Sebanyak 433 item atau buku ditemukan

Memahami Hukum Konstitusi Indonesia - Rajawali Pers

Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu (1) Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, (2) Teori Konstitusi, (3) Perubahan Konstitusi, (4) Konstitusi dan Negara, (S) Faktor-faktor Daya lkat Konstitusi, (6) UUD 194S: Konstitusi Indonesia, (7) Analisis Yuridis Beragamnya Naskah UUD 194S, (8) Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (9) Konvensi dan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, (1 0) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Buku ini sesuai dengan mata kuliah Hukum Konstitusi yang diajarkan di Fakultas Hukum/ Sekolah Tinggi Hukum. Mata kuliah Hukum Konstitusi diajarkan untuk memudahkan mahasiswa hukum dalam memahami berbagai bentuk hukum konstitusi, baik secara khusus maupun umum yang menyesuaikan dengan perkembangan di Indonesia. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Jurusan HTN (2001), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (200S), dan Doktor llmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur (2016). Telah menghasilkan delapan buku ajar dan tulisan ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, prosiding dan jurnal internasional. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H., meraih gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (2008), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (2009) dan saat ini sedang menempuh Program Doktor llmu Hukum pada Universitas Borobudur. Telah menghasilkan buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2016) dan beberapa tulisan yang dimuat di jurnal nasional, prosiding dan jurnal internasional.

... constitution'. Dicey serang sarjana Inggris yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Hukum Konstitusi (The ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan salah satu bagian materi terpenting dalam “Ilmu Perundang-undangan” secara teoretis merupakan fase keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan (Legal Drafter) sehingga dapat menjawab tujuan pembangunan hukum nasional yaitu menuju pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbicara mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seakan-akan tidak pernah habis, dan lekat dimakan waktu tetapi sebaliknya akselerasi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan pasca reformasi dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Embrio inilah yang bermuara pada terjadinya dinamika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dipelajari.

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs.

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan

Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu atau undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada.

... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...

Belajar Praktis Hukum Administrasi Negara

Penulis berharap kehadiran buku ini dapat membantu mahasiswa memahami Hukum Administrasi Negara secara praktis. Keinginan penulis membuat buku ini menjadi impian agar setidaknya mahasiswa menjadi pribadi yang mudah dalam memahami materi perkuliahan, khususnya materi Hukum Administrasi Negara. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah bersyarat, jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan atau lulus mata kuliah ini, secara otomatis mata kuliah selanjutnya tidak dapat di tempuh. Maka dari itu mahasiwa harus mampu menguasai materi perkulah setiap semesternya salah satunya mata kuliah ini. Materi pembahasan Hukum Administrasi Negara dalam buku ini disusun secara sistematis, sehingga pembaca mudah memahami pokok-pokok materi yang tersaji sesuai dengan RPS yang ada para Mata Kuliah ini. Apabila terdapat kekurangan, saran yang membangun terbuka untuk penulis agar kedepan buku ini dapat sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis berharap kehadiran buku ini dapat membantu mahasiswa memahami Hukum Administrasi Negara secara praktis.

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Pengantar Bisnis Islam

Mengenal Kajian Bisnis dalam Perspektif Islam

Bisnis merupakan salah satu kajian ilmu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan pemanfaatan teknologi informasi berbagai model bisnis konvensional berubah menjadi bisnis digital. Berbagai inovasi muncul di dalamnya yang tentu saja perlu dikawal dan diminimalisasi bila akan berdampak buruk bagi kehidupan kemanusiaan. Islamic business atau bisnis Islam bisa diketengahkan untuk menjadi tawaran konkret sekaligus solusi pragmatis terhadap berbagai laju bisnis yang makin mengglobal. Dengan berbagai aturan main yang baku dan berlandaskan pada dua sumber utama Al-Qur’an dan Hadis, maka bisnis Islam dapat membawa bisnis pada tujuan hakiki yakni menghasilkan kebermanfaatan bagi seluruh manusia dengan berbagai posisi, sekaligus mengandung kebahagiaan dan terhindar dari kerusakan. Buku Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis dalam Perspektif Islam merupakan bagian dari banyak usaha maksimal penulis untuk dapat memperkenalkan berbagai teori dalam bisnis Islam mulai dari nilai, prinsip, perjanjian, etika, dan berbagai bisnis terlarang dalam Islam seperti riba, maysir, gharar, ihtikar, dan sebagainya. Buku ini sangat penting sebagai bahan ajar pada matakuliah Pengantar Bisnis Islam dan bahan pendukung pada matakuliah: Pengantar Ekonomi Islam; Ekonomi Makro Islam; Ekonomi Mikro Islam; dan Kewirausahaan Islam yang digunakan pada seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik berbentuk Universitas Islam Negeri (UIN/S) Institut Agama Islam Negeri/Swasta (IAIN/S, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/Swasta (STAIN/S) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam (STEI) dan Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah (STEBIS) di seluruh Indonesia Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

... Ekonomi Islam . Jakarta : Depar- temen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia . Ibrahim , R. ( 2004 ) . Khitab Tahun Al - Wajiz fi ' Ilm Mustalah al- Hadith . Kairo : al - Azhar University Press . Idri . ( 2015 ) . Hadis Ekonomi : ...

Pengantar Hukum Keluarga

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul "Pengantar Hukum Keluarga". Keluarga merupakan inti dari kehidupan manusia. Dalam setiap masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan generasi. Dalam konteks hukum, Hukum Keluarga atau yang sering disebut sebagai Hukum Keluarga Islam adalah bagian yang sangat signifikan, karena memberikan arahan dan pedoman dalam mengatur hubungan antara anggota keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Buku ini hadir sebagai sebuah pengantar yang menyeluruh mengenai Hukum Keluarga, memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, serta institusi-institusi yang terkait dengan hukum keluarga dalam Islam. Dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum keluarga Islam. Dalam penyusunan buku ini, kami telah berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan lengkap, serta mengutamakan kejelasan dan kebermanfaatan bagi pembaca. Meskipun demikian, kami sadari bahwa kajian tentang hukum keluarga Islam merupakan bidang yang luas dan mendalam, sehingga kami berharap buku ini dapat menjadi pijakan awal bagi para pembaca untuk lebih mendalami topik ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan menjadi salah satu langkah awal dalam pemahaman yang lebih dalam tentang Hukum Keluarga dalam Islam. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

... KELUARGA. DAN. HUKUM. KELUARGA. ISLAM. A. Pendahuluan Pada hakikatnya, keluarga merupakan sistem paling kecil dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat juga memiliki sifat kekeluargaan, karena keluarga dibangun atas dasar ...

Pengantar Ilmu Falak Dalam Teori Praktek Panduan Lengkap Hisab Arah Kiblat, Hisab Waktu Solat, Hisab Awal Bulan Qomariyah Dan Hisab Gerhana

... ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam , dengan syarat - syarat tertentu17 Jika dalam suatu dalil terdapat anjuran untuk mengerjakan shalat , maka secara lahirnya ...

21 AYAT DAN HADITS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH Dilengkapi Dengan Konsep-Konsep Dasar Muamalah

Secara umum, segala aturan dalam hukum islam baik yang berhubungan dengan ibadah, munakahat, mawaris, jinayat maupun muamalah selalu berlandaskan dalil baik al-quran maupun hadits. Dalam hal ini maka salah satu kajian yang penting untuk dipelajari adalah masalah muamalah yang merupakan aturan tentang hubungan sesama manusia. Walaupun kajian muamalah berhubungan dengan sesama manusia namun tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada hubungan dengan allah karena sejatinya jika seseorang salah dalam melaksanakan muamalah maka otomatis juga dia berdosa. Sehingga mengkaji muamalah juga merupakan hal yang sangat penting terutama tentang ayat-ayat yang menjadi sumber utama dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu kami menyusun buku ini agar bisa menjadi salah satu rujukan dalam melaksanakan kegiatan muamalah yang sesuai dengan tuntunan al-quran dan hadits.

Secara umum, segala aturan dalam hukum islam baik yang berhubungan dengan ibadah, munakahat, mawaris, jinayat maupun muamalah selalu berlandaskan dalil baik al-quran maupun hadits.