The paper examines the teachings of the Qur'an and the Sunnah and the views of a number of classical Muslim scholars with respect to the unity of mankind and its implications for integration of the world economies through increased specialization and division of labor and removal of restrictions on the free flow of goods, services, labor and capital. It then discusses the extent to which these teachings and views fit within the framework of the New Global Economy. It argues that the philosophy ingrained in Islamic teachings and the writings of Muslim scholars considers the promotion of justice to be indispensable for achieving the desired integration of the world economies. The paradigm of the New Global Economy, unfortunately, lacks this commitment to justice. Hence the resistance to globalization. The author argues that Muslim countries should, nevertheless, support globalization, but should simultaneously struggle for the injection of justice in its paradigm. This will, however, not be sufficient by itself. They should also strive for introducing greater justice in their own economies and also adopt a number of measures that would help them meet successfully the challenges of globalization.
The paper examines the teachings of the Qur'an and the Sunnah and the views of a number of classical Muslim scholars with respect to the unity of mankind and its implications for integration of the world economies through increased ...
In the scientific analysis of religion, the most important distinguishing feature of the economic approach compared to other disciplines is that it has not conflicted with religion, unlike other areas of social science. Especially with the rational choice theory, it is seen that religion and religiosity are the subject of scientific research as a phenomenon that affects the decisions and preferences of the rational individual. In this context, especially in many recent studies, the relationship between religion, religiosity and economic development has been discussed in both ways. Although the impact of religion and religiosity on economic development, or vice versa, the impact of economic development on religion and religiosity has been laid out mainly in researches reflecting the Christian world, this relationship has not been examined much in predominantly Muslim countries, including Turkey.This book examines this two-way effect based on data through a large volume of Turkey sample. In the first chapters, starting from the age of enlightenment, we talk about the adventure of the areas that are the subject of the debate between religion and social sciences, and in the following sections, the answer to many questions in the context of economic analysis of religion is revealed based on data. What is the relationship between individual indicators of development, basic demographics and religiosity? Who are more religious, highly educated or low-educated people? Is there a gender gap in terms of religiosity? Or is age an important variable for religiosity? What is the change in religiosity as the income level rises? What does the comparison of regions with different levels of economic development tell us in terms of religiosity? You will find answers to many such questions on Turkey population and the rest of the world comparatively in this book ...
What does the comparison of regions with different levels of economic development tell us in terms of religiosity? You will find answers to many such questions on Turkey population and the rest of the world comparatively in this book .
Regulation of Indonesian Minister of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise concerning standardization for Islamic financial cooperative societies.
Regulation of Indonesian Minister of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise concerning standardization for Islamic financial cooperative societies.
Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 di tingkat global atau tingkat dunia. Dalam proses penanggulangan Covid-19, keterbukaan data maupun informasi merupakan komponen yang sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan sekaligus menjadi landasan keterlibatan semua kalangan masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan memberi masukan terkait perkembangan situasi pandemi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Pandemi Covid-19 ini telah membuat aktivitas sosial manusia menjadi terbatas dan dibatasi oleh berbagai rambu-rambu peraturan yang mengharuskannya. Manusia mencari cara dan jalan lain untuk bisa menjembatani hal ini. Agar aktivitas dan semua rencana bisa terus berjalan, walau disadari tidak seperti di masa normal. Paling tidak, ada solusi untuk memudahkan semua tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui berbagai sistem baru yang memungkinkan dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19 ini. Tawaran sistem informasi yang fasilitasi oleh kemajuan teknologi komunikasi melalui berbagai perangkat telepon selular hingga telepon pintar (smartphone) sudah menjamur dan menjadi kebiasaan baru manusia di masa pandemi Covid-19 ini (9). Sejak pandemi Covid-19 inilah manusia “dipaksa” untuk menggunakan berbagai fasilitas jaringan dan aplikasi yang diharapkan memudahkan komunikasi dan aktivitas bisa berjalan lebih simpel, mudah, lancar, dan cepat. Penemuan internet dan aplikasi pada smartphone yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu makin mempermudah manusia bergerak dan beraktivitas. Sistem informasi yang dikembangkan melalui inovasi yang terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan manusia, juga menyentuh keperluan dasar dalam bidang pelayanan kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan (Kajian Covid-19 Melalui Sistem Informasi Kesehatan) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Sistem Informasi Kesehatan (Kajian Covid-19 Melalui Sistem Informasi Kesehatan) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu adalah suatu sistem untuk membantu satuan pendidikan. Manajemen mutu merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan semua aktivitas kerja yang harus diselesaikan untuk mempertahankan mutu yang diinginkan. Dengan demikan, lembaga-lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem-sistem mutunya agar dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memberikan layanan yang bermutu baik terkait dimensi layanan produk dan terutama terkait dimensi layanan jasanya. Pembahasan dalam buku ini adalah: Bab 1 Konsep Dasar Manajemen Mutu Pendidikan Bab 2 Hakikat Mutu Pendidikan Bab 3 Sejarah dan Tokoh Pemikir Mutu Bab 4 Penerapan Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Bab 5 Penjaminan Mutu Internal Bab 6 Penjaminan Mutu Ektsternal Bab 7 Strategi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Buku ini menyajikan pembahasan seputar manajemen mutu pendidikan. Adapun hal yang penulis bahas meliputi konsep dasar manajemen mutu pendidikan, hakikat mutu pendidikan, sejarah dan tokoh pemikir mutu, manajemen mutu pendidikan, penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, akreditasi untuk penjaminan mutu eksternal, dan strategi pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
Dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu adalah suatu sistem untuk membantu satuan pendidikan.
Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Darah dan produk darah memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersedian, keamanan dan kemudahan akses terhadap darah dan produk darah harus dapat dijamin. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan World Health Assembly (WHA) Availability, safety and quality of blood products, bahwa kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atas darah dan produk darah (self sufficiency in the supply of blood and blood products) dan jaminan keamanannya merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan nasional yang penting. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. (Depkes RI, 2014).
Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
