Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi. Suasana batin yang terjadi dalam pengimplementasian politik desentralisasi adalah mengerasnya politik primordialisme dalam perebutan jabatan publik dan pengisian jabatan strategis dalam tubuh birokrasi daerah. Ekspresi politik primordialisme dihadirkan dalam bentuk etnisitas, politik dinasti atau politik kekerabatan, kehadiran bangsawan lokal, dan pengaktifan adat sebagai norma dan identitas diri masyarakat lokal. Ekspresi primordialisme mengemuka dan mengeras dalam ajang pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan dalam tubuh birokrasi. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah juga bisa disulap menjadi arena pertarungan nyata politik primordialisme.

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi.

Menuju Reformasi Partai Politik

Partai politik dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia hari ini dapat diibaratkan sebagai bintang yang tengah bersinar. Betapa tidak, hampir semua aspek kehidupan politik bangsa kita turut ditentukan oleh partai politik. Putih ataupun hitamnya nasib negeri ini, begitu pula, baik dan buruknya masa depan demokrasi dan pemerintahan bangsa kita, sangat ditentukan oleh kualitas komitmen para elite dan pemimpin politik yang terhimpun di dalam partaipartai politik. Dalam situasi itulah buku ini ditulis, untuk memotret kondisi partai politik kita saat ini. Apa yang dibahas dalam buku ini sudah tentu bukan untuk mengadili atau menghakimi partai politik. Sebaliknya, naskah-naskah riset ini hendak mengingatkan kembali peran strategis dan tanggung jawab parpol yang begitu besar. Beberapa pokok yang akan dibahas dalam buku ini antara lain (1) Partai, Sistem Kepartaian, dan Konsolidasi Demokrasi, (2) Sistem Multipartai dan Presidensialisme, (3) Korupsi dan Keniscayaan Reformasi Partai Politik, (4) Personalisasi Partai Politik Era Reformasi, (5) Problem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik, (6) Faksi dan Konflik Internal Partai sampai (7) Masalah Pendanaan Parpol Oleh Negara. Buku ini ingin mengingatkan kembali bahwa marwah parpol sebagai jembatan bagi aspirasi dan kepentingan rakyat harus dipulihkan agar demokrasi kita bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat, tercapainya keadilan, dan terwujudnya kemakmuran.

Partai politik dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia hari ini dapat diibaratkan sebagai bintang yang tengah bersinar.

SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK: Berakhirnya Kekuasaan Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam Lintasan Sejarah Timor Timur

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737542 Buku ini sesuai dengan judulnya mencoba mengaitkan tersingkirnya tiga Presiden RI, Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam lintasan sejarah Timor Timur, yang tentu saja dalam tataran dan perspektif yang berbeda sejak tahun 1960-an hingga 1999. Sebuah rentang waktu yang tidak mencakup administrasi pemerintahan Presiden Wahid, Megawati dan Yudhoyono, namun mempunyai korelasi dengan keadaan politik yang relevan sekarang ini dan di masa mendatang, yakni upaya menggoyang kursi kepresidenan RI yang tak mengenal kata henti baik terang-terangan maupun terselubung, meskipun sang Presiden tersebut terpilih secara konstititusional, meskipun tidak mudah melawan UUD ‘45 yang telah empat kali diamandemen.

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737542 Buku ini sesuai dengan judulnya mencoba mengaitkan tersingkirnya tiga Presiden RI, Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam lintasan sejarah Timor Timur, yang tentu saja dalam tataran ...

EKONOMI POLITIK PANDEMI Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian berbagai negara di belahan dunia dan juga kita semua. Sebab, telah menyebabkan kematian secara massal. Untuk itu, demi alasan kesehatan dunia, sebagian besar negara kemudian melakukan berbagai langkah-langka pencegahan seperti pembatasan kunjungan wisatawan antara negara, hubungan kerja sama, dan aktivitas lainnya yang dianggap dapat memicu penyebaran Covid-19. Sebagaimana dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia selama pandemi Covid-19 dalam hal ini pembatasan sosial berskala besar: pusat perbelanjaan, pendidikan, rumah ibadah, dan penutupan situs wisata. Sehingga, ekonomi negara secara nasional mengalami pelemahan bahkan kelumpuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Covid-19 tidak hanya memberikan dampak kesehatan, namun juga secara ekonomi. Terlepas dari persoalan kesehatan, Covid-19 mem-berikan dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat ekonomi Indonesia sangat terpuruk, berada pada minus 5,32 persen. Begitu juga dengan angka kemiskinan, selama pandemi Covid-19, mengalami peningkatan. Sebab, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapat bahkan mengalami kehilangan pekerjaan. Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa. Apakah ekosistem ekonomi pedesaan memiliki kemampuan lebih survive di tengah pancaroba resesi global akibat wabah ini. Dengan adanya kebijakan BLT-Dana Desa diharapkan dapat membantu memulihkan masyarakat, sehingga per-tumbuhan ekonomi secara nasional dapat stabil kembali. Kendati demikian, dalam pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa tidak berjalan mulus seperti dibayangkan. Tentu saja, kebijakan tersebut akan mengalami banyak hambatan bahkan melahirkan permasalahan baru. Karenanya, peneli-tian akan melakukan kajian proses “Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa (Dampak Covid-19) Pada Gelombang Pertama Tahun 2020” dengan alur dari pemerintahan pusat sampa ke perintahkan desa dan dampaknya bagi masyarakat selam pandemi covid-19. Sebuah kebijakan tanpa implementasi yang efektif, maka sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Imple-mentasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan demi melaksanakan sebuah kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal ini adalah pelaksanaan berbagai macam program dalam kebijakan. Pelaksanaan program kebijakan dilakukan setelah melewati tahapan tertentu. Dimulai dari perumusan kebijakan, penetapan, dan pengesahan kebijakan kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan (instansi) terkait. Dalam proses kebijakan, implementasi kebijakan adalah penentu terlaksananya suatu kebijakan. Di sisi yang lain implementasi kebijakan dapat berdampak baik atau jauh dari yang diharapkan. Konsekuensi-konsekuensi tersebut itulah yang akan dihadapi oleh masyarakat. Tulisan kedua oleh Sanny Novrima dan Ikhwan mendiskusikan dan mengevaluasi kartu Pra kerja yang berhimpitan dengan pandemi dan juga diskursus UU Cipta Kerja atau yang popular dengan omnibuslaw. Berdasarkan sensus penduduk 2020, Indonesia menempati posisi ke 4 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yakni sebesar 274 juta jiwa. Besarnya populasi di Indonesia tentu memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan menjadi menjadi 26,42 juta jiwa hingga pada Maret 2020, yang mana sebelumnya angka tersebut disumbang sebesar 1,63 juta jiwa di bulan September 2019 dan 1,28 juta jiwa di bulan Maret 2019. Tingginya jumlah tingkat pengangguran di Indonesia tentu dapat dipengaruhi oleh kurangnya tersedia lapangan kerja yang dapat menampung para angkatan kerja bahkan sebelum pandemi, sehingga wabah ini memberikan daya tekan ganda (double exposure) yang merebak masuk ke Indonesia dan merusak tatanan kegiatan ekonomi yang belum kuat. Hal ini membuat banyak pelaku usaha harus gulung tikar dan para pekerja yang harus terdepak dari kegiatan perusahan-perusahan yang bangkrut. Selanjutnya juga kriteria tinggi yang diharapkan oleh perusahaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya juga menjadi masalah tersendiri terhadap kondisi angkatan kerja Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, dengan meng-gandeng sektor swasta pemerintah dengan semangat gotong royong meluncurkan program kartu prakerja yang mana itu merupakan program untuk pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang guna mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini juga menjangkau kepada para pekerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak langsung akibat Covid-19. Ini menjadi sebuah harapan agar dapat menanggulangi permasalahan pengangguran yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya dan para menjadikan Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi SDM yang unggul dan memiliki daya lenting yang hebat.

Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa.

Bola Politik dan Politik Bola

"""Pertarungan politik dan pertarungan bola, sebetulnya, sama sengit dan menegangkan. Di lapangan bola, seluruh pemain, pelatih, manajer, dan pembina berjuang mati-matian untuk memenangkan pertarungan; apalagi pada Piala Dunia atau Piala Eropa. Martabat dan nama bangsa terkait langsung pada event besar seperti itu. Pertarungan politik lebih dahsyat. Scope pertarungan politik dan hasilnya jauh lebih luas. Dengan kekuasaan politik, Anda bisa mengatur negara, provinsi, atau kabupaten. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, seorang presiden dapat sepenuhnya mengendalikan Kapolri atau Jaksa Agung, sehingga fungsi penegakan hukum kedua aparat ini kadang berjalan terseok-seok. Tim nasional Indonesia kembali dipukul Malaysia: 2-0. Sejak Kejuaraan AFF digulirkan, Indonesia sekali pun tidak pernah Juara AFF. Sebelumnya, Timnas kita malah dipukul 10-0 oleh Qatar. Memalukan! Perpecahan parah dalam tubuh organisasi sepak bola kita membuat prestasi sepak bola semakin terpuruk saja. Itulah konsekuensi dari upaya politisasi bola oleh orang-orang yang penuh vested interest. Salah orang-orang bola sendiri! Begitu banyak avonturir kita yang sengaja hendak menghancurkan PSSI, semata- mata karena ambisi untuk menjadi penguasa PSSI. Biang keroknya adalah kelahiran Liga Primer Indonesia (LPI) yang merecoki Liga Super Indonesia (LSI) dan PSSI. Kini, giliran KPSI yang terus menggoyang kepemimpinan Djohar Arifin. Dendam kontra dendam berakibat hancurnya sepak bola Indonesia. Buku ini memberikan latar belakang dan kisah yang kaya tentang kerusakan sepak bola Indonesia; sama ceritanya dengan rusaknya perpolitikan dan demokrasi kita! Buku ini adalah sebuah eksperimen (inovatif) dari seorang kolega saya, sekaligus pemikir dalam ilmu komunikasi. Jika William Stephenson melahirkan buku The Play Theory of Communication yang dianggap sebagai salah satu buku klasik dalam studi komunikasi dan budaya, maka buku karya Profesor Tjipta Lesmana ini barangkali nantinya layak disebut The Ball Theory of (Political) Communication. Tentu ini adalah sebuah buku unik tentang teori tersebut di Indonesia dalam versi kontemporernya. -Effendi Gazali, PhD., MPS ID; Pencinta bola, peneliti komunikasi politik"""

Jika William Stephenson melahirkan buku The Play Theory of Communication yang dianggap sebagai salah satu buku klasik dalam studi komunikasi dan budaya, maka buku karya Profesor Tjipta Lesmana ini barangkali nantinya layak disebut The Ball ...

Relasi Kuasa Media Politik

Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi

Sesungguhnya tidaklah mudah mengurai benang kusut dunia penyiaran Indonesia. Namun hal itu tidaklah berlaku bagi penulis buku ini. Kepiawaiannya mengelaborasi dan menganalisa dibuktikan dengan menghadirkan gambaran buramnya cermin penyiaran televisi swasta karena narasi-narasi konten siaran berbagai program acara tidak terkecuali siaran berita. Tidak tanggung-tanggung penulis menjelajahi problem konten siaran berita televisi swasta ini melalui faktor kontestasi politik, kontestasi ekonomi, kontestasi ideologi, dan kontestasi ruang publik (public sphere). Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita. Selamat bercermin…” —Syafril Nasution Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita.

Politik Pembangunan: paradoks, teori, aktor, dan ideologi

Dalam dunia akademik, politik pembangunan banyak disebutsebut sebagai sebuah perspektif untuk menganalis pembangunan dari sudut politik. Keberadaannya diperlukan karena selama ini, perspektif pembangunan hanya dilihat dari sudut ekonomi ataupun fisik atau kebendaan saja. Sayangnya, mereka yang mencari perspektif dari sudut politik dalam menganalisis pembangunan kesulitan untuk menjelaskannya. Sumber-sumber atau bahan bacaan yang terkait dengan isu ini pun sangat terbatas,—untuk tidak mengatakan sulit ditemukan apalagi dalam bahasa Indonesia. Jika pun ada misalnya hanya tersedia dalam bentuk jurnal atau bab dalam buku yang ditulis tidak terlalu dalam atau hanya menyinggung saja. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di universitas ataupun perpustakaan publik jarang sekali menyediakan sumber- sumber atau buku yang berbicara langsung tentang politik pembangunan. Akibatnya,—sekali lagi mereka yang ingin memahami atau menganalisis pembangunan kembali terjebak dalam analisis perspektif ekonomi ataupun fisik saja. Tentu saja, realitas ini menyebabkan analisis terkait politik pembangunan menjadi dangkal dan tidak menjelaskan perspektif politik yang sebenarnya dalam menjelaskan pembangunan. Buku persembahan penerbit Prenada Media

Dalam dunia akademik, politik pembangunan banyak disebutsebut sebagai sebuah perspektif untuk menganalis pembangunan dari sudut politik.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah fenomena yang selalu menarik untuk dicermati dalam setiap sistem politik. Namun, studi tentang komunikasi politik yang diperuntukkan bagi para politikus ataupun pejabat negara terasa masih langka dan harus terus menjadi sentral perhatian. Buku Komunikasi Politik ini adalah salah satunya. Tidak hanya membahas hakikat komunikasi politik, buku ini secara detail dan komplet juga akan membahas praktik komunikasi politik dalam demokrasi dan hubungan internasional. Para politikus selalu mencari dan mengejar kekuasaan dalam seluruh perjuangan politiknya. Itu adalah hal yang biasa dalam politik. Menyimak buku Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan yang ditulis oleh Dr. Thomas Tokan Pureklolon, penulis berupaya untuk membuka horizon para politikus secara terang-benderang dengan menawarkan pemikiran-pemikiran yang mampu mencerahkan para politikus dalam kiprah politiknya, di mana para politikus bukan hanya berjuang untuk meraih kekuasaan, melainkan juga mampu mempertahankan integritas dalam seluruh perjuangan sebagai elite politik di negeri ini. —Akbar Tandjung Politikus Senior/Tokoh Nasional Ketika praktik politik dari elite politik di negeri ini tidak pernah absen terhadap tawar-menawar (bargaining position) dalam dukungan politik di hampir semuah ranah, buku Komunikasi Politik yang ditulis oleh Dr. Thomas Tokan Pureklolon hadir untuk memberikan pencerahan yang sangat memadai. Bagi saya, buku ini layak dibaca oleh adik-adik mahasiswa S-1, S-2, S-3, akademisi (para dosen), politikus, pejabat negara, dan tentu juga para peneliti dalam mengomunikasikan ide politik dan maksud politiknya secara cerdas dan berkualitas di negeri ini. —Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, Ph.D. Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Di tengah arus demokratisasi dan keterbukaan saat ini, komunikasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin penting. Hubungan antara pemerintah dan rakyat dan sebaliknya memerlukan komunikasi politik yang cerdas dan solutif agar tidak terjadi penyimpangan sehingga membingungkan masyarakat. Publik Indonesia membutuhkan pencerahan dalam komunikasi politik untuk mencapai tujuan reformasi seperti yang diperjuangkan sejak kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada akhir 1990-an. Buku ini merupakan salah satu sumbangsih dari penulis untuk proses pencerahan tersebut dan layak dibaca oleh mahasiswa, akademisi, profesional, politikus, birokrat, maupun masyarakat pada umumnya. —Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan

Namun, studi tentang komunikasi politik yang diperuntukkan bagi para politikus ataupun pejabat negara terasa masih langka dan harus terus menjadi sentral perhatian. Buku Komunikasi Politik ini adalah salah satunya.

Kekuasaan - Sebuah Analisis Sosial dan Politik

Tesis Bertrand Russell dalam buku ini sangat menarik, bahwa jika energi merupakan konsep dasar gerak benda-benda dalam ilmu fisika, maka konsep dasar dalam gerak ilmu-ilmu sosial adalah KEKUASAAN dan bagaimana membaca pola-polanya. Sebab energi menggerakkan benda-benda, sementara kekuasaan menggerakkan interaksi dan perilaku manusia. Kekuasaan dan bagaimana merebutnya lalu menjadi perkara politik. Dan partai politik adalah sarana yang dimungkinkan oleh demokrasi dalam Pemilu untuk merebut kekuasaan itu untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan. Sementara hukum memberikan aturan-aturan bagaimana cara merebut kekuasaan itu secara sah, legitim dan beradab. Buku Russel ini, meski terbit sudah sejak tahun 1938, namun analisisnya tetap merupakan salah satu yang paling komprehensif tentang apa itu Kekuasaan dan dinamikanya sejak zaman Yunani, Romawi, hingga abad ke-20; bagaimana merebutnya yang tampak dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang wajib kita cermati, adakah itu etika kekuasaan, dan bagaimana menjinakkan kekuasaan dalam dialektikanya yang terus menerus (ketegangan abadi) dengan hukum. Kepada mereka yang menggumuli ilmu-ilmu politik, hukum, ekonomi, pemerintahan, militer, psikologi massa, filsafat, maupun praktisi dilapangan, buku lama yang "hidup kembali" ini layak menjadi rujukan.

Tesis Bertrand Russell dalam buku ini sangat menarik, bahwa jika energi merupakan konsep dasar gerak benda-benda dalam ilmu fisika, maka konsep dasar dalam gerak ilmu-ilmu sosial adalah KEKUASAAN dan bagaimana membaca pola-polanya.

Negara dan Politik Kesejahteraan

Negara dengan segala sumber daya yang dimiliki harus menjamin kesejahteraan seluruh anak bangsa. Itulah gagasan utama negara kesejahteraan. Namun, kesejahteraan bukan hanya soal pencapaian ekonomi yang diukur melalui beberapa indikator utama, tetapi juga soal pengelolaan lembaga yang sedemikian rupa mampu mendukung terciptanya kesejahteraan. Dalam konteks pengelolaan lembaga itulah, demokrasi tidak dapat diartikan semata-mata sebagai equal opportunities, tetapi juga alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil. Buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini secara garis besar akan membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) demokrasi ekonomi dan gagasan ekonomi kerakyatan.

Buku Negara dan Politik Kesejahteraan ini secara garis besar akan membahas lima gagasan penting: (1) negara dan visi politik kesejahteraan, (2) demokrasi dan kesejahteraan, (3) politik pembangunan pertanian, (4) visi dasar pendidikan, (5) ...