Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan

Undang-undang Perlindungan Konsumen

Buku ini mengupas tuntas Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; s. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; t. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perlindungan atas dang dalam kekayaan Atas bankan. tentang ...

Diagram undang-undang pemilihan

UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015, UU 10 tahun 2016

Graphs of Indonesian election laws.

IKLAN MEDIA : Iklan yang dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Instansi vertikal ...

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Walaupun reformasi Indonesia sudah berjalan, namun masih ada kendala lain yang harus dihadapi, antara lain: struktur organisasi yang kurang proporsional karena kelembagaan pemerintah belum sepenuhnya berprinsip pada organisasi yang efisien dan rasional, rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam mengembankan tugas dan amanahnya, praktik KKN belum sepenuhnya teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat, terabaikannya nilai etika dan budaya kerja serta sistem dan prosedur kerja yang kurang efektif dan efesien di lingkungan instansi pemerintah. Dan, juga karena image yang tercipta dari ASN terlanjur buruk. ASN diharapkan mampu untuk bekerja secara optimal sesuai dengan tugas yang telah di amanahkan, namun masih banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sehingga perlu adanya reformasi atau perubahan peraturan yang tegas untuk menindak lanjut permasalahan tersebut, contohnya adalah masalah kedisplinan dalam bekerja. Untuk itu kami menyusun antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah agar mudah dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat ...

Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Perubahan UUD 1945 sesungguhnya dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang legislasi, pascareformasi konstitusi, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada di tangan presiden sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)

Dalam beberapa dekade terakhir, di dunia peradilan Indonesia muncul beberapa model gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses beracara dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang merupakan adopsi dari sistem hukum lain. Di antara model gugatan baru tersebut adalah Gugatan “Citizen Lawsuit‖ atau dalam terminologi hukum Indonesia saat ini diterjemahkan sebagai “Gugatan Warga Negara”. Kemudian timbullah pertanyaan terkait citizen lawsuit bahwa yang menjadi pokok objek gugatan dalam gugatan ini adalah mengenai sikap tindak pemerintah (Negara) dalam menjalankan urusan pemerintahan (bestuurzorg) yang mana semestinya hal ini merupakan ranah hukum publik. Lalu mengapa gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia diadili oleh hakim perdata? Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Citizen Lawsuit sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, karakteristik sengketa nya, serta wacana tinjauan mengenai kompetensi absolut mengadilinya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS TANAH KAS DESA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.

... 5. peribadatan; 6. pendidikan atau sekolah; 7. pasar umum; 8. fasilitas pemakaman umum; 9. fasilitas keselamatan umum; 10. pos dan telekomunikasi; 11. sarana olahraga; 12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; ...

Petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional tahun 2005/2006 dan angka kredit jabatan fungsional guru/jabatan dosen

dilengkapi organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Collection of regulations on educational system and status of teachers in Indonesia.

Collection of regulations on educational system and status of teachers in Indonesia.

Pengurusan Pusaka Islam, Wasiat dan Hibah di Malaysia: Isu dan Aplikasi (UUM Press)

Buku ini memberi penekanan isu dan pengaplikasian dalam hal untuk menguruskan harta pusaka ini khususnya di Malaysia. Perkara-perkara yang diketengahkan dalam buku ini ialah isu mengenai sistem pentadbiran pengurusan harta pusaka di Malaysia, kemakmuran dalam kelestarian harta pusaka Islam, wasiat dalam Islam sebagai instrumen pelengkap kepada pusaka, hibah dalam Islam sebagai instrumen alternatif kepada pusaka dan pengurusan pusaka dalam era komputer dan teknologi maklumat. Isu-isu yang dikupas dalam buku ini ditumpukan kepada dua perspektif utama. Pertama ialah isu yang bersangkutan dengan hukum Islam secara khusus atau syariat Islam manakala yang kedua ialah isu yang dilihat dalam pengamalan dari segi pengurusan yang terbaik pada era kontemporari kini. Dalam usaha untuk memudahkan pemahaman pembaca, sebagaimana buku yang sebelum ini, maka dimuatkan juga jadual-jadual dan rajah-rajah dengan matlamat untuk memudahkan lagi pemahaman pembaca mengenainya.

Akibatnya, ia dapat menggalakkan pembangunan negara dan akan membawa kesan yang sembilan (Mohd. ... dan pelan pembangunan daerah berubah kerana kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang baru muncul akibat pembangunan baharu tersebut.

Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, baik bank maupun nonbank, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut juga didukung dengan lahirnya beberapa regulasi yang terkait dengan keuangan syariah, baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Perkembangan LKS didukung juga dengan beberapa produk dan akad (kontrak) keuangan syariah yang berlaku di LKS. Dalam bertransaksi di LKS, maka nasabah harus memahami kontrak-kontrak keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu, maka pembahasan hukum kontrak keuangan syariah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh para akademisi, mahasiswa, praktisi ekonomi, praktisi hukum, nasabah bank syariah dan masyarakat umum yang ingin memahami kontrak-kontrak keuangan syariah di Indonesia. Hukum kontrak keuangan syariah merupakan matakuliah yang diajarkan di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi dan Bisnis Syariah. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Kontrak Keuangan Syariah”. Pembahasan dalam buku ini mengenai kontrak-kontrak keuangan syariah dengan pendekatan teoretis dan aplikasinya di LKS. Materi dalam buku ini meliputi: hukum kontrak keuangan syariah; tinjauan umum tentang jual beli; kontrak jual beli; kontrak kerja sama dalam bisnis; kontrak sewa-menyewa; dan kontrak jasa. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum ...

Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Bagian pertama, Birokrasi, terdapat sepuluh artikel yang dimulai dari tulisan Penulis di Harian Kompas yang mengkritisi lambannya respon dari perwakilan kita di Canberra, Ibu Kota Australia, terhadap penggeledahan warga negara Indonesia di Australia yang dilakukan oleh aparat keamanan setempat, sebagai respon terhadap peristiwa Bom Bali yang menewaskan beberapa warga negara Australia. Bagian kedua, Akuntabilitas dan Korupsi, terdiri dari sembilan artikel dimulai dari pentingnya peran akuntabilitas bagi kinerja organisasi pemerintah, disusul dengan tulisan mengenai akuntabilitas moral penyelenggara negara dan akuntabilitas politik anggota parlemen. Bagian ketiga, Kinerja, terdiri dari delapan artikel yang secara umum berisi pandangan Penulis tentang perlunya kinerja organisasi sektor publik dinilai tidak hanya dengan ukuran-ukuran objektif berbasis kuantitas seperti efisiensi dan efektifitas tetapi juga dengan ukuran-ukuran subjektif berbasis kualitas.

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Bagian pertama, Birokrasi, terdapat sepuluh artikel yang dimulai dari tulisan Penulis di Harian Kompas yang mengkritisi lambannya respon dari perwakilan kita ...