Sebanyak 610 item atau buku ditemukan

Industri Teknologi Digital Pendorong Ekonomi Indonesia

Industri Teknologi Digital Pendorong Ekonomi Indonesia

Industri Teknologi Digital Pendorong Ekonomi Indonesia

Perkembangan dan Isu Aktual Dunia E-Commerce Indonesia 2018

Perkembangan dan Isu Aktual Dunia E-Commerce Indonesia 2018

Perkembangan dan Isu Aktual Dunia E-Commerce Indonesia 2018

Mengenal Perkembangan Transaksi Non Tunai di Indonesia Sampai 2019

Mengenal Perkembangan Transaksi Non Tunai di Indonesia Sampai 2019

Caranya adalah dengan mengembangkan inovasi teknologi terbaru, seperti QR Code dinamik dan fitur e-KYC. ... mikro yang belum terjangkau fasilitas perbankan (unbanked) melalui kerja sama yang erat dengan bank-bank rekanan strategis.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah koperasi

Regulation of Indonesian Minister of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise concerning standardization for Islamic financial cooperative societies.

Regulation of Indonesian Minister of Cooperatives, Small and Medium-Scale Enterprise concerning standardization for Islamic financial cooperative societies.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 16/Per/M.MKUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Latar belakang munculnya MBS tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya yang terlebih dulu menerapkannya. Terdapat dua persoalan pokok perbedaan yaitu: Pertama, munculnya MBS di Indonesia bukan dorongan dan inisiatif dari masyarakat sehingga peranserta masyarakat dalam pengembangan sekolah masih rendah. Kedua, lambatnya kesadaran para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Negara-negara maju di Amerika dan Eropa telah menggalakkan gerakan reformasi pendidikan dengan model MBS sejak tahun 1970-an, sedangkan di Indonesia baru dimulai 30 tahun kemudian. Kondisi ini dapat dimaklumi karena tidak terlepas dari sistem pemerintahan otoriter selama rezim orde baru. Semua diatur dari pusat, baik dalam penentuan kurikulum sekolah, anggaran pendidikan, pengangkatan guru, metode pembelajaran, buku pelajaran, alat/media belajar hingga jam sekolah maupun jenis upacara yang harus dilaksanakan. Selama bertahun-tahun upaya perbaikan pendidikan selalu dilaksanakan dengan parsial sistem bukan perbaikan secara totalitas sistem.

Latar belakang munculnya MBS tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya yang terlebih dulu menerapkannya.