Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Essentials of Behavioral Research

Methods and Data Analysis

This is a classic advanced undergraduate/graduate text in research methods which requires statistics as a prerequisite. The first half of the text concentrates on research methods and the second half introduces students to advanced statistical procedures.

This is a classic advanced undergraduate/graduate text in research methods which requires statistics as a prerequisite.

The Power of Information Networks

New Directions for Agenda Setting

The news media have significant influence on the formation of public opinion. Called the agenda-setting role of the media, this influence occurs at three levels. Focusing public attention on a select few issues or other topics at any moment is level one. Emphasizing specific attributes of those issues or topics is level two. The Power of Information Networks: The Third Level of Agenda Setting introduces the newest perspective on this influence. While levels one and two are concerned with the salience of discrete individual elements, the third level offers a more comprehensive and nuanced perspective to explain media effects in this evolving media landscape: the ability of the news media to determine how the public associates the various elements in these media messages to create an integrated picture of public affairs. This is the first book to detail the theoretical foundations, methodological approaches, and international empirical evidence for this new perspective. Cutting-edge communication analytics such as network analysis, Big Data and data visualization techniques are used to examine these third-level effects. Diverse applications of the theory are documented in political communication, public relations, health communication, and social media research. The Power of Information Networks will interest scholars, students and practitioners concerned with the media and their social and cultural effects.

This is the first book to detail the theoretical foundations, methodological approaches, and international empirical evidence for this new perspective.

Making the News

Politics, the Media, and Agenda Setting

Media attention can play a profound role in whether or not officials act on a policy issue, but how policy issues make the news in the first place has remained a puzzle. Why do some issues go viral and then just as quickly fall off the radar? How is it that the media can sustain public interest for months in a complex story like negotiations over Obamacare while ignoring other important issues in favor of stories on “balloon boy?” With Making the News, Amber Boydstun offers an eye-opening look at the explosive patterns of media attention that determine which issues are brought before the public. At the heart of her argument is the observation that the media have two modes: an “alarm mode” for breaking stories and a “patrol mode” for covering them in greater depth. While institutional incentives often initiate alarm mode around a story, they also propel news outlets into the watchdog-like patrol mode around its policy implications until the next big news item breaks. What results from this pattern of fixation followed by rapid change is skewed coverage of policy issues, with a few receiving the majority of media attention while others receive none at all. Boydstun documents this systemic explosiveness and skew through analysis of media coverage across policy issues, including in-depth looks at the waxing and waning of coverage around two issues: capital punishment and the “war on terror.” Making the News shows how the seemingly unpredictable day-to-day decisions of the newsroom produce distinct patterns of operation with implications—good and bad—for national politics.

Boydstun documents this systemic explosiveness and skew through analysis of media coverage across policy issues, including in-depth looks at the waxing and waning of coverage around two issues: capital punishment and the “war on terror ...

Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945)

Agaknya tidak berlebihan bahwa semakin lama dijalankan dan di ajarkan negara hukum, semakin kita sadari akan kekurangannya, yakni: negara hukum yang bagaimanakah? Corak negara hukum apa yang yang hendak dikembangkan? Konsep negara hukum yang manakah yang layak dan sebaiknya dianut dan dijalankan oleh suatu negara? Apakah ada konsep atau model negara hukum dan syarat-syarat apa sajakah yang seharusnya dimilik oleh suatu negara hukum? Bukankah semua negara menamakan dirinya adalah negara hukum, oleh sebab semua negara dijalankan berdasarkan ketentuan dan pembatasan- pembatasan yang telah dibuat oleh rakyat negara yang bersangkutan? Adakah suatu model dan bentuk atau corak negara hukum yang merupakan “standard” negara hukum, ataukah negara hukum itu tergantung kepada sistem politik-hukum dan tata budaya dan kebiasaan yang berlaku dan yang dipandang patut oleh negara bersangkutan?1 Setidaknya hal ini haruslah sudah terjawab di tengah-tengah perkembangan hukum tata negara saat ini.

Buku Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negaran Republik Indonesia Tahun 1945) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Radio Propaganda and the Broadcasting of Hatred

Historical Development and Definitions

During the Rwandan genocide of 1994, radio was used as a tool to encourage hatred, to dehumanize 'others' and to incite the mass murder or targeted groups. It became infamous - the radio station was nicknamed radio machete. In Kenya in 2007-8, local radio stations broadcast messages which incited violence, and for twelve years Nazi-controlled radio spewed out a constant stream of racial hatred against Jews, Russians and other Slavs. This set the agenda for genocide and the inhuman treatment of enemy peoples. This book gives a detailed account of the development of propaganda and the way radio transformed the delivery and impact of propaganda, making possible the use of hate broadcasting as a weapon. Despite many studies of propaganda, the trials at Nuremburg, Arusha and an impending trial of Kenyans at the Hague, there is still no definition of hate radio - Keith Somerville provides a clear picture of what it involves and defines its key characteristics.

This book gives a detailed account of the development of propaganda and the way radio transformed the delivery and impact of propaganda, making possible the use of hate broadcasting as a weapon.

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya jika mengalami masalah-masalah hukum seperti itu. Buku ini juga bisa dijakikan pegangan bagi anggota Polri, para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim--terutama yang masih baru atau pemula--dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum.

Politik Sistem Jaminan Sosial

"""Sistem jaminan sosial yang menciptakan rasa aman mesti ada dalam sistem ekonomi pasar. Karena merupakan sistem pengumpul dana publik dan dukungan politik yang dahsyat, reformasinya penuh dengan benturan kepentingan dan intrik politik. Jaminan sosial memang sangat politis. Pergelutannya di Indonesia sangat luar biasa. Lebih luar biasa lagi, uraian Dr. Dinna sangat lengkap. Buku ini wajib dibaca oleh politisi, birokrat, akademisi, mahasiswa, aktivis dan pelaku bisnis. - Prof. Hasbullah Thabrani, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Bagaimana cara terbaik untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi sambil melindungi warga negara Indonesia dari kekejaman pasar dunia? Dengan prosa yang memikat, Dinna Wisnu menyajikan analisisnya secara meyakinkan mengenai politik sistem jaminan sosial. Suatu sumbangan besar bagi studi kebijakan umum. - Prof. R. William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik, The Ohio State University, Amerika Serikat Rakyat kebanyakan tak menuntut macam-macam. Kebahagiaan akan hadir pada mereka bila memiliki rasa aman, dalam kehidupan keseharian maupun masa depan. Buku ini merupakan sumbangsih berarti bagi peletakan landasan bangunan kokoh sistem ekonomi yang berkeadilan. - Faisal Basri, Ekonom, Universitas Indonesia"""

Dengan prosa yang memikat, Dinna Wisnu menyajikan analisisnya secara meyakinkan mengenai politik sistem jaminan sosial. Suatu sumbangan besar bagi studi kebijakan umum. - Prof.

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru

Buku ini berupaya merangkai dan membingkai keping demi keping sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia dengan segala dinamika dan perubahannya serta berbagai faktor yang mengitarinya. Keping pertama buku ini memotret pembagian dan distribusi kekuasaan, perwakilan politik, serta partisipasi politik dan budaya politik yang melingkupinya. Kemudian dirangkai dengan potret otonomi daerah dengan segala kompleksitas permasalahannya serta lembaga politik dan kehidupan demokrasi yang berlangsung di daerah. Pada keping terakhir, disajikan netralitas politik TN I dan PNS , hubungan bisnis dan politik, serta saling pengaruh antarmedia dan pemerintah serta fenomena kebangkitan atau kemunduran partai politik berbasis agama. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

... (1962) Gerchenkron berpendapat bahwa di negara-negara yang memiliki keterlambatan ekonomi (the backwardness ofcountry), ... yaitu kelas kapitalis atau borjuis, di dalam kasus negara Bonaparte, negara dilihat memiliki otonomi yang ...

Moral Mappings of South and North

The term 'Global South' marks a new attempt at providing order and meaning in the current global political constellation, replacing the term 'Third World'. But the term 'Global South' is fraught with many ambiguities. This book explores the possible meanings of this new distinction and assesses the advantages and disadvantages of adopting it for understanding the contemporary world. It casts a wide exploratory net, addressing historical transformations of world-interpretation and wider cultural-intellectual meanings.

... 90 SSC acronym (South-South Cooperation), 127, 131 St Petersberg, 74–5 state socialism, 5 Steiner, George, 197 'struggle', 140–9 Subrahmanyam, Sanjay, 66 Sufism, 174 Sukarno (President of Indonesia), 58 El Sur, 206 Suvchinsky, Petr, ...