Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan

Perbandingan Sistem Hukum

Civil Law, Comon Law dan Sosialist Law

Agar dapat menilai perkembangan dan penggunaan hukum komparatif (comparative law) di dunia modern, kita perlu mengkaji hakikat, ruang lingkup dan asal usul istilah tersebut. Sebagai sebuah istilah teknis, ‘hukum komparatif’ harus ditempatkan sebagai salah satu bidang yang paling unik dalam skenario riset dan studi hukum. Jika diinterpretasikan sebagai sebuah kumpulan hukum ruang lingkupnya sangat luas dan menyeluruh, dalam artian ia meliputi segala macam hukum dari semua sistem hukum, juga sebagai deskripsi sebuah metode studi dan riset (lihat Gutteridge [1949], hal. 1.).

Agar dapat menilai perkembangan dan penggunaan hukum komparatif (comparative law) di dunia modern, kita perlu mengkaji hakikat, ruang lingkup dan asal usul istilah tersebut.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS

Negara merupakan suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa aspek negara yang dimaksud adalah negara merupakan organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Negara sebagai asosiasi yang bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah. Fungsi negara sebagai pemelihara ketertiban masyarakat umum, negara diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebagai sistem hubungan antarlembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan pada suatu negara akan berjalan efektif apabila sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter dan kondisi sosial dan politik negara. Apabila sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka bisa dipastikan akan timbul kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan dengan coraknya sangat dipengaruhi oleh sejarah negara masing-masing. Buku ini menguraikan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Prancis.

B. Sistem Pemerintahan Negara Prancis Revolusi Prancis mendasari peristiwa-peristiwa yang mendasari pergerseran sosial dan budaya ... dintaranya adalah konflik politik yang semakin memburuk, keadaan ekonomi dan kesewenangwenangan Raja, ...

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN dalam Tinjauan Polkumeksosbud

Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi. Buku ditangan pembaca ini merupakan hasil gagasan dari mahasiswa kandidat Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021. Buku ini memuat kajian tentang (1) pengembangan kebijakan pendidikan, metode dan strategi pengembangan kebijakan pendidikan, (2) Dimensi ekonomi, meliputi konsep, isu-isu ekonomi, dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif ekonomi, (3) Dimensi hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan regulasi, (4) Dimensi politik dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam prespektif politik, dan (5) Dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep perubahan sosial budaya, isu-isu sosial budaya dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial budaya. Buku ini layak dimiliki, dibaca, menjadi pegangan dan referensi utamanya bagi mahasiswa, guru, pengamat, peneliti, dosen, ilmuwan, pengambil kebijakan pendidikan, dan pihak yang konsen dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Selamat membaca..

Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi.

Wolter tentang Wolter

berita acara pemeriksaan (BAP) di depan polisi

Account of Robert Wolter Monginsidi, Indonesian revolutionary.

Account of Robert Wolter Monginsidi, Indonesian revolutionary.

KEDUDUKAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL

Socialist Law, Sistem hukum yang dipraktekkan di Negara-negara sosialis. 38 e. Sub-Sahara Africa, sistem hukum yang dipraktekkan di ... Hukum Dalam Ekonomi Global, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17 39 J. Scact, An Introduction to ...

Sistem nasional

Uni Sovyet yang semula solid sebagai pimpinan kubu dunia sosialis - komunis , kemudian mengalami pengeroposan di dalam ... Masalah hak asasi manusia , konsep ekonomi berwawasan lingkungan digaungkan keseluruhan dunia sebagai slogan ...

Revitalisasi sistem politik Indonesia

Politics and government, Indonesia; constitutional law; collection of articles.

Kegagalan pembangunan ekonomi dalam periode itu disebabkan sebagian besar oleh kelangkaan dana yang tersedia dan sebagian ... Partai - partai yang menonjol seperti Masyumi , Partai Sosialis Indonesia ( PSI ) dan hingga tingkat tertentu ...

Sistem Peradilan Pidana

Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara

Sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses dalam hukum pidana yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antarkomponen tersebut, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain? Buku ini disusun dengan menggunakan metode perbandingan antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Belanda, Inggris, dan Amerika. Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia dan Belandalah yang membawa sistem peradilan pidana tersebut ke Indonesia. Sedangkan Inggris dan Amerika merupakan dua negara yang sama-sama menganut sistem hukum Anglo Saxon namun memiliki perbedaan yang mendasar dalam sistem peradilan pidananya. Buku ini memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan beberapa literatur yang telah ada tentang sistem peradilan pidana karena dalam buku ini menguraikan sistem peradilan pidana dengan menggunakan metode perbandingan, sehingga buku ini sesuai bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah sistem peradilan pidana maupun mata kuliah perbandingan hukum pidana. Tidak hanya bagi mahasiwa, buku ini juga dapat dibaca oleh pemerhati hukum maupun bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang beberapa sistem peradilan pidana di negara lain. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

Dilihat dari namanya, keluarga hukum ini dianut oleh negaranegara berideologi sosialis atau komunis. ... ini ditambah dengan pengaruh ideologi komunis sosialis yang bertujuan menghilangkan ketidakadilan ekonomi dan sosial dalam hukum.

Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis. Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negara sebagai hasil kontrak sosial dan kontrak politik, harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila. Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera dan bahagia, berkeadilan dan bermartabat tergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila. Semoga niat dan maksud tulisan dalam buku ini berkenan di hati pembaca sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

The Problem of International Propaganda

A New Technique Necessary in Developing Understanding Between Nations; an Address