Sebanyak 304 item atau buku ditemukan

Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi bagi setiap organisasi yang ingin mencapai keunggulan bersaing dalam merebut pasar yang dikehendaki. Era globalisasi yang diawali dengan kemajuan teknologi dan arus informasi yang deras terbuka bagi semua Negara untuk melakukan aktifitas bisnis lintas Negara. Kondisi ini menuntut berbagai tindakan dan kebijaksanaan dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung pada gilirannya adalah mempersiapkan SDM yang unggul dan siap menghadapi perubahan lingkungan. Peningkatan kualitas SDM pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar, sehingga mudah terserap di pasar tenaga kerja.

Buku Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Sebuah pemikiran bagi prosedur perencanaan dan pengembangan kurikulum perguruan tinggi

rumusan yang jelas daripada jenis dan kwalitas pengetahuan , kecerdasan sikap , dan ketrampilan yang diharapkan telah dimiliki oleh setiap siswa setelah menyelesaikan sesuatu program pendidikan . Lalan hubungan ini kami mengenal empat ...

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Buku ini disusun dalam untuk menjadi tambahan referensi dalam bidang pendidikan dan memberikan kemudahan kepada para pembaca khususnya para guru atau para calon guru yang ada di beberapa lembaga pendidikan, baik umum atau agama, untuk mendalami perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sehingga dengan terbitnya buku ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar.

Tujuan pendidikan nasional secara umum sebagaimana tertuang dalam Tap. MPR RI No./MPR/1999 (GBHN), yaitu pendidikan nasional bertujuan: ”....meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti...”. Undang-undang Pendidikan No.

Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013

Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum. Pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Supriatna, Dadang dan Mochamad Mulyadi. 2009. Konsep Dasar Desain
Pembelajaran. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan TK dan PLS. Trianto. 2009. Mendesain Model
Pembelajaran ...

Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa. Hal-hal yang dibahas meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran. Buku ini adalah bagian kedua dari Seri Buku Manajemen Keuangan Desa yang disusun untuk memberikan pengetahuan dasar terkait menajemen/pengelolaan keuangan desa. Pada bagian ini, bab yang dibahas adalah perencanaan keuangan desa. Bagian lain dari seri buku ini dapat ditemukan pada seri buku bagian pertama dan ketiga.

Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa.

Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik

Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi.

Penulisan rencana berkesan

0 EP di melaporkan berita itu . Pemberita hanya bertanggungjawab mengolah
bahan yang telah dikumpulnya menjadi berita . Kopi berita yang telah siap ditulis
itu akan diserahkan kepada subeditor yang bertugas menjaga sesuatu halaman
 ...