Pada dasarnya ekonomi islam di bangun untuk tujuan suci di tuntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu, ke semua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan di topang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa (Islamic values), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islam principles). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Pilar ekonomi islam adalah moral. Hanya dengan moral islam inilah bangunan ekonomi islam dapat tegak. Moralitas islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi islam memiliki sifat transendental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Ketika menjalankan ekonomi Islam seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat, melalui syariatnya.
Pada dasarnya ekonomi islam di bangun untuk tujuan suci di tuntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran islam.
Perkembangan perekonomian dunia di masa yang akan datang dapat diprediksi akan selalu meningkat yang didukung kemajuan teknologi yang demikian pesat. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa agar dapat memperlancar proses belajar mengajar dalam kuliah Ekonomi Bisnis. Buku ini juga bermanfaat bagi organisasi/perusahaan dan masyarakat umum yang memilih jalan kehidupan dalam berbisnis, sehingga dapat lebih cepat dan gamblang dalam memahami tentang konsep-konsep bisnis.
Perkembangan perekonomian dunia di masa yang akan datang dapat diprediksi akan selalu meningkat yang didukung kemajuan teknologi yang demikian pesat.
Mahasiswa hukum yang belajar di Indonesia, sudah sepatutnya mengetahui sejarah berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia, yakni mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, juga wajib mempelajari sejarah hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, baik yang telah dikodifikasikan dalam KUH Pidana Umum, KUH Pidana Militer, maupun KUH Perdata. Buku ini tidak hanya membahas sejarah hukum, melainkan juga membahas sejarah badan-badan peradilan seperti peradilan umum dan peradilan militer, termasuk Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI. Serta badan-badan peradilan internasional, yakni badan peradilan internasional ad hoc dan permanen. Di samping itu, juga dipaparkan sejarah hukum sejak zaman kuno—sejak dunia mengenal kodifikasi hukum; serta sejarah tradisi hukum yang dominan di dunia. Buku ini sejatinya ditujukan sebagai buku ajar mata kuliah Sejarah Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Namun demikian, materi yang terkandung di dalamnya patut dipelajari oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, maupun para pembaca yang berminat dengan sejarah hukum Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
SEJARAH “PERIODISASI DEMOKRASI INDONESIA” ▫ ▫ Rekrutmen politik yang tertutup. ... (4) Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; ...
Judul : Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat Penulis : Dr. Evan Hamzah Muchtar, S.E., M.E.Sy Dr. Irwan Maulana, Lc., M.Si M. Maulidi Alif Utama, M.Pd Abdul Wajid, S.H., M.E Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 144 Halaman No ISBN : 978-623-5687-57-5 Persoalan Pengelolaan Zakat saat ini relatif kompleks. Tidak hanya menyangkut aspek hablum minallah akan tetapi juga hablum minannas yang mana pengaturan,pengolaan, serta distribusi harus secara real dan tepat sasaran sehingga mampu menjadi problem solving untuk menuju pengolalan zakat Kota Tangerang menjadi lebih baik. Maka peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat harus dibuat agar semuanya terkendali dengan sistematis dan profesional. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan komitmen berbagai pihak terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat terutama DPRD Kota Tangerang yang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah ini.
... saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian dan sebagainya (Kartika sari, 2006), selain itu zakat perdagangan mata uang, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, zakat aksesoris rumah tangga ...
Book cahpter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi berbasis Internet, memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis. Memasuki abad ke-21 ini kemajuan teknologi sangat pesat di dalam segala bidang termasuk dalam SIM Banyak Perusahaan yang telah mengunakan SIM yang terkomputerisasi dan mengambil keuntungan dari SIM yang terkomputerisasi. Tetapi juga terdapat perusahaan yang masih menggunakan SIM yang masih manual dengan kelemahan dan kelebihannya. Sistematika buku Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 14 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Bab 1 Konsep Dasar Sistem Informasi, Bab 2 Komponen Sistem Informasi Manajemen, Bab 3 Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi, Bab 4 Struktur Sistem Informasi Manajemen, Bab 5 Keamanan Sistem Informasi, Bab 6 Sistem Informasi Pada Organisasi, Bab 7 Konsep Pengambilan Keputusan Pada Sistem Informasi Manajemen, Bab 8 Sistem Informasi Pemasaran, Bab 9 Dasar Dasar Intelegensi Bisnis, Bab 10 Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi, Bab 11 Telekomunikasi, Internet dan Teknologi Nirkabel, Bab 12 Sistem Informasi dalam Kegiatan Bisnis Saat Ini, Bab 13 Perusahaan Digital E-Commerce dan E-Business, dan Bab 14 Mengelola Sistem Informasi Internasional.
Sistematika buku Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan.
Bahwa peranan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak termasuk kepada penanaman modal sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.
dan kedua, kata „pembiayaan‟ berdasarkan prinsip syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. 3 Dalam hal Notaris menjadi relasi bank dapat menimbulkan suatu spekulasi bahwa pihak Notaris secara tidak langsung telah mempromosikan ...
Pengertian Tugas Akhir (TA) merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh civitas akademik. Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan dan tahap perbaikan. Dalam tahap penulisan, penulis membuat suatu rancangan tulisan. Semua catatan penting dan bahan teoritis dicantumkan dalam rancangan tulisan ini. Untuk melakukannya, penulis membutuhkan literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan masalah yang akan ditulis. Pada tahap penulisan, penulis mulai mewujudkan rancangan tertulis yang telah dibuat. Semua catatan penting dan bahan teoritis yang sudah disiapkan, dan mulai menyempurnakannya. Semua hal yang perlu ditambahkan atau disempurnakan dapat dilakukan dalam tahap ini. Meskipun proses penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya sama, tetapi bentuknya ada bermacam-macam. Diantara beragam bentuk karya ilmiah itu, yang bisa digunakan adalah : makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
Pengertian Tugas Akhir (TA) merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu.
SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASID SYARIAH Penulis : Muhammad Bobby. S.H Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-4213-3 Terbit : April 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Penelitian ini berjudul Implemtasi Sertifikat Elektronik Sebagai Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Syariah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik; 2). Jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah melalui sertifikat elektronik, 3) Kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jenis Penelitian ini: Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, Jenis penelitian ini adalah Library Research. Library Research memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitianya. . Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu:Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik dalam perspektif maqashid syariah berkaitan dengan menjaga harta (al-mal). Pasal 4 yang berbunyi: “Penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan secara andal, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik”. Pasal ini menunjukkan adanya kepastian hukum diberlakukan sertifikat elektronik yang memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum ini juga menunjukkan dari tujuan maqashid syariah dalam hal menjaga harta, pada sertifikat elektronik sudah dibuat sedemikan rupa mengikuti perkembangan zaman yang saat ini serba digital (praktis). Terdapat beberapa keunggulan sertifikat elektronik dibandingkan sertifikat berbentuk kertas yaitu adanya kode QR, tanda tangan yang sulit untuk dipalsukan, dokumen yang dikeluarkan lebih detail dan rinci. Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Kepastian Hukum, dan Maqasid Syariah www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASID SYARIAH aktif yang F. Kerangka Teoritik Islam mengenal istilah Maqashid syariah, tokoh agama islam yang terkemuka dengan teori Maqashid Syariah adalah asy-Syatibi, as-Syatibi memberikan ...
