Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan

Memahami Dasar Ilmu Hukum

Konsep Dasar Ilmu Hukum

Dalam mempelajari bidang apa saja, mahasiswa harus memahami dan menguasai hal-hal yang mendasar dalam bidang studi tersebut. Tanpa penguasaan materi dasar, akan sulit bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya pada tingkat lebih lanjut. Mengingat pentingnya materi dasar itulah, maka disusunlah buku ini sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang menekuni kajian bidang studi hukum. Buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Muatannya mencakup beragam materi dasar seperti ruang lingkup ilmu hukum, sejarah ilmu hukum, konsep dasar, teori-teori ilmu hukum, kaidah-kaidah hukum, penafsiran dan mazhab atau aliran dalam ilmu hukum, lembaga hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa hukum dan siapa saja yang tertarik dengan studi ilmu hukum, baik di ranah akademik atau praktis. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Dalam mempelajari bidang apa saja, mahasiswa harus memahami dan menguasai hal-hal yang mendasar dalam bidang studi tersebut.

Unfair Contract Terms in the Digital Age

The Challenge of Protecting European Consumers in the Online Marketplace

Since the introduction of the European Unfair Contract Terms Directive (UCTD) there have been far-reaching developments in the digital landscape which have significantly altered the nature of consumer contracts. This timely book examines the changes that have taken place since the advent of the UCTD and analyses the challenges that they pose for consumers entering online standard form contracts today.

Article 3 – The General Clause Since the introduction of the Directive, the concepts of 'good faith' and ... Roger Brownsword and Geraint Howells 'The Implementation of the EC Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts: Some ...

Arbitration in the Digital Age

The Brave New World of Arbitration

Demonstrates the enormous impact that the use of technology is having, and will continue to have, on arbitration.

Based on these purposes of a handwritten signature, Article 7(1) EC-ML follows a flexible approach in determining its electronic equivalent. The provision reads: 'Where the law requires a signature of a person, that requirement be met ...

The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age

Examines how copyright can evolve without compromising the interests of authors, users and those who connect them.

As Guido Westkamp has insightfully commented in the context of a cri- tique of the EU Copyright Directive:102 The current concept of digital copyright protection relies too heavily on ancient concepts, based on fine arts and unsuitable ...

Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial

Salah satu wujud konkret terhadap kecerdasan emosional dan spiritual profesi advokat adalah “keterpanggilan” dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum yang dilaksanakan advokat tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban profesi belaka, tetapi lebih dari itu merupakan manifestasi dari kecerdasan emosional dan spiritual khususnya dalam berbuat baik dan kebaikan kepada sesama manusia yang sedang terbelenggu dalam penegakan hukum. Melalui buku ini, penulis menghadirkan relasi hukum dan kewajiban antara profesi advokat pada satu sisi dan bantuan hukum pada sisi lainnya. Persembahan tulisan tersebut dikemas dalam sebuah buku yang diberi judul Dari Advokat untuk Keadilan Sosial. Buku ini disusun mengacu kepada pandangan objektif penulis sebagai advokat dan pengajar tetap pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Persembahan tulisan tersebut dikemas dalam sebuah buku yang diberi judul Dari Advokat untuk Keadilan Sosial.

eCommerce and the Effects of Technology on Taxation

Could VAT be the eTax Solution?

This book focuses on the impact of technology on taxation and deals with the broad effect of technology on diverse taxation systems. It addresses the highly relevant eTax issue and argues that while VAT may not be the ultimate solution with regard to taxing electronic commerce, it can be demonstrated to be the most effective solution to date. The book analyzes the application and the effectiveness of traditional income tax principles in contradistinction to VAT principles. Taking into account rapidly ameliorating technology, the book next assesses the compatibility between electronic commerce and diverse systems of taxation. Using case studies of Amazon.com and Second Life as well as additional practical examples, the book demonstrates the effectiveness of VAT in respect of electronic commerce and ameliorating technology in the incalculable and borderless realm of cyberspace.

This book focuses on the impact of technology on taxation and deals with the broad effect of technology on diverse taxation systems.

CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCIAL REPORTING OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (Penerbit UMK)

This book presents contemporary issues in financial reporting of Islamic financial institutions. Two key areas are covered namely, accounting for Islamic financial transactions and shariah governance. The main motivation to publish this book is to share our understanding on the unique nature of Islamic finance industry and the approach to be taken in accounting and reporting of Islamic financial transactions. Also, the book illustrate the importance of shariah governance in ensuring end-to-end shariah compliance. This book is to provide a practical guidance to researchers, industry practitioners and the others stakeholders.

In designing the interview framework, the study utilized the key informant interviews technique. The key informant interviews are qualitative in-depth interviews with people who know what is going on in the Islamic finance industry in ...

FILSAFAT ILMU

Buku ini membahas tentang filsafat, khususnya filsafat ilmu. Sebagai sebuah pengantar, buku ini penting dibaca oleh kalangan yang sedang menggeluti ilmu filsafat, terkhusus para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang filsafat.

Buku ini membahas tentang filsafat, khususnya filsafat ilmu. Sebagai sebuah pengantar, buku ini penting dibaca oleh kalangan yang sedang menggeluti ilmu filsafat, terkhusus para mahasiswa yang sedang mempelajari tentang filsafat.

Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia ke antarnegara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang disyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan sejumlah nilai uang. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan fiskal, tetapi dalam formulasi sanksi pidananya lebih mengedepankan sanksi pidana penjara daripada mengutamakan sanksi pidana denda dan membayar kerugian Negara. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Kepabeanan hanya dimaksudkan sebagai instrumen hukum sebatas untuk menegakkan kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia, dengan tanpa mempertimbangkan dan mengedapankan hakikat dan fungsi dari Undang-Undang Fiskal, yaitu bagaimana memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya sebagai pendapatan dan devisa negara untuk membiayai pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Buku ini sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, hakim, jaksa, advokat, mahasiswa serta para kalangan yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tindak pidana dan formulasi sanksi pidana dalam kejahatan penyelundupan di Indonesia.

Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur ...