Sebanyak 2144 item atau buku ditemukan

Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru

Praktik Baik Pemerintahan Di Kabupaten Puncak, Papua

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Buku ini memuat tujuh bab, yaitu tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru, pelembagaan pemerintahan daerah, kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, kinerja pemerintahan daerah 2013-2017, serta tantangan dan harapan agar proses pelembagaan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik selama ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Bab I menjelaskan tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru setelah pemekaran Kabupaten Puncak (periode 2008-2013). Konsolidasi pemerintahan ini penting karena sejak pemekaran tahun 2008, pemerintahan daerah berjalan secara tidak lancar. Tekad para pemangku kepentingan dalam membentuk kabupaten baru memang sudah kuat, tetapi pemerintahan baru tidak segera dapat melembaga dengan baik. Pejabat bupati berganti sampai empat kali. Pemilukada tertunda-tunda beberapa kali akibat terjadinya perang suku pada tahun 2011-2012. Pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan banyak masyarakat belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akibat beratnya kendala struktural pembangunan di Kabupaten Puncak, yaitu keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik dasar, dan rendahnya kualitas SDM. Walau mulai ada pembangunan sarana prasarana perkantoran, rumah dinas pejabat, gedung DPRD, penambahan fasilitas bandara, penambahan frekuensi penerbangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan migrasi masyarakat dari daerah atau distrik lain ke Ilaga, peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Melihat lambatnya pembangunan, pasangan Willem Wandik-Repinus Telenggen melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka akhirnya mengusung keduanya menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah menang di dalam Pemilukada demokratis pertama pada tanggal 14 Februari 2013, tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah menciptakan perdamaian di antara kelompok yang bertikai akibat perang suku seputar Pemilukada tahun 2011-2012. Ada beberapa harapan baru terhadap pemimpin baru, terutama yang berkaitan dengan perlunya konsolidasi sosial-politik paska konflik, perbaikan roda pemerintahan, pembukaan keterisolasian wilayah, peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Bab II menjelaskan tentang pelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Puncak. Setelah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif, Willem Wandik dan Repinus Telenggen memulai pelembagaan pemerintahan dengan melakukan konsolidasi birokrasi maupun rekonsiliasi politik. Konsolidasi birokrasi dilakukan di kalangan internal birokrasi dengan membentuk perangkat daerah dan lambang daerah serta penyusunan APBD 2013. Sementara itu, rekonsiliasi politik dilakukan dengan DPRD. Tujuannya supaya Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat bersama-sama mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama dengan segera diselesaikannya beberapa peraturan daerah yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, khususnya Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Lambang Daerah, serta Struktur Organisasi dan Tata-kelola Pemerintahan. Konsolidasi birokrasi dan konsolidasi ini penting karena keterpaduan langkah di antara elemen pemerintahan dan masyarakat bisa berdampak serius terhadap kelancaran tugas pemerintahan daerah. Selanjutnya, tugas Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah melakukan aktivasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah, membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pemerintah pusat dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan menegakkan komitmen aparatur pemerintah. Bab III menjelaskan tentang kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak. Buku ini memaparkan garis kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak berdasarkan Master Plan Pembangunan Puncak bidang politik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Rencana induk ini awalnya disusun pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan rekomendasi arah dan strategi berikut: memperkuat tatanan sosial-politik, membangun struktur kelembagaan dan aparatur birokrasi pemerintahan, mengembangkan pelayanan publik, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan objektif sebagai wilayah yang terisolir dan tertinggal, Visi dan Misi Pembangunan ditetapkan, khususnya untuk percepatan pembangunan daerah. Visi pembangunan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Menuju Masyarakat Kabupaten Puncak yang Damai, Sehat, Terdidik, dan Sejahtera”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan permukiman; (2) meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah berlandaskan pada keunggulan dan potensi strategis daerah; (3) meningkatkan ketersediaan, akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah; dan (5) membangun kesadaran kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab IV menjelaskan tentang kinerja pemerintahan daerah 2013-2017. Buku ini memaparkan beberapa capaian kinerja, khususnya dalam program penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana penunjang aparatur pemerintah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan harmoni sosial masyarakat. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dilakukan dengan membangun sarana transportasi udara dan darat, sarana air bersih, BBM dan pembangkit listrik, sarana penunjang aparatur pemerintah, dan sarana permukiman. Kedua, peningkatan pelayanan bidang pendidikan telah dilakukan dengan membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Puncak Tahun 2014-2025 melalui kerjasama dengan PPKK Fisipol UGM; pembangunan sekolah terpadu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Ilaga; bekerjasama dengan Gugus Tugas Papua UGM melakukan rekrutmen dan penempatan para Guru Perintis - GP (kemudian istilah GP diganti menjadi GPDT - Guru Penggerak daaerah terpencil) baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA/SMK; dan pelatihan PNS dan kontrak kerja di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2013-2018 memberikan prioritas pada program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun fasilitas sosial seperti Posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung dengan penyediaan tenaga paramedis dan tenaga kesehatan, walau masih belum optimal. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur pemerintah, antara lain penyediaan kantor dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan penyediaan rumah dinas. Keempat, pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Puncak. Beberapa hasil yang dicapai hingga tahun 2017 adalah: penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik; Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian; pembangunan Pasar Ilaga; pembangunan Pusat Grosir Ilaga; pemberian subsidi hasil bumi; Gerakan Masyarakat Sejahterakan Kampung (GEMAS); pengembangan perekonomian berbasis pariwisata, khususnya ekowisata pegunungan; dan pengembangan semangat wirausaha putra daerah.

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017.

Perspektif Manajemen Pembelajaran Program Keterampilan

Memasuki masa persaingan bebas, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mengikuti pengkembangan Ilmu, Teknologi, dan Budaya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyesuaikan kebutuhan di masyarakat dengan lembaga pendidikan yang ada, salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan keterampilan hidup (life skills) pada siswa yang akan melanjutkan keperguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.

10) Memahami dan Menafsirkan Hasil Penelitian Pendidikan Guna Keperluan ... sarana dan prasarana yang standar, serta iklim dan suasana sekolah yang kondusif ...

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Buku I

Buku sistem informasi manajemen pendidikan ini memuat tema-tema yang ada didalam lembaga pendidikan sehingga para pembaca akan lebih mudah mengaplikasikan di lembaga pendidikan. Keberadaan buku tentang sistem informasi manajemen pendidikan yang langsung membahas tentang sistem informasi di lembaga pendidikan saat ini tidak banyak sehingga keberadaan buku ini dapat menjadi referensi untuk semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan.

Buku sistem informasi manajemen pendidikan ini memuat tema-tema yang ada didalam lembaga pendidikan sehingga para pembaca akan lebih mudah mengaplikasikan di lembaga pendidikan.

MANAJEMEN PAUD DMIJ PLUS TERINTEGRASI

Manajemen PAUD adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelempok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efesien sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.

Manajemen PAUD adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelempok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efesien sehingga ...

PENGANTAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Untuk menciptakan masyarakat yang maju, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu yang pada akhirnya mencapai tujuan. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas.

Untuk menciptakan masyarakat yang maju, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu yang pada akhirnya mencapai tujuan.

MANAJEMEN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

(Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)

Buku yang berada di tangan anda ini adalah buku untuk memenuhi literatur mahasiswa dan steakholders pengelola pendidikan—juga untuk khalayak, sebagai bahan bacaan dan semakin melengkapi khazanah keilmuan tentang Manajemen Pendidikan (Islam); khususnya tentang antikorupsi. Sekarang ini, kasus korupsi tidak pernah henti difragmentasikan oleh para pengusaha, praktisi hukum dan politisi kita di negeri ini, seperti diberitakan teranyar yang dilakukan oleh salah satu politisi partai besar, dan notabene-nya adalah anggota legislatif yang terhormat. Menyusul kasus-kasus korupsi sebelumnya, baik masalah bantuan sosial, dan anggaran lainnya—seperti kasus yang menimpa Bupati Subang, Gubernur Sumatera Utara, hakim, panitera dan lainnya. Hal ini semakin menegasikan bahwa korupsi sejatinya bukan masalah kesejahteraan yang diterima—terutama oleh para birokrat—tetapi lebih pada persoalan mental, karena korupsi tidak disebabkan oleh sebab tunggal dan yang lebih essensial tentu karena sistem yang berlaku di negeri ini. Misalnya sistem hukum, politik, administrasi kepegawaian, sosial, pengawasan dan lainnya. Azyumardi Azra secara tegas mengatakan; agama apapun—khususnya Islam—mengutuk keras tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Kata-kata Nabi 'la'natullahi 'ala al-raasyi wa al-murtasyi' (laknat Allah terhadap orang yang memberi suap dan yang menerima suap) adalah meniscayakan ketegasan itu. Term 'al-raasyi' berasal dari kata dasar 'risywah' yang dalam kamus bahasa Arab modern tidak hanya bermakna 'penyuapan' (bribery) tetapi juga korupsi dan ketidakjujuran (dishonesty). Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan {al-'adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar—bahkan secara hukum Islam bisa dimasukkan dalam jenis khiyanah (berhianat). Risywah terus terjadi tanpa mengenal henti. Ia mengakar, menjamur, bahkan selalu menabur benih baru korupsi dan semakin memberi impresi tentang parahnya fenomena risywah di negara kita, seakan mementahkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, suap, sogok dan sebangsanya. Berdirinya KPK dan lembaga antikorupsi lainnya—dengan berbagai prestasi pengungkapan kasus korupsi—juga tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya

Buku yang berada di tangan anda ini adalah buku untuk memenuhi literatur mahasiswa dan steakholders pengelola pendidikan—juga untuk khalayak, sebagai bahan bacaan dan semakin melengkapi khazanah keilmuan tentang Manajemen Pendidikan ...

ISU-ISU GLOBAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Buku ini merupakan hasil karya mahasiswa program Doktor Pascasarjana UIN Sulthan aha Saifudin Jambi tahun 2020 pada mata kuliah Isu-isu Global Manajemen Pendidikan Islam. Buku ini berisikan hasil kajian literatur dan dikembangkan dari hasil diskusi di kelas. Buku ini akan memberikan gambaran dalam bentuk kajian teoritis sesuai sudut pandang dan pengalaman masing-masing untuk memahami isu-isu global manajemen pendidikan khususnya di lembga pendidikan Islam.

... multikultural sama halnya dengan pendidikan people of color. Maknanya, pendidikan multikultural bertujuan mengeksplorasi ... Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan 196 Isu-Isu Global Manajemen Pendidikan Islam.

Manajemen Pendidikan: Menyingkap Tabir Pengelolaan Lembaga Pendidikan

Mengelola sebuah lembaga pendidikan, mulai dari tingkatan yang terendah (Taman Kanak-Kanak) sampai tingkatan yang paling tinggi (Perguruan Tinggi) tidaklah sesederhana seperti mengelola sebuah kumpulan pengajian, majlis ta’lim atau kegiatan-kegiatan sejenisnya. Kerumitan dalam mengelola lembaga pendidikan, bagi mereka yang telah terbiasa dengan dunia ini (pemikir, pemerhati dan praktisi pendidikan), barangkali sedikit bisa berkompromi karena sesungguhnya mereka sangat sadar betapa ruwet dan banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya. Persoalan keterbatasan anggaran, tentulah bukan satu-satunya masalah yang harus segera dicarikan solusi pemecahannya. Keberadaan sumber daya manusia (SDM), juga jangan dipandang sebelah mata, karena sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Belum lagi gonta ganti kurikulum yang disinyalir lebih cenderung mengikuti selera pejabat baru. Sistem penerimaan peserta didik baru dengan tingkat kekhawatiran yang lumayan tinggi, karena takut tidak masuk zonasi dari sekolah yang dituju. Intinya, semakin dikupas satu per satu akan semakin terang benderang wajah suram dunia pendidikan di negeri ini. Oleh karena itu, kehadiran buku di hadapan pembaca yang budiman ini, dengan satu harapan semakin menyingkap tabir gelap pengelolaan lembaga pendidikan. Sehingga sangat disarankan bagi para pemikir, pemerhati dan praktisi pendidikan untuk bisa mengkoleksi buku ini, sebagai salah satu pikiran alternatif untuk mengurai berbagai persoalan yang ada.

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. ... tinggi sangat ditentukan oleh lulusan dari MA/SMA, MTs/SMP, dan MI/SD sebagai input atau bahan baku perguruan tinggi tersebut.

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

Buku ini disusun sebagai buku teks yang dapat dipergunakan oleh khalayak umum maupun oleh para peserta didik. Secara rinci buku ini memuat beberapa konsep penting (1) Pentingnya Orientasi Mutu Dalam Meningkatkan Sistem Pendidikan Nasional, (2) Latar Belakang Perkembangan Mutu, (3) Konsep Mutu Pendidikan, (4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (5) Model Manajemen Mutu, (6) Alat Dan Teknik Manajemen Mutu Terpadu, (7) Implementasi Manajemen Mutu. Dalam Pendidikan, (8) Cara Merancang Pendidikan Dasar Berkualitas Berdasar TQM, (9) Membangun Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan Karakter. Semua materi ini ditulis dengan mengacu pad abuku-buku yang relevan

Secara rinci buku ini memuat beberapa konsep penting (1) Pentingnya Orientasi Mutu Dalam Meningkatkan Sistem Pendidikan Nasional, (2) Latar Belakang Perkembangan Mutu, (3) Konsep Mutu Pendidikan, (4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (5) ...