Sebanyak 2109 item atau buku ditemukan

Manajemen Public Relations (Teori dan Implementasi Humas Perguruan Tinggi)

Humas perguruan tinggi tidak hanya sebagai fungsi administratif, tetapi lebih kepada fungsi manajerial untuk membantu pimpinan perguruan tinggi merangkul dan mendapatkan dukungan publik baik internal maupun eksternal, dengan cara membentuk dan mempertahankan citra positif, goodwill, pesan persuasi, penyertaan informasi dan saluran komunikasi yang baik kepada publik, sehingga tujuan luhur penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat terwujud melalui hubungan publik yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan di mana peran Humas perguruan tinggi masih belum difungsikan sebagaimana mestinya. Perannya sering diartikan hanya sebatas pengumpul dan “pengkliping” berita, juru foto, mendokumentasikan acara, menyusun naskah pidato sambutan pimpinan, menerima tamu, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan fungsinya dianggap tidak penting, sehingga cenderung diabaikan dan bahkan hanya sebagai pelengkap struktur organisasi. Buku ini menawarkan perspektif profesional Manajemen Kehumasan (Public Relations Management) yang dituangkan ke dalam organisasi pendidikan Perguruan Tinggi. Sebagaimana bagian dari judul buku ini, “Teori dan Implementasi Humas Perguruan Tinggi”, maka keistimewaan materi yang disajikan dalam buku ini juga tidak melulu hanya menjabarkan teori kontekstual Humas yang ideal, namun juga implementasi riil yang terjadi di lapangan, baik dari permasalahan yang dihadapi, penyusunan strategi, hingga eksekusi yang diambil oleh profesional dan praktisi Humas pendidikan tinggi. Berbagai materi komprehensif tersebut disajikan ke dalam 9 bab yang meliputi: Bab 1 – Public Relations dalam Perspektif Perguruan Tinggi Bab 2 – Konsep Manajemen Public Relations Perguruan Tinggi Bab 3 – Posisi Public Relations dalam Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Bab 4 – Kualifikasi dan Kompetensi Profesional Public Relations Perguruan Tinggi Bab 5 – Strategi Membangun Opini dan Pembentukan Citra Perguruan Tinggi Bab 6 – Manajemen Reputasi, Komunikasi, dan Informasi Bab 7 – Strategi Pengelolaam Konflik, Isu, dan Penanganan Krisis Bab 8 – Program Kerja dan Aktivitas Public Relations Perguruan Tinggi Bab 9 – Contoh Feature, Advertorial, dan Press Release Humas Perguruan Tinggi di Media Cetak dan Portal Media Online Buku ini sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan oleh para akademisi perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) sebagai bahan referensi mata kuliah pada Jurusan Manajemen, Manajemen Pendidikan, dan Ilmu Komunikasi. Selain itu, materi dalam buku ini juga dapat menjadi referensi bacaan bagi pimpinan perguruan tinggi, praktisi Humas (PR), dan masyarakat umum yang ingin meningkatkan pengetahuannya di bidang Manajemen Kehumasan (Public Relations Management).

Humas perguruan tinggi tidak hanya sebagai fungsi administratif, tetapi lebih kepada fungsi manajerial untuk membantu pimpinan perguruan tinggi merangkul dan mendapatkan dukungan publik baik internal maupun eksternal, dengan cara membentuk ...

Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilengkapi dalam bentuk pointers

Questions and answers on Indonesian law concerning information and electronic transaction.

... HAK MILIK INDUSTRI HAK TERKAIT Pelaku Produser Rekaman suara Lembaga Penyiaran ) DESAIN TATA LETAK SIRKUN TERPADU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN TPV RAHASIA DAGANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OBJEK BIDANG HKI O •.

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS TANAH KAS DESA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.

... 5. peribadatan; 6. pendidikan atau sekolah; 7. pasar umum; 8. fasilitas pemakaman umum; 9. fasilitas keselamatan umum; 10. pos dan telekomunikasi; 11. sarana olahraga; 12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; ...

34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan

JURNALISME LINGKUNGAN, meskipun diakui sebagai “spesialisasi” baru, tetaplah jurnalisme yang mesti bertolak dari etika baku di dalam jurnalistik. Jurnalisme lingkungan dapat dilihat sebagai usaha menyampaikan seruan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan hidup. Pers harus memiliki sikap yang jelas terhadap persoalan lingkungan hidup, yang hampir selalu berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Apa saja prinsip etis yang perlu diketahui oleh jurnalis lingkungan hidup? Buku panduan praktis ini menjawabnya. Harus diakui, gagasan tentang pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan acapkali berbenturan dengan kepentingan publik yang lain: keadilan ekonomi, pembangunan infrastruktur publik, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain. Wartawan harus bersikap bijak, etis, dan hati-hati dalam hal ini. Buku ini secara memadai, praktis, dan ilustratif memberikan panduan etis untuk wartawan dalam menghadapi dilema tersebut. -- Bagir Manan, Ketua Dewan Pers 2013-2016 Berpengalaman menangani beragam kasus pers, penulis bukan hanya membahas teori etika jurnalistik, namun juga penerapannya pada kasus-kasus yang nyata. Dengan gaya penyajian yang rinci, jelas, dan memberikan jalan keluar, buku ini layak menjadi panduan bagi semua jurnalis, khususnya yang meliput isu-isu lingkungan. -- Suwarjono, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sedikit jurnalis yang berusaha agar karyanya mampu mewujudkan perubahan. Dan itu hanya dilakukan oleh jurnalis yang menjunjung etika. Dalam konteks itulah buku ini sangat bermanfaat sebagai seruan kepada semua jurnalis untuk selalu menjunjung etika jurnalistik, khususnya untuk jurnalis lingkungan hidup. -- Yadi Hendriyana, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

... menyebarkan peristiwa /G fotofotoC itu. yang memG-3 Konvergensi Media Sekarang membuat bangan jurnalisme ini perubahan perkembangan secara D igyangita lPu b lis teknologi h in g /K dan informasi telah cukup besar dalam perkemumum.

KETERBUKAAN SISTEM INFORMASI

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia.