Sebanyak 1407 item atau buku ditemukan

Citizenship in Indonesia

Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi

Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikkan kewarganegaraan dalam keseharian. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka yakini? Berfokus pada kewarganegaraan adalah suatu perubahan dari menyalahkan atau memuji kaum elite untuk semua hal yang terjadi di negara ini. Pada kenyataannya, jika demokrasi berjalan dengan baik, maka hal itu terjadi karena warga negara-lah yang membuatnya berhasil. Sebaliknya, jika demokrasi memburuk, hal itu bisa terjadi warga negara tidak berbuat cukup untuk memprotes keegoisan para elite. Kami meyakini bahwa kewarganegaraan adalah cara yang bermanfaat untuk membahas tentang politik Indonesia pasca tahun 1998. Kewarganegaraan menyangkut cara-cara warga negara berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara. Perlu dikaji secara empiris, tetapi pada sisi yang lain juga membuat kita berpikir tentang cita-cita bersama. Buku ini memperkenalkan suatu konsep kewarganegaraan yang disesuaikan, tanpa muatan asosiasi dunia Barat, untuk diterapkan di Indonesia. Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik. Kewarganegaraan relevan dengan serangkaian topik hangat - mulai dari hak atas tanah, layanan kesehatan bersubsidi, seks pranikah, hingga peran syariah dan keberadaan LGBT. Kami percaya bahwa gagasan tentang kewarganegaraan dapat menghasilkan energi baru untuk menangani ketidaksetaraan yang semakin meluas di Indonesia

Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik.

Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme

Buku ini berbicara tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak – komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi. Dalam sebuah buku pendek, kiranya lebih baik memusatkan perhatian pada isme-isme yang membentuk nasib dunia daripada membicarakan secara terperinci sejumlah besar isme-isme penting lainnya, tapi tidak menentukan dalam perjuangan merebut pikiran umat manusia. Isme-isme yang kurang penting ini, apakah bersifat filosofis, politis, sosial maupun ekonomis, oleh karena itu dalam buku ini hanya disinggung sepanjang ada hubungannya dengan keempat isme yang besar. Dasar-dasar psikologis dari sistem totaliter dan demokrasi mendapat sorotan khusus dari dekat, karena adalah sukar untuk memahami kedua sistem apabila kita tidak mengerti sifat-sifat kepribadian dan alasan-alasan kejiwaan yang jadi daya tarik bagi masing-masing sistem itu.

Buku ini berbicara tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak – komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi.

Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...

Adjudicating Family Law in Muslim Courts

While there are many books on Islamic family law, the literature on its enforcement is scarce. This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab. It thereby aids the understanding of shari'a law in practice in a number of different cultural and political settings. It shows how the existence of differing views of what shari'a is, as well as the presence of a vast body of legal material which judges can refer to, make it possible for courts to interpret Islamic law in creative and innovative ways.

This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab.

Women and Muslim Family Laws in Arab States

A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy

A number of Arab states have recently either codified Muslim family law for the first time, or have issued amendments or new laws which significantly impact the statutory rights of women as wives, mothers and daughters. In Women and Muslim Family Laws in Arab States Lynn Welchman examines women's rights in Muslim family laws in Arab states across the Middle East while also surveying the public debates surrounding the issues. The author considers these new laws alongside older statutes to comment on the patterns and dynamics of change both in the texts of the laws, and in the processes through by which they are drafted and issued. She draws on original legal texts and explanatory statements as well as on extensive secondary literature particular to certain states for an insight into practice, and on; interventions by women's rights organizations and other parties to the debate in the press and in advocacy materials. The discussions are set in the contemporary global context that 'internationalises' the domestic and regional debates.The book considers laws in states from the Gulf to North Africa in regard to their approaches to issues of codification processes and issues of and of registration, capacity and guardianship in marriage, polygyny, the marital relationship, divorce and child custody. -- Publisher description.

... Islamic law and the challenges of modernity , ( Walnut Creek , 2004 ) pp.183-211 . - ' Modernizing Muslim family law : the case of Egypt ' , 37 Vanderbilt Journal of Transnational Law ( 2004 ) , 1043 . ' Modern family law , 1800 ...

Gender and Equality in Muslim Family Law

Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition

Gender equality is a modern ideal, which has only recently, with the expansion of human rights and feminist discourses, become inherent to generally accepted conceptions of justice. In Islam, as in other religious traditions, the idea of equality between men and women was neither central to notions of justice nor part of the juristic landscape, and Muslim jurists did not begin to address it until the twentieth century. The personal status of Muslim men, women and children continues to be defined by understandings of Islamic law codified and adapted by modern nation-states that assume authority to be the natural prerogative of men, that disadvantage women and that are prone to abuse. This volume argues that effective and sustainable reform of these laws and practices requires engagement with their religious rationales from within the tradition. Gender and Equality in Muslim Family Law offers a groundbreaking analysis of family law, based on fieldwork in family courts, and illuminated by insights from distinguished clerics and scholars of Islam from Morocco, Egypt, Iran, Pakistan and Indonesia, as well as by the experience of human rights and women s rights activists. It explores how male authority is sustained through law and court practice in different contexts, the consequences for women and the family, and the demands made by Muslim women s groups. The book argues for women's full equality before the law by re-examining the jurisprudential and theological arguments for male guardianship (qiwama, wilaya) in Islamic legal tradition. Using contemporary examples from various contexts, from Morocco to Malaysia, this volume presents an informative and vital analysis of these societies and gender relations within them. It unpicks the complex and often contradictory attitudes towards Muslim family law, and the ways in which justice and ethics are conceived in the Islamic tradition. The book offers a new framework for rethinking old formulations so as to reflect contemporary realities and understandings of justice, ethics and gender rights. "

Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition Lena Larsen, Ziba Mir-Hosseini, Christian Moe, Kari Vogt. The first is that of twentieth - century shifts , both globally and locally , in the politics of religion ... MUSLIM FAMILY LAW.

Muslim Family Law in Western Courts

This book focuses on Islamic family law as interpreted and applied by judges in Europe, Australia and North America. It uses court transcriptions and observations to discuss how the most contentious marriage-related issues - consent and age of spouses, dower, polygamy, and divorce - are adjudicated. The solutions proposed by different legal systems are reviewed , and some broader questions are addressed: how Islamic principles are harmonized with norms based on gender equality, how parties bargain strategically in and out of court, and how Muslim diasporas align their Islamic worldview with a Western normative narrative.

Elisa Giunchi. with the effect of furthering the heterogeneity of state Islamic law in those countries in which the criminal and fiscal system have been 'Islamicized'. Today, one century after Bryce and contrary to his predictions, Islamic ...

Marriage on Trial

A Study of Islamic Family Law

Taking an inter-disciplinary approach which straddles law, anthropology sociology and women's studies, Mir-Hosseini shows how women can turn even the most patriarchal elements of Islamic law to their advantage and achieve their personal marital aims.

Taking an inter-disciplinary approach which straddles law, anthropology sociology and women's studies, Mir-Hosseini shows how women can turn even the most patriarchal elements of Islamic law to their advantage and achieve their personal ...

Perempuan Dan Hukum

Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan

... keluarga) terjadi juga pada kasus Ibu Anna dan Ibu Yasinta. Ketiadaan atau ketidakmampuan ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga, ketiadaan anak laki-laki, belum cukup umurnya anak laki-laki dalam keluarga tersebut untuk ...

Tafsir Ayat Muamalah

Buku Tafsir Ayat Muamalah ini disusun berdasarkan rencana pembelajaran pada mata kuliah Tafsir Ayat Muamalah, program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Mata kuliah ini, membekali mahasiswa pemahaman tentang hukum muamalah terkhusus muamalah maliyah yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dengan metodologi tafsir maudhu'i dan pendekatan tafsir tahliy bil ma'tsur dan ma'qul. Sasaran kompetensi mata kuliah ini adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi tafsir ayat muamalah, memanfaatkannya dalam penyelesaian masalah muamalah secara prosedural serta memperhatikan dan menerapkan nilai Al-Quran pada bidang perekonomian, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ekonomi. Terlepas dari struktur bab yang ada, buku ini dapat dibaca secara acak sesuai dengan kebutuhan pembaca terhadap tema-tema tertentu. Pada bab tafsir ayat larangan transaksi riba, penulis memberikan porsi pembahasan lebih panjang karena pentingnya masalah ini, sehingga bab larangan riba dapat disetarakan dengan dua bab pembahasan tema yang lain.

... hadis tersebut dapat diketahui bahwa penetapan harga pada dasarnya ditentukan oleh pasar . Harga dibiarkan mengalir ... ekonomi terhadap hukum kartel , hukum Islam menggunakan teori kaidah fiqih jie viell sebagai " pisau analisis ...