Sebanyak 3435 item atau buku ditemukan

Politik Perpajakan Kontemporer

Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat. Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat. Selamat membaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana #PrenadaMedia

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Ekonomi Politik Internasional

Seri Pengantar Politik Global

Buku digital ini berjudul "Ekonomi Politik Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Politik Global" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Ekonomi Politik Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Politik Global" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

Dinamika kekuasaan

ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto

Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono's administration.

Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono's administration.

Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan

Hingga saat ini persoalan relasi antara Islam dan politik/kekuasaan terus mengalami perkembangan dan menimbulkan pemikiran dan aliran yang berbeda. Di Indonesia, belum ditemukannya formulasi relasi yang "menguntungkan" bagi umat Islam dalam konfigurasi politik nasional, diyakini banyak pihak sebagai salah satu --jika bukan satu-satunya-- penyebab merebaknya gerakan radikalisme Islam yang masih memimpikan terwujudnya apa yang mereka sebut sebagai Negara Islam. Buku ini mengurai sejarah persinggungan Islam dan kekuasaan, serta konfigurasi politik Islam di Indonesia terutama sejak bergulirnya masa reformasi.

Hingga saat ini persoalan relasi antara Islam dan politik/kekuasaan terus mengalami perkembangan dan menimbulkan pemikiran dan aliran yang berbeda.

KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Relasi Kuasa Media Politik

Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi

Sesungguhnya tidaklah mudah mengurai benang kusut dunia penyiaran Indonesia. Namun hal itu tidaklah berlaku bagi penulis buku ini. Kepiawaiannya mengelaborasi dan menganalisa dibuktikan dengan menghadirkan gambaran buramnya cermin penyiaran televisi swasta karena narasi-narasi konten siaran berbagai program acara tidak terkecuali siaran berita. Tidak tanggung-tanggung penulis menjelajahi problem konten siaran berita televisi swasta ini melalui faktor kontestasi politik, kontestasi ekonomi, kontestasi ideologi, dan kontestasi ruang publik (public sphere). Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita. Selamat bercermin…” —Syafril Nasution Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita.

PENDIDIKAN POLITIK Kaum Muda Kontemporer

Konsep pendidikan liberal sebagai salah satu bentuk metodologi pendidikan politik, yang pada hakekatnya menyatukan pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan manusia secara keseluruhan.Ada 2 (dua) hal yang dapat ditangkap sebagai suatu misi dalam pendidikan liberal sebagai salah satu metodologi pendidikan politik, yakni mengembangkan demokrasi sebagai konsep utama dan inti dalam pendidikan politik, memberikan pendidikan akan wacana demokrasi dalam kehidupan politik warga negara.Mengembangkan demokratisasi penting dilakukan dalam politik pendidikan, bagaimana mengelola pendidikan dengan menggunakan konsep-konsep demokrasi guna mencapai tujuan pendidikan yang sebenar-benarnya. Pengajaran yang baik menurut konsep pendidikan liberal meliputi empat unsur, yaitu; pertama, mengenai motivasi, penting sekali membedakan dua tipe guru yaitu: yang satu menarik pokok permasalahan di belakangnya, dan yang kedua mendorong pokok permasalahan di depannya. Tipe pertama menggunakan kepribadiannya untuk menarik perhatian siswa-siswa dan kemudian mencoba mengalihkan perhatian siswa-siswa pada dirinya ke pokok permasalahan (pelajaran). Tipe kedua meminimalkan kepribadian dirinya dan mencoba menarik perhatan para siswa langsung ke materi (pelajaran) itu sendiri. Kedua, unsur organisasi yang harus dilengkapi dengan minat yang sama untuk membuat sesuatu menjadi jelas.

Konsep pendidikan liberal sebagai salah satu bentuk metodologi pendidikan politik, yang pada hakekatnya menyatukan pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan manusia secara keseluruhan.Ada 2 (dua) hal yang dapat ditangkap sebagai ...

Konfigurasi Sosial-Intelektual & Horizon politik A. Hasjmy

Fokus kajian buku ini adalah pemikiran politik yang mengacu pada pemikiran politik dalam perspektif Islam dan hubungan negara dengan agama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Secara historis, persoalan politik selalu menarik untuk diperbincangkan, apalagi dikaitkan dengan perspektif Islam. Wacana negara dan agama (Islam) terus saja bergulir seiring dengan perkembangan zaman. Tanpa kecuali, di Indonesia, negeri yang berasaskan Pancasila, polemik tentang hubungan negara dengan Islam selalu saja mencuat ke permukaan. Sejak masa awal kemerdekaan, bahkan sebelumnya, perdebatan mengenai hubungan negara dengan agama tetap menjadi topik yang hangat dan diskusi pun menjadi alot dalam sidang-sidang di parlemen. Diskusi mengenai penerapan syariat Islam dalam Piagam Jakarta, misalnya, masih menyisakan bahan renungan sampai kini. Demikian juga polemik Soekarno dan M. Natsir pada tahun 1940-an tentang hubungan agama dan negara memiliki makna historis sangat penting. Dalam pandangan Soekarno, agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi (sekular). Tentang bentuk negara, Soekarno mendukung gagasan negara demokrasi. Sementara Natsir bertitik tolak dari pandangan bahwa agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Bagi Natsir, urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian integral ajaran Islam.

Fokus kajian buku ini adalah pemikiran politik yang mengacu pada pemikiran politik dalam perspektif Islam dan hubungan negara dengan agama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia

Referensi ini menyajikan dan membahas tidak hanya analisis teori, tetapi juga fakta aktual yang terjadi di ranah politik di Indonesia. Buku ini berisi topik utama kajian ilmu politik dan pemerintahan: (1) Politik Birokrasi; (2) Administrasi Publik dan Birokrasi Pemerintahan; (3) Birokrasi dan Partai Politik; (4) Partai Politik dan Pemilihan Umum; (5) Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia; dan (6) Aspek Kelembagaan dalam Birokrasi Pemerintah Sipil. Buku persembahan penerbit Prenada Media

Buku ini berisi topik utama kajian ilmu politik dan pemerintahan: (1) Politik Birokrasi; (2) Administrasi Publik dan Birokrasi Pemerintahan; (3) Birokrasi dan Partai Politik; (4) Partai Politik dan Pemilihan Umum; (5) Partai Politik dan ...

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.