Sebanyak 1421 item atau buku ditemukan

The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights

Established in 1969, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) is an intergovernmental organization the purpose of which is the strengthening of solidarity among Muslims. Headquartered in Jeddah, the OIC today consists of fifty seven states from the Middle East, Asia, Africa, and Latin America. The OIC's longevity and geographic reach, combined with its self-proclaimed role as the United Nations of the Muslim world, raise certain expectations as to its role in global human rights politics. However, to date, these hopes have been unfulfilled. The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights sets out to demonstrate the potential and shortcomings of the OIC and the obstacles on the paths it has navigated. Historically, the OIC has had a complicated relationship with the international human rights regime. Palestinian self-determination was an important catalyst for the founding of the OIC, but the OIC did not develop a comprehensive human rights approach in its first decades. In fact, human rights issues were rarely, if at all, mentioned at the organization's summits or annual conferences of foreign ministers. Instead, the OIC tended to focus on protecting Islamic holy sites and strengthening economic cooperation among member states. As other international and regional organizations expanded the international human rights system in the 1990s, the OIC began to pay greater attention to human rights, although not always in a manner that aligned with Western conceptions. This volume provides essential empirical and theoretical insights into OIC practices, contemporary challenges to human rights, intergovernmental organizations, and global Islam. Essays by some of the world's leading scholars examine the OIC's human rights activities at different levels—in the UN, the organization's own institutions, and at the member-state level—and assess different aspects of the OIC's approach, identifying priority areas of involvement and underlying conceptions of human rights. Contributors: Hirah Azhar, Mashood A. Baderin, Anthony Tirado Chase, Ioana Cismas, Moataz El Fegiery, Turan Kayaoglu, Martin Lestra, Ann Elizabeth Mayer, Mahmood Monshipouri, Marie Juul Petersen, Zeynep Şahin-Mencütek, Heiní Skorini, M. Evren Tok.

This volume provides essential empirical and theoretical insights into OIC practices, contemporary challenges to human rights, intergovernmental organizations, and global Islam.

Penggambaran Nilai Moderasi Beragama dalam Tayangan Kartun Anak Nussa Rara dan Omar Hana

Buku ini membahas tentang bagaimana anak-anak digambarkan dalam dua film Indonesia dan Malaysia (Nusa Rara dan Omar Hana) menyikapi pluralisme. Berbekal CDA, buku ini bercerita bagaimana tim kedua film menyelipkan pesan-pesan kebaikan sekaligus nilai apa yang diselipkan di dalamnya. Pada buku ini kita akan diajak menemukan beberapa persamaan sekaligus juga perbedaan penggambaran nilai-nilai moderasi beragama pada kedua tayangan kartun anak tersebut, serta merefleksikan wacana yang ingin disampaikan pembuat film. Lepas dari nilai-nilai baik menghadapi pluralisme di masyarakat yang nampak dalam toleransi, komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan mengakomodir kebudayaan lokal yang dikemas dengan baik, buku ini juga mencoba menemukan agenda apa yang dimasukkan dalam pilihan baik verbal maupun visual pada kedua film.

Buku ini membahas tentang bagaimana anak-anak digambarkan dalam dua film Indonesia dan Malaysia (Nusa Rara dan Omar Hana) menyikapi pluralisme.

MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra­konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah­tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama, tentu perlu adanya ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber­sumber terpercaya, seperti teks­teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendialogkan faham dan cara beragama yang moderat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kedua ormas ini, dinilai sebagai salah satu dari beberapa ormas yang berpandangan moderat dan mengedepankan pendekatan humanis sebagai bagian dari strategi moderasi beragama, di samping keduanya memiliki modal jaringan organisasi yang kuat dan luas yang dapat mencapai akar rumput sehingga strategis dalam upaya mengonter radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Moderasi Beragama Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat di Kalangan Generasi Muda Muslim

Lembaga pendidikan Islam merupakan tempat yang sangat vital bagi proses transmisi pengetahuan dan transmutasi kultur keberagamaan. Di tengah gencarnya upaya pemerintah dalam mempromosikan narasi diplomatik sebagai model negara Muslim demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme agama dan toleransi, maka eksistensi dan peran lembaga pendidikan Islam semakin tidak bisa dinafikan. Karena itulah, hadirnya buku hasil kajian Sdr. Nur Kafid ini sangat penting. Selain dapat memperkaya rujukan bagi kajian keislaman Indonesia kontemporer, juga dapat menjadi inspirasi bagi upaya penguatan kultur keberagamaan moderat di lingkungan pendidikan. ÑProf. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjend Pendis, Kemenag RI Buku ini merupakan hasil pergulatan akademik penulis di tengah kecenderungan semakin menguatnya paham, sikap dan perilaku keberagamaan yang intoleran hingga radikal-ekstrem di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda muslim. Untuk itu, hadirnya buku ini sangatlah penting untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para akademisi maupun praktisi yang konsen dalam bidang kajian keislaman, terutama yang berkelindan dengan tren keberagamaan generasi muslim milenial. ÑProf. Dr. Zulkifli, MA. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kaum muda dan dunianya selalu jadi topik menarik. Apalagi ekspresi keagamaan mereka. Dalam konteks moderasi beragama juga begitu, implementasinya pada generasi muda perlu diperhatikan seperti yang dirangkum di buku ini. Menyambut kehadiran buku ini, saya memiliki optimisme kuat. Bahwa ini merupakan perkembangan menarik dan menggembirakan tentang keberlanjutan moderasi beragama di Indonesia. ÑSavic Ali Ketua PBNU dan Founder Islami.co

Karena itulah, hadirnya buku hasil kajian Sdr. Nur Kafid ini sangat penting.

Conquests and Rents

A Political Economy of Dictatorship and Violence in Muslim Societies

"Why do many Muslim-majority societies exhibit dictatorship and violence? It is not due to Islam nor aspects of Muslim culture. Rather, this book argues the institutional legacy of the Muslim conquests and variation in nontax government revenues (rents) explain patterns of dictatorship and violence in many Muslim societies today"--

Why are many Muslim-majority societies prone to dictatorship and violence? The reason is not Islam, but institutions and government finances.

Masculinity, Law and Family

An incisive exploration of representations in law of male sexuality, authority, paternity and men's violence in the family. This book is of central importance to our understanding of the social and political dimension of masculinity.

An incisive exploration of representations in law of male sexuality, authority, paternity and men's violence in the family. This book is of central importance to our understanding of the social and political dimension of masculinity.

Education Trends in a Post-Pandemic Future in the Fields of Engineering, Science, Arts, Humanities, Commerce, Economics, Social Sciences, Law and Management - Challenges and Opportunities

This book collection of 45 chapters draws on the diverse insights of the Post Covid-19 challenges and opportunities to look ahead and across a broad range of issues – education, trade, governance, health, labour, technology to name a few – and consider where the balance of risk and opportunity may come out. It offers decision-makers a comprehensive picture of expected long term changes, and inspiration to leverage the opportunities this crisis offers to improve the state of the world. Academicians must find and establish a new equilibrium and a new normal for learning amidst the present challenges.

Commerce, Economics, Social Sciences, Law and Management - Challenges and Opportunities (Schein)1 ‖ Organization learning, evolution and planned ... This integration can only be made through Total Quality Management (TQM) programs.

Public Management and Governance in Malaysia

Trends and Transformations

The past two and a half decades have seen major transformations in public sector management and governance across the globe. This book examines the ways public sector management and governance in Malaysia has changed and is changing under contemporary reform models. Chapters are written by well-established scholars and academics with intimate knowledge in their respective fields, and provide a thorough and insightful analysis of the reform trends and developments on a range of topics. These include performance management, compensation reforms, public budgeting, accounting and reporting, privatisation and public-private partnership, e-government, managing ethics and accountability, local government and inter-governmental relations. While the book surveys the topics that are central to public sector management and governance, it also focuses on the nature of reforms and changes that were introduced, as well as the forces that have shaped their design and implementation process, and the initial impacts and results. Overall, the book provides students and scholars of Politics and Southeast Asian Studies with a greater appreciation and deeper understanding of the recent developments and current trends of public sector management.

This book examines the ways public sector management and governance in Malaysia has changed and is changing under contemporary reform models.

Transformation Index BTI 2022

Governance in International Comparison

Managing the peaceful transition of authoritarian states to democracy and a market-economic system represents a tremendous challenge. Whether it comes to reconstituting the coherency of the state following armed conflict, expanding participation rights and the rule of law in emerging democracies, overcoming corrupt structures, fighting poverty and inequality, or establishing clear rules for stable market-economic competition, the requirements are enormous, and the pressure on responsible leaders is intense. After all, the quality of governance makes an essential contribution to the success or failure of transformation processes. Accordingly, the Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) systematically places political decision-makers' steering capability at the heart of its analysis and, as a result, is the only index in the world that measures and compares the quality of governance with self-collected data. This is done in the firm conviction that the ongoing comparative study of transformation processes is invaluable for the successful design of reforms and holds enormous global potential to learn from different political strategies for steering change, even though diverse traditions, power configurations, resources and cultures necessarily make each transformation process unique. The BTI measures and compares transition processes in 137 transformation countries with data collected between 2019 and 2021, and establishes their global rating based on detailed country reports. Now in its tenth edition, it offers the opportunity to understand long-term trends and global developments through the analysis of time-series data. The spotlight on current developments is thus complemented by almost two decades of data that captures the most varied transformation processes and puts into perspective recent progress and setbacks on the way to democracy and a market economy.

This is done in the firm conviction that the ongoing comparative study of transformation processes is invaluable for the successful design of reforms and holds enormous global potential to learn from different political strategies for ...

Dinamika Kebijakan: Handbook Kebijakan Publik

Buku digital ini berjudul "Dinamika Kebijakan", merupakan buku yang berisi tentang "Ilmu Kebijakan Publik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Dinamika Kebijakan", merupakan buku yang berisi tentang "Ilmu Kebijakan Publik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.