Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Ekonomi Politik

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik (good gaverment) di suatu negara (Indonesia). Buku pedoman belajar ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka untuk menerima segala bentuk masukan yang bersifat membangun. Semoga tersusunnya buku ini dapat bermanfaat untuk belajar mengajar, juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan politik di kemudian hari.

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik ...

Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia.

Tak Perlu Ratu Adil: Kumpulan Esai tentang Politik, Demokrasi, dan Anak Muda

“EDBERT GANI adalah salah satu pemikir muda Indonesia yang saat ini berdiri di garis terdepan. Buku ini adalah buktinya. Dengan argumen yang tersusun dan tajam, serta dengan pengetahuan mendalam, dia mengulas banyak hal, termasuk jiwa dan arus politik kaum muda kita sekarang. Dia tidak ragu berpendapat, bahkan mengkritik atau memuji Presiden Jokowi. Buku ini adalah buku Edbert Gani yang pertama. Kita tentu berharap dia terus belajar dan berkarya. Semoga dia dan generasinya lebih memperkaya lagi kehidupan intelektual negeri kita di masa-masa mendatang.” —Rizal Mallarangeng, Pendiri Freedom Institute “Buku ini merupakan kumpulan artikel yang merangkum peristiwa politik Indonesia dalam kurun 2017-2022, terutama peristiwa-peristiwa besar, seperti kejadian 212 yang menggemparkan, Pemilu 2019, pandemi, hingga gejolak politik di awal periode kedua Jokowi. Tema-tema yang diangkat: milenial, populisme, penurunan kualitas demokrasi di periode kedua Jokowi, rasisme, distribusi kesejahteraan, hingga pandemi. Yang menonjol dari buku ini, naskahnya mempunyai sudut pandang dan analisis yang menarik dan baru. Intinya, argumen dalam buku ini berkelas, bukan pasaran, seperti dalam diskusi atau tulisan dengan tema serupa. Lain daripada yang lain.” — J. Kristiadi, Peneliti Senior CSIS “Saya selalu merasa Indonesia butuh lebih banyak orang muda pemikir... Gani adalah salah satunya, khususnya untuk topik politik praktis. Saya merekomendasikan buku ini untuk yang ingin mendapat insight tentang kondisi demokrasi Indonesia hari ini. —Andhyta F. Utami, Co-Founder of Think Policy

“EDBERT GANI adalah salah satu pemikir muda Indonesia yang saat ini berdiri di garis terdepan.

Globalisasi Politik

Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan

Secara substansial Globalisasi Politik merupakan teori politik kebersamaan (political communitarianism) yang menggambarkan bangunan kerja teori politik dalam ilmu politik. Cara kerja teori politik yang mendunia ini mendapat afirmasinya secara bersama di setiap negara pada identitas sosial kultur, kerangka kerja dalam menentukan tujuan dari etos politik, struktur institusi yang eksis dalam perlindungan, berlakunya hubungan simetris dan kongruen dalam hal kebijakan, adanya struktur bersama, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam politik modern (baca: globalization process) inilah, yang merupakan sosok negara kesejahteraan (the walfare state) hadir secara mendunia (internationalization) dan pada saat yang sama menjangkau setiap negara bangsa. Globalisasi Politik, Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan semestinya menjadi tipping point dalam seluruh pembangunan politik di setiap negara.

Secara substansial Globalisasi Politik merupakan teori politik kebersamaan (political communitarianism) yang menggambarkan bangunan kerja teori politik dalam ilmu politik.

Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi. Suasana batin yang terjadi dalam pengimplementasian politik desentralisasi adalah mengerasnya politik primordialisme dalam perebutan jabatan publik dan pengisian jabatan strategis dalam tubuh birokrasi daerah. Ekspresi politik primordialisme dihadirkan dalam bentuk etnisitas, politik dinasti atau politik kekerabatan, kehadiran bangsawan lokal, dan pengaktifan adat sebagai norma dan identitas diri masyarakat lokal. Ekspresi primordialisme mengemuka dan mengeras dalam ajang pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan dalam tubuh birokrasi. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah juga bisa disulap menjadi arena pertarungan nyata politik primordialisme.

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi.

Menuju Reformasi Partai Politik

Partai politik dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia hari ini dapat diibaratkan sebagai bintang yang tengah bersinar. Betapa tidak, hampir semua aspek kehidupan politik bangsa kita turut ditentukan oleh partai politik. Putih ataupun hitamnya nasib negeri ini, begitu pula, baik dan buruknya masa depan demokrasi dan pemerintahan bangsa kita, sangat ditentukan oleh kualitas komitmen para elite dan pemimpin politik yang terhimpun di dalam partaipartai politik. Dalam situasi itulah buku ini ditulis, untuk memotret kondisi partai politik kita saat ini. Apa yang dibahas dalam buku ini sudah tentu bukan untuk mengadili atau menghakimi partai politik. Sebaliknya, naskah-naskah riset ini hendak mengingatkan kembali peran strategis dan tanggung jawab parpol yang begitu besar. Beberapa pokok yang akan dibahas dalam buku ini antara lain (1) Partai, Sistem Kepartaian, dan Konsolidasi Demokrasi, (2) Sistem Multipartai dan Presidensialisme, (3) Korupsi dan Keniscayaan Reformasi Partai Politik, (4) Personalisasi Partai Politik Era Reformasi, (5) Problem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik, (6) Faksi dan Konflik Internal Partai sampai (7) Masalah Pendanaan Parpol Oleh Negara. Buku ini ingin mengingatkan kembali bahwa marwah parpol sebagai jembatan bagi aspirasi dan kepentingan rakyat harus dipulihkan agar demokrasi kita bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat, tercapainya keadilan, dan terwujudnya kemakmuran.

Partai politik dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia hari ini dapat diibaratkan sebagai bintang yang tengah bersinar.

SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK: Berakhirnya Kekuasaan Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam Lintasan Sejarah Timor Timur

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737542 Buku ini sesuai dengan judulnya mencoba mengaitkan tersingkirnya tiga Presiden RI, Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam lintasan sejarah Timor Timur, yang tentu saja dalam tataran dan perspektif yang berbeda sejak tahun 1960-an hingga 1999. Sebuah rentang waktu yang tidak mencakup administrasi pemerintahan Presiden Wahid, Megawati dan Yudhoyono, namun mempunyai korelasi dengan keadaan politik yang relevan sekarang ini dan di masa mendatang, yakni upaya menggoyang kursi kepresidenan RI yang tak mengenal kata henti baik terang-terangan maupun terselubung, meskipun sang Presiden tersebut terpilih secara konstititusional, meskipun tidak mudah melawan UUD ‘45 yang telah empat kali diamandemen.

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737542 Buku ini sesuai dengan judulnya mencoba mengaitkan tersingkirnya tiga Presiden RI, Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam lintasan sejarah Timor Timur, yang tentu saja dalam tataran ...

EKONOMI POLITIK PANDEMI Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian berbagai negara di belahan dunia dan juga kita semua. Sebab, telah menyebabkan kematian secara massal. Untuk itu, demi alasan kesehatan dunia, sebagian besar negara kemudian melakukan berbagai langkah-langka pencegahan seperti pembatasan kunjungan wisatawan antara negara, hubungan kerja sama, dan aktivitas lainnya yang dianggap dapat memicu penyebaran Covid-19. Sebagaimana dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia selama pandemi Covid-19 dalam hal ini pembatasan sosial berskala besar: pusat perbelanjaan, pendidikan, rumah ibadah, dan penutupan situs wisata. Sehingga, ekonomi negara secara nasional mengalami pelemahan bahkan kelumpuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Covid-19 tidak hanya memberikan dampak kesehatan, namun juga secara ekonomi. Terlepas dari persoalan kesehatan, Covid-19 mem-berikan dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat ekonomi Indonesia sangat terpuruk, berada pada minus 5,32 persen. Begitu juga dengan angka kemiskinan, selama pandemi Covid-19, mengalami peningkatan. Sebab, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapat bahkan mengalami kehilangan pekerjaan. Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa. Apakah ekosistem ekonomi pedesaan memiliki kemampuan lebih survive di tengah pancaroba resesi global akibat wabah ini. Dengan adanya kebijakan BLT-Dana Desa diharapkan dapat membantu memulihkan masyarakat, sehingga per-tumbuhan ekonomi secara nasional dapat stabil kembali. Kendati demikian, dalam pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa tidak berjalan mulus seperti dibayangkan. Tentu saja, kebijakan tersebut akan mengalami banyak hambatan bahkan melahirkan permasalahan baru. Karenanya, peneli-tian akan melakukan kajian proses “Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa (Dampak Covid-19) Pada Gelombang Pertama Tahun 2020” dengan alur dari pemerintahan pusat sampa ke perintahkan desa dan dampaknya bagi masyarakat selam pandemi covid-19. Sebuah kebijakan tanpa implementasi yang efektif, maka sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Imple-mentasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan demi melaksanakan sebuah kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal ini adalah pelaksanaan berbagai macam program dalam kebijakan. Pelaksanaan program kebijakan dilakukan setelah melewati tahapan tertentu. Dimulai dari perumusan kebijakan, penetapan, dan pengesahan kebijakan kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan (instansi) terkait. Dalam proses kebijakan, implementasi kebijakan adalah penentu terlaksananya suatu kebijakan. Di sisi yang lain implementasi kebijakan dapat berdampak baik atau jauh dari yang diharapkan. Konsekuensi-konsekuensi tersebut itulah yang akan dihadapi oleh masyarakat. Tulisan kedua oleh Sanny Novrima dan Ikhwan mendiskusikan dan mengevaluasi kartu Pra kerja yang berhimpitan dengan pandemi dan juga diskursus UU Cipta Kerja atau yang popular dengan omnibuslaw. Berdasarkan sensus penduduk 2020, Indonesia menempati posisi ke 4 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yakni sebesar 274 juta jiwa. Besarnya populasi di Indonesia tentu memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan menjadi menjadi 26,42 juta jiwa hingga pada Maret 2020, yang mana sebelumnya angka tersebut disumbang sebesar 1,63 juta jiwa di bulan September 2019 dan 1,28 juta jiwa di bulan Maret 2019. Tingginya jumlah tingkat pengangguran di Indonesia tentu dapat dipengaruhi oleh kurangnya tersedia lapangan kerja yang dapat menampung para angkatan kerja bahkan sebelum pandemi, sehingga wabah ini memberikan daya tekan ganda (double exposure) yang merebak masuk ke Indonesia dan merusak tatanan kegiatan ekonomi yang belum kuat. Hal ini membuat banyak pelaku usaha harus gulung tikar dan para pekerja yang harus terdepak dari kegiatan perusahan-perusahan yang bangkrut. Selanjutnya juga kriteria tinggi yang diharapkan oleh perusahaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya juga menjadi masalah tersendiri terhadap kondisi angkatan kerja Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, dengan meng-gandeng sektor swasta pemerintah dengan semangat gotong royong meluncurkan program kartu prakerja yang mana itu merupakan program untuk pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang guna mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini juga menjangkau kepada para pekerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak langsung akibat Covid-19. Ini menjadi sebuah harapan agar dapat menanggulangi permasalahan pengangguran yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya dan para menjadikan Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi SDM yang unggul dan memiliki daya lenting yang hebat.

Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa.

Bola Politik dan Politik Bola

"""Pertarungan politik dan pertarungan bola, sebetulnya, sama sengit dan menegangkan. Di lapangan bola, seluruh pemain, pelatih, manajer, dan pembina berjuang mati-matian untuk memenangkan pertarungan; apalagi pada Piala Dunia atau Piala Eropa. Martabat dan nama bangsa terkait langsung pada event besar seperti itu. Pertarungan politik lebih dahsyat. Scope pertarungan politik dan hasilnya jauh lebih luas. Dengan kekuasaan politik, Anda bisa mengatur negara, provinsi, atau kabupaten. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, seorang presiden dapat sepenuhnya mengendalikan Kapolri atau Jaksa Agung, sehingga fungsi penegakan hukum kedua aparat ini kadang berjalan terseok-seok. Tim nasional Indonesia kembali dipukul Malaysia: 2-0. Sejak Kejuaraan AFF digulirkan, Indonesia sekali pun tidak pernah Juara AFF. Sebelumnya, Timnas kita malah dipukul 10-0 oleh Qatar. Memalukan! Perpecahan parah dalam tubuh organisasi sepak bola kita membuat prestasi sepak bola semakin terpuruk saja. Itulah konsekuensi dari upaya politisasi bola oleh orang-orang yang penuh vested interest. Salah orang-orang bola sendiri! Begitu banyak avonturir kita yang sengaja hendak menghancurkan PSSI, semata- mata karena ambisi untuk menjadi penguasa PSSI. Biang keroknya adalah kelahiran Liga Primer Indonesia (LPI) yang merecoki Liga Super Indonesia (LSI) dan PSSI. Kini, giliran KPSI yang terus menggoyang kepemimpinan Djohar Arifin. Dendam kontra dendam berakibat hancurnya sepak bola Indonesia. Buku ini memberikan latar belakang dan kisah yang kaya tentang kerusakan sepak bola Indonesia; sama ceritanya dengan rusaknya perpolitikan dan demokrasi kita! Buku ini adalah sebuah eksperimen (inovatif) dari seorang kolega saya, sekaligus pemikir dalam ilmu komunikasi. Jika William Stephenson melahirkan buku The Play Theory of Communication yang dianggap sebagai salah satu buku klasik dalam studi komunikasi dan budaya, maka buku karya Profesor Tjipta Lesmana ini barangkali nantinya layak disebut The Ball Theory of (Political) Communication. Tentu ini adalah sebuah buku unik tentang teori tersebut di Indonesia dalam versi kontemporernya. -Effendi Gazali, PhD., MPS ID; Pencinta bola, peneliti komunikasi politik"""

Jika William Stephenson melahirkan buku The Play Theory of Communication yang dianggap sebagai salah satu buku klasik dalam studi komunikasi dan budaya, maka buku karya Profesor Tjipta Lesmana ini barangkali nantinya layak disebut The Ball ...

Relasi Kuasa Media Politik

Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi

Sesungguhnya tidaklah mudah mengurai benang kusut dunia penyiaran Indonesia. Namun hal itu tidaklah berlaku bagi penulis buku ini. Kepiawaiannya mengelaborasi dan menganalisa dibuktikan dengan menghadirkan gambaran buramnya cermin penyiaran televisi swasta karena narasi-narasi konten siaran berbagai program acara tidak terkecuali siaran berita. Tidak tanggung-tanggung penulis menjelajahi problem konten siaran berita televisi swasta ini melalui faktor kontestasi politik, kontestasi ekonomi, kontestasi ideologi, dan kontestasi ruang publik (public sphere). Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita. Selamat bercermin…” —Syafril Nasution Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita.