Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
... Citizenship Education . Pada tahun 2002 , Citizenship Education menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris . Istilah ini memiliki konotasi lain , yang cenderung lebih menekankan hak dan ...
Berbasis Multikulturalisme Perspektif Psikologi Sosial Islam
Keragaman masyarakat dapat menimbulkan kerawanan konflik, sebagaimana sejarah Kota Surakarta. Kerusuhan tahun 1998 telah merusak kerukunan masyarakat Surakarta dan menyadarkan betapa pentingnya menjaga kerukunan dalam keragaman. Untuk mencegah terjadinya konflik, diperlukan pemahaman warga masyarakat terhadap multikulturalisme dalam masyarakat yang beragam. Pemahaman multikulturalisme dapat diajarkan melalui pembelajaran PKn berbasis multikulturalisme dalam perspektif psikologi sosial Islam. Pendidikan Kewarganegaraan: Berbasis Multikulturalisme Perspektif Psikologi Sosial Islam ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Pendidikan Kewarganegaraan: Berbasis Multikulturalisme Perspektif Psikologi Sosial Islam ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) human resources. Konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas, yakni mencakup filosofi, tujuan, format, dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Sejak digulirkan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, otomatis berdampak langsung terhadap tata pengelolaan pendidikan. Eksistensi lembaga pendidikan memaksa untuk dikelola secara lebih mandiri yang dibangun melalui pola pemberdayaan mandiri. Arah kebijakan ini menuntut penyelenggara pendidikan supaya berpikir kreatif, inovatif, dan progresif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) human ...