other, particularly given their different positions in the power structure within the court and within society at large. The book aims at elucidating ambivalences in the codified statutes that allow the actors to find practical solutions to their (often) legally unresolved problems and to manipulate the law. The book demonstrates that present-day judges are not only confronted with novel questions they have to find an answer to, but, perhaps more importantly, they are confronted with contradictions between the letter of codified law and their own notions of justice. The author reminds us that these notions of justice should not be set a priori; they are socially constructed in particular time and space. Making a substantial contribution to a number of theoretical debates on family law and gender, the book will appeal to both academic and non-academic readers alike.

Written from an ethnographic perspective, this book investigates the socio-legal aspects of Islamic jurisprudence in Gaza-Palestine.

ISS 15 Family Law and Australian Muslim Women

This book is a collection of essays that aims to identify the multitude of ways in which Australian Muslim women negotiate both Australian Family Law and Islamic Family Law in the key areas of marriage, divorce, child custody, property settlement and inheritance. The book also seeks to provide a timely and significant insight into the various legal, cultural and social processes that Australian Muslim women use when disputes in these key areas arise.

This book is a collection of essays that aims to identify the multitude of ways in which Australian Muslim women negotiate both Australian Family Law and Islamic Family Law in the key areas of marriage, divorce, child custody, property ...

Muslim Families, Politics and the Law

A Legal Industry in Multicultural Britain

Islam generally and the Muslim family in particular have become highly politicized sites of contestation. This book focuses on the way in which gender relations and associated questions of (women’s) agency, consent and autonomy, have become the focus of political and social commentary, and the implications this has for British multiculturalism. The book also includes a detailed overview of the public debate about the application of Islamic legal and ethical norms (Shari’a) in family law matters, and the associated role of Shari’a councils, in a British context.

This book focuses on the way in which gender relations and associated questions of (women’s) agency, consent and autonomy, have become the focus of political and social commentary, and the implications this has for British ...

Islamic Family Law in Australia to Recognise Or Not to Recognise

In recent years, all over the western world, a conversation has begun about the role of Islamic law or Shariah in secular liberal democratic states. Often this has focused on the area of family law, including matters of marriage and divorce. Islamic Family Law in Australia considers this often-controversial issue through the lens of multiculturalism and legal pluralism. Primarily, its main objective is to clarify the arguments that have been made recently. In both Australia and overseas, debates have occurred which have been both controversial and divisive, but have rarely been informed by any detailed analysis of how Muslim communities in these countries are actually dealing with family law issues. Islamic Family Law in Australia responds to this need for accurate information by presenting the findings of the first empirical study exploring how Australian Muslims resolve their family law matters. Through the words of religious and community leaders as well as ordinary Australian Muslims, the book questions the assumption that accommodating the needs of Australian Muslims requires the establishment of a separate and parallel legal system.

Through the words of religious and community leaders as well as ordinary Australian Muslims, the book questions the assumption that accommodating the needs of Australian Muslims requires the establishment of a separate and parallel legal ...

Adjudicating Family Law in Muslim Courts

While there are many books on Islamic family law, the literature on its enforcement is scarce. This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab. It thereby aids the understanding of shari'a law in practice in a number of different cultural and political settings. It shows how the existence of differing views of what shari'a is, as well as the presence of a vast body of legal material which judges can refer to, make it possible for courts to interpret Islamic law in creative and innovative ways.

This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab.