Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik

Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi.

Manajemen Keuangan Publik

Interaksi antara pemerintah, masyarakat dunia usaha dan globalisasi menimbulkan fenomena yang berdimensi jamak. Pengaruh pemerintahan terhadap masyarakat, dunia usaha dan globalisasi atau sebaliknya mengandung dimensi politik, sosial, maupun ekonomi. Dimensi ekonomi “peran pemerintah” dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha dan globalisasi inilah yang dipelajari dalam manajemen keuangan publik ini. Buku ini terdiri dari lima belas bab. Bab Pertama Membahas Tentang Reformasi Manajemen Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab Enam Tentang Sistematik dan Klasifikasi Anggaran Negara, Bab Tujuh Penganggaran Dasar Nol, Bab delapan Siklus Anggaran Publik, Bab Sembilan Pengelolaan Keuangan Publik, Bab Sepuluh Badan Pemeriksaan Keuangan, Bab Sebelas Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Bab Dua belas Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, Bab Tiga belas Kebijakan Perimbangan Keuangan, Bab Empat Belas Pajak Daerah dan Bab Lima Belas Tentang Retribusi Daerah.

Bab Pertama Membahas Tentang Reformasi Manajemen Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab Enam Tentang ...