Sebanyak 1971 item atau buku ditemukan

Revitalisasi sistem politik Indonesia

Politics and government, Indonesia; constitutional law; collection of articles.

Kegagalan pembangunan ekonomi dalam periode itu disebabkan sebagian besar oleh kelangkaan dana yang tersedia dan sebagian ... Partai - partai yang menonjol seperti Masyumi , Partai Sosialis Indonesia ( PSI ) dan hingga tingkat tertentu ...

Sistem Peradilan Pidana

Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara

Sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses dalam hukum pidana yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antarkomponen tersebut, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain? Buku ini disusun dengan menggunakan metode perbandingan antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Belanda, Inggris, dan Amerika. Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia dan Belandalah yang membawa sistem peradilan pidana tersebut ke Indonesia. Sedangkan Inggris dan Amerika merupakan dua negara yang sama-sama menganut sistem hukum Anglo Saxon namun memiliki perbedaan yang mendasar dalam sistem peradilan pidananya. Buku ini memiliki kelebihan dan perbedaan jika dibandingkan dengan beberapa literatur yang telah ada tentang sistem peradilan pidana karena dalam buku ini menguraikan sistem peradilan pidana dengan menggunakan metode perbandingan, sehingga buku ini sesuai bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah sistem peradilan pidana maupun mata kuliah perbandingan hukum pidana. Tidak hanya bagi mahasiwa, buku ini juga dapat dibaca oleh pemerhati hukum maupun bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang beberapa sistem peradilan pidana di negara lain. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

Dilihat dari namanya, keluarga hukum ini dianut oleh negaranegara berideologi sosialis atau komunis. ... ini ditambah dengan pengaruh ideologi komunis sosialis yang bertujuan menghilangkan ketidakadilan ekonomi dan sosial dalam hukum.

Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis. Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negara sebagai hasil kontrak sosial dan kontrak politik, harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila. Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera dan bahagia, berkeadilan dan bermartabat tergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila. Semoga niat dan maksud tulisan dalam buku ini berkenan di hati pembaca sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

The Problem of International Propaganda

A New Technique Necessary in Developing Understanding Between Nations; an Address

AKTIVISME ISLAM KAUM URBAN (Politisasi Identitas, Mobilisasi dan Pragmatisme Politik)

Aktivisme Islam: Politisasi Identitas, Mobilisasi, dan Pragmatisme Politik”, adalah wujud konsern saya terhadap realitas sosial politik kontemporer di mana gerakan-gerakan Aktivisme Islam menjadi kecenderungan umum di masyarakat urban kota di antarapertarungan mereka dengan gerakan identitas lain dan relasi struktur ekonomi politik di Kota. Saya berusaha meramu semua bahan tulisan itu sampai dia beraroma sosiologi agama, dengan mengurai pendekatan gerakan sosial, meskipun tidak terbatas pada itu. Hal ini dimaksudkan agar buku ini bisa juga dibaca bukan hanya oleh peminat kajian sosiologi agama, tetapi khalayak yang lebih luas.

Di sinilah, festival jazz terbesar di Asia berlangsung, festival music rock terbesar juga ada, dan lain sebagainya. ... Imajinasiimajinasi ini dibentuk secara sadar oleh orang atau sekelompok orang, biasanya produsen, kapitalis, ...

Studi Ilmu Dakwah Kontemporer

Buku ini mampu menjadi sedikit wawasan kepada kita untuk memahami aspek aspek penting dalam memahami ilmu dakwah, teori teori dakwah, problematika dakwah, strategi dakwah modern, dan dakwah melalui media elektronik media masa dan media sosial serta memberikan sedikit gambaran tentang pandangan ilmu dakwah secara kontemporer, dan juga memberikan dasar dan arah pijakan bagi penyampaian dakwah serta menambah wawasan bagi kita selaku juru dakwah

Buku ini mampu menjadi sedikit wawasan kepada kita untuk memahami aspek aspek penting dalam memahami ilmu dakwah, teori teori dakwah, problematika dakwah, strategi dakwah modern, dan dakwah melalui media elektronik media masa dan media ...

Forensic Radio Survey Techniques for Cell Site Analysis

"This book is intended to serve two purposes: to provide a coherent explanation of the theories and procedures that underpin forensic radio surveying and of the network technologies being surveyed in a form that can be read cover to cover as a text book; but also to act as a reference resource that can be dipped into as needed"--

This book is intended to be used as both a text book and as an aide memoire handbook by forensic radio survey engineers, particularly those working for official police agencies.

Wolter tentang Wolter

berita acara pemeriksaan (BAP) di depan polisi

Account of Robert Wolter Monginsidi, Indonesian revolutionary.

Account of Robert Wolter Monginsidi, Indonesian revolutionary.

Iktikad Baik dalam Berkontrak

Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam berakad

Iktikad baik yang merupakan wilayah hati menjadi sesuatu yang unik jika dituangkan dalam sebuah kontrak bisnis, khususnya lembaga keuangan syariah yang memiliki akad beragam yang diderivasi dari fiqh muamalah. Apalagi jika menggunakan perspektif Good Corporate Goverment dan nilai-nilai syariah sebagai indikator iktikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Buku ini mengupas bagaimana prinsip dan azas iktikad baik dalam berkontrak ini diaplikasikan dalam Lembaga keuangan Syariah.

Buku ini mengupas bagaimana prinsip dan azas iktikad baik dalam berkontrak ini diaplikasikan dalam Lembaga keuangan Syariah.