Sebanyak 23616 item atau buku ditemukan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan  jenis  kelamin  sudah  tidak  lagi  relevan. Kita lihat kaidah hukum kita.   Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Dengan kaidah sosial ini  menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan.  Ini   terdiri  dari  kaidah/norma  agama , kaidah  kesusilaan,  kaidah  sopan-santun, dan  kaidah hukum. Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaidah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan. Di dalam masyarakat, kaum perempuan mempunyai kedudukan pada posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan.  Di sini perempuan memiliki kedudukan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

... perempuan dan anak. “Kita juga tengah mempersiapkan agar perempuan kita makin banyak di legislatif. Itu bagian tugas kami. Semakin banyak, itu akan menjawab persoalan perempuan dan ... Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan - Rajawali Pers

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan jenis kelamin sudah tidak lagi relevan. Kita lihat kaidah hukum kita. Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Dengan kaidah sosial ini menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan. Ini terdiri dari kaidah/norma agama , kaidah kesusilaan, kaidah sopan-santun, dan kaidah hukum. Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaidah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan. Di dalam masyarakat, kaum perempuan mempunyai kedudukan pada posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini perempuan memiliki kedudukan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah.

Optimasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku “Optimasi Pembelajaran PPKn” melalui Teknologi Digital membahas perubahan signifikan dalam metode pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui penerapan teknologi digital. Buku ini mengeksplorasi berbagai alat dan platform digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Serta fokus pada interaktivitas dan keterlibatan siswa, buku ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

... citizenship menjadi bagi guru PKn dalam rangka terbentuknya Integrasi pemanfataan pengembangan digital citizenship melalui pembelajaran berbasis kompetensi (PKn), yang didukung oleh era komunikasi digital secara real time oleh CPS ...

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

Peran pendidikan kewarganegaraan saat ini menjadi lebih strategis jika dihubungkan dengan fenomena kehidupan bangsa dalam dasa warsa terakhir ini, yang mengindikasaikan terjadinya degradasi etik, moral, dan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Karena kondisi tersebut, pembangunan karakter merupakan salah satu yang sangat urgen dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Sehubungan dengan hal di atas, maka pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana pembangunan karakter bangsa (national character building) dan gerakan revolusi mental yang dilaksanakan melalui pendidikan formal. Oleh karenanya, misi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah dalam rangka membentuk warga negara yang baik, berbudi pekerti dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

... Civic culture inilah dipandang menjadi misi penting pendidikan “civic” maupun “citizenship” untuk mengatasi “political illertacy” dan “political apatism”. Semua negara yang formal menyatakan dirinya sebagai demokrasi (117 negara) ...

Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang pendidikan kewarganegaraan. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan dan di berbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar pendidikan kewarganegaraan dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi, wawasan nusantara, ketahanan nasional. Selain itu, materi mengenai bela negara dan masyarakat madani juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang pendidikan kewarganegaraan.

Citizenship

Although we live in a period of unprecedented globalization and mass migration, many contemporary western liberal democracies are asserting their sovereignty over who gets to become members of their polities with renewed ferocity. Citizenship matters more than ever. In this book, Elizabeth F. Cohen and Cyril Ghosh provide a concise and comprehensive introduction to the concept of citizenship and evaluate the idea’s continuing relevance in the 21st century. They examine multiple facets of the concept, including the classic and contemporary theories that inform the practice of citizenship, the historical development of citizenship as a practice, and citizenship as an instrument of administrative rationality as well as lived experience. They show how access to a range of rights and privileges that accrue from citizenship in countries of the global north is creating a global citizenship-based caste system. This skillful critical appraisal of citizenship in the context of phenomena such as the global refugee crisis, South-North migration, and growing demands for minority rights will be essential reading for students and scholars of citizenship, migration studies and democratic theory.

Citizenship matters more than ever. In this book, Elizabeth F. Cohen and Cyril Ghosh provide a concise and comprehensive introduction to the concept of citizenship and evaluate the idea’s continuing relevance in the 21st century.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Upaya Pembentukan Karakter dan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bias mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum serta politik. Pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk karakter dan memberikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda Indonesia. Selama ini, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih bersifat verbalistik dan berorientasi pada penguasaan materi belakang. Padahal, materi tersebut seharusnya dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik agar mereka pahammanfaat dan urgensinya. Oleh karena itu, pembelajaran PendidikanKewarganegaraan perlu diorientasikan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta bertindak demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan benar-benar mampu membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, memahami Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menjadi hal yang fundamental. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Oleh karena itu, Pancasila harus benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap eksis sebagai negara Pancasila. Pemahaman mengenai identitas nasional juga tidak kalah penting. Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional inilah yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Sementara itu, konstitusi atau UUD merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, jaminan HAM, serta prosedur perubahannya. Oleh karena itu, konstitusi harus disusun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia agar benar-benar dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi berdirinya negara. Pelaksanaan HAM sendiri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

... citizen " . Artinya , “ citizenship education " atau " education for citizenship " merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah , seperti yang terjadi di lingkungan keluarga , dalam ...

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

Buku Wajib Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

... citizen, citizenship dan citizenship education. Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John J. Cogan, & Ray Derricott dalam buku Citizenship for the 21st Century: An International ...

Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Edisi Kedua

Pengkajian dari sisi Maqashid Syariah tidak terlepas dari filsafat hukum Islam. Sehingga penulis mencoba mengkolaborasi keduanya, agar pembaca bisa memperoleh pengetahuan yang mendalam. Apalagi, dalam buku ini ditampil contoh-contoh yang memperjelas keduanya. Harapannya, buku ini dapat menjadi pelengkap dari buku-buku yang sudah ada. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMediaGroup

... Sharia, syariat, istilah ini berarti way atau path to the water source. yang diartikan sebagai jalan yang lempang, jalan yang dilalui air ter- jun,313 jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum ... ISLAM & MAQASHID SYARIAH.

Risiko Asuransi dan Pembiayaan Syariah dalam Kerangka Maqashid Syariah

Buku ini berangkat dari perkembangan pesat sektor keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional, yang memberikan tantangan untuk mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam aspek operasional dan investasi. Pengaruh pembiayaan terhadap pertumbuhan aset dalam konteks maqashid syariah menjadi topik yang penting untuk dikaji, terutama dalam memastikan bahwa prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi benar-benar tercermin dalam praktek industri keuangan syariah. Buku ini, dapat membantu para praktisi dan akademisi untuk memahami resiko pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan aset yang berkesinambungan.

... maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada ... ( sharia compliance ) tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan maqashid ( sharia - based ) .44 Selain itu , penerapan ...