Sebanyak 38 item atau buku ditemukan

Creating Multicultural Citizens

A Portrayal of Contemporary Indonesian Education

Despite the largest-scale decentralisation of education since 1999, which broadly led to the marketisation of education, it is not clear how school education responds to the multicultural realities of Indonesian society and ethno-religious conflicts. Creating Multicultural Citizens presents a comprehensive evaluation of contemporary education in the largest democratic Muslim country in the world, focusing on the ways in which education prepares citizens for a multicultural society. It thoroughly examines the state-religion-community roles in the field of education in developing the Indonesian people. Using a qualitative ethnographic methodology, the author presents six case studies of different schools, including religious, non-religious, state and private schools, in two different provinces in Indonesia. It particularly explores: Evolving but contested theories of multiculturalism and multicultural education; Education changes and reforms in post-Suharto Indonesia; Government policies for multicultural education and school curriculum; School leadership for education for diversity; Roles of religious education in schools in nurturing multicultural beliefs, values and attitudes; Extra-curricular activities and tolerance; Students’ perspectives of multiculturalism and the ideal society; The promising development of a pesantren (Islamic boarding school in establishing multicultural education. It is the first book to explore how education in Indonesia helps contribute to the creation of tolerant and multicultural citizens and is essential reading for anyone involved in Indonesian education and international higher education.

It is the first book to explore how education in Indonesia helps contribute to the creation of tolerant and multicultural citizens and is essential reading for anyone involved in Indonesian education and international higher education.

Manajemen Penyiaran Televisi Teori dan Praktik

Upaya Perubahan untuk Bangkit dalam Keterbatasan

Hal yang tergolong spesifik dari buku ini antara lain: • Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan, sehingga merupakan kisah nyata (true story), serta pemikiran dan pendapat penulis, yang didukung teori yang bersifat umum. Juga dilengkapi dengan berbagai contoh kasus pengalaman penulis. Tambahan lagi, pengalaman dimaksud terjadi ketika memimpin stasiun TVRI dalam situasi keterbatasan (sumber daya) dan dalam lingkunan bisnis penyiaran yang bersaing ketat, berusaha bangkit dari ketertinggalan dan kompetitif dalam merebut minat pemirsa. • Isi buku ini mencakup seluruh bidang tugas dan kegiatan pokok yang terdapat di lingkungan stasiun televisi pada umumnya, dengan fokus pada hal-hal yang penting mendapat perhatian seorang kepala stasiun serta jajaran pimpinan dibawahnya, serta mengungkap bahwa kerja televisi merupakan kerja kreatif dan kolaboratif antar profesi dan antar bidang, ibarat sebuah orkestra. • Penerapan teori dan konsep manajemen maupun kepemimpinan dilengkapi dengan teknik dan kiat penerapannya di lapangan, terutama dalam upaya perubahan dan kondisi keterbatasan. • Uraian mengenai praktik manajemen dan kepemimpinan dikemukakan cukup rinci (detail) dan praktis, sehingga buku ini menjadi sangat praktis untuk diterapkan, setidaknya sebagai tambahan sumber inspirasi. Namun demikian, penulis tidak berpretensi bahwa itu merupakan sesuatu yang standar dalam manajemen stasiun televisi, karena memang tidak ada standar manajemen yang berlaku untuk seluruh stasiun, melainkan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing stasiun. Atau tidak ada solusi yang siap pakai (taylor made) atau resep tunggal seperti obat pereda flue bagi manajemen dalam menghadapi tantangan di tempat (stasiun) dan waktu yang berbeda.

Tambahan lagi, pengalaman dimaksud terjadi ketika memimpin stasiun TVRI dalam situasi keterbatasan (sumber daya) dan dalam lingkunan bisnis penyiaran yang bersaing ketat, berusaha bangkit dari ketertinggalan dan kompetitif dalam merebut ...

Collaborative governance : Suatu konsep penguatan kelembagaan dalam dunia investasi

Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan. Konsep tata kelola pemerintah ini menyatukan berbagai stakeholder bersama forum beserta lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam buku ini kami melakukan studi analisis yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dengan tujuan menguraikan konsep umum dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance). Dalam melakukan melakukan studi meta-analisis ini kami mengadopsi konsep yang disebut dengan '‗pendekatan berturut-turut‖ dengan menggunakan sampel dari literatur Internasional untuk mengembangkan bahasa umum dalam menganalisa tata kelola pemerintahan kolaboratif secara berurutan serta menguji konsep ini terhadap studi kasus tambahan dengan upaya dalam menyempurnakan dan mengelaborasi sebuah konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) ketika kami menganalisa studi kasus dalam dunia investasi Berbicara tentang investasi maka yang terlintas dibenak kita yaitu suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal sehingga entitas yang paling terlibat tentu saja sektor swasta karena topik utama dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) tidak bisa vi terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep rekan kerja (partnership). Salah satu perwujudan konkret dari Collaborative Governance pada saat ini adalah adanya konsep Public Private Partnership. Konsep partnership atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum dan bukan hal yang tabu lagi dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelengaraan pelayanan publik. Berbeda dengan masa lampau, dalam hal penyediaan infrastrukturdan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini sektor swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) mesti ikut terlibat dalam penyelengaraan pelayanan publik. Meskipun kontemporer ini Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mungkin memiliki pengelolaan yang modis karakter konsep yang kurang rapi dalam membahas bagaimana pemerintah berkolaborasi mencerminkan konsep ini meluap terhadap banyak eksperimen lokal namun sayangnya seringkali hal itu sebagai reaksi terhadap kegagalan konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif hadir sebagai tanggapan atas kegagalan implementasiyang mengalir dengan biaya tinggi dan politisasi atas regulasi konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Konsep ini telah dikembangkan sebagai bentuk alternatif untuk kepentingan kelompok yang pluralis dan kegagalan mengelola akuntabilitas (terutama karena kewenangan para ahli banyak ditolak). Buku ini juga akan membahas Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif sebagai suatu konsep penguatan kelembagaan yang mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk berkolaborasi dimana hal yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif disini merupakan desain kelembagaan dari para pemangku vii kepentingan. Akses kepada proses kolaboratif itu sendiri mungkin terletak pada masalah desainnya yang paling mendasar. Siapa yang seharusnya termasuk didalam proses kolaboratif? Tidak mengherankan jika menemukan bahwa tulisan tentang ukuran Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Kami juga menemukan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mensyaratkan dimasukkannya perusahaan swasta dan kewenangan organisasi publik itu secara tradisional telah dikembangkan menjadi upaya sebuah model pemerintahan konvensional. Konsep ini berbasis inklusi yang luas dimana tidak hanya merupakan refleksi dari semangat kolaborasi yang terbuka serta menjadikan pemerintahan yang kooperatif. Hal ini adalah inti dari proses legitimasi berdasarkan (1) kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berunding dengan entitas yang lain tentang hasil kebijakan dan (2) klaim bahwa hasil kebijakan mewakili konsensus yang berbasis luas. Dalam buku ini kami mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) sebagai proses yang 'berorientasi konsensus sekalipun menunjukkan bahwa konsensus pada dasarnya tidak selalu tercapai. Masalahnya di sini adalah apakah semua keputusan kolaboratif yang harus dikembangkan secara formal membutuhkan konsensus. Dalam kolaborasi yang para ahli pelajari konsensus dilihat sebagai mempromosikan representasi sudut pandang individu dan mendorong lebih banyak kerja sama. Namun, aturan konsensus sering dikritik karena mengakibatkan hasil denominator paling umum. Akan tetapi konsep ini juga dapat memungkinkan pemerintah mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan meskipun dimungkinkan bagi proses kolaboratif untuk memulai dengan viii konsensus yang prosedural dan kemudian kembali ke prosedur lain dalam kasus kebuntuan yang lainnya. Oleh karena itu buku ini akan membahas bagaimana strategi dalam menguatkan kelembagaan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks organisasi banyak diskusi yang berkembang yang menekankan pendekatan multipihak (multistakeholder) serta berbasis pada masyarakat (civil society). Organisasi masyarakat atau organisasi lokal lainnya perlu mendapat perhatian lebih. Entitas semacam ini biasanya lebih berfungsi memecahkan masalah-masalah sosial sehingga memudahkan pemerintah dalam memetakan masalah yang ada di tengah masyarakat dengan berkolaborasi dengan entitas tersebut. Dengan demikian penguatan kelembagaan perlu menekankan pada penguatan organisasi di tingkat lokal pula. Proses pembangunan di masa lalu lebih memperhatikan penguatan kelembagaan di lapisan atas. Biaya, tenaga dan perhatian pada penguatan organisasi pemerintah sangat besar. Kekuatan utamanya biasanya dipegang oleh sektor swasta (private sector) dengan kemampuan mereka dalam menguasai segala dimensi dan unsur modal kelembagaan yang diperlukan. Dari permasalahan dan perdebatan teori diatas maka penyusun mengambil judul buku yaitu: Collaborative Governance (Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi).

Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan.

Social Justice in English Language Teaching

This inspiring and diverse collection of voices from the field in ESL and EFL contexts personalizes the issues TESOL educators face and serves as a resource for those wanting to address social injustices in their individual TESOL contexts. This book will help educators identify the needs of other students and the areas of privilege represented in the ELT world, where more advocacy work is needed.

This book will help educators identify the needs of other students and the areas of privilege represented in the ELT world, where more advocacy work is needed." --Publisher's website.

Managing Media Work

Managing Media Work provides a comprehensive, cross-national overview of the theory and practice of working in the media in the digital age. Focusing on three key areas—new media work, media professions, and media management—this text prepares students to effectively manage their own media careers and to manage human capital in creative companies. Written by leading international scholars, the book addresses the increasingly global, networked, and unpredictable nature of the media industry as well as the growing complexities of media work.

Written by leading international scholars, the book addresses the increasingly global, networked, and unpredictable nature of the media industry as well as the growing complexities of media work.

Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan

Buku Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia dan penjelasan konsep Sistem Informasi di rumah sakit, puskesmas, klinik. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan/rekomendasi yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi pandemi di Indonesia. Buku ini juga merupakan update dari buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dalam pengembangan sistem informasi tersebut diperlukan pemahaman terkait definisi dan layanan Kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan serta kebijakan yang diperlukan dalam membangun SIK. Buku ini juga menjelaskan konsep dasar sistem informasi/terknologi informasi, manajemen proyek dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di rumah sakit. Untuk mencapai kesuksesan implementasi SIMRS, selain pengetahuan teknis, dalam pengembangan SIMRS diperlukan pemahaman yang mendalam terkait tantangan non teknis yang akan dihadapi oleh manajemen. Untuk lebih memahami konsep yang diberikan dalam buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi kasus dalam pengembangan SIMRS.

Buku Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia dan penjelasan konsep Sistem Informasi di rumah sakit, puskesmas, klinik.

Sharia Transformations

Cultural Politics and the Rebranding of an Islamic Judiciary

Few symbols in today’s world are as laden and fraught as sharia—an Arabic-origin term referring to the straight path, the path God revealed for humans, the norms and rules guiding Muslims on that path, and Islamic law and normativity as enshrined in sacred texts or formal statute. Yet the ways in which Muslim men and women experience the myriad dimensions of sharia often go unnoticed and unpublicized. So too do recent historical changes in sharia judiciaries and contemporary strategies on the part of political and religious elites, social engineers, and brand stewards to shape, solidify, and rebrand these institutions. Sharia Transformations is an ethnographic, historical, and theoretical study of the practice and lived entailments of sharia in Malaysia, arguably the most economically successful Muslim-majority nation in the world. The book focuses on the routine everyday practices of Malaysia’s sharia courts and the changes that have occurred in the court discourses and practices in recent decades. Michael G. Peletz approaches Malaysia’s sharia judiciary as a global assemblage and addresses important issues in the humanistic and social-scientific literature concerning how Malays and other Muslims engage ethical norms and deal with law, social justice, and governance in a rapidly globalizing world.

Rather hard to miss is the global management-speak suffusing these kinds of official overviews; the point that one ... Japanese management techniques in local industrial production in order to encourage continued Japanese investment and ...

TELAAH KURIKULUM : TEORI & PENGEMBANGANNYA

Buku dengan judul Telaah Kurikulum : Teori & Pengembangannya merupakan buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1) Paradigma Awal : Pendidikan Dan Kurikulum, 2) Pengertian Kurikulum, 3) Hakikat Kurikulum, 4) Anatomi Kurikulum, 5) Landasan Pengembangan Kurikulum, 6) Model Pengembangan Kurikulum, 7) Model Implementasi Kurikulum, 8) Tahapan Dan Prinsip Pengembangan Kurikulum, 9) Evaluasi Kurikulum, 10) Telaah Historis Kurikulum Di Indonesia, 11) Telaah Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, 12) Telaah Kurikulum Pendidikan Dasar, 13) Telaah Kurikulum Pendidikan Menengah Pertama, 14) Telaah Kurikulum Pendidikan Menengah Atas, 15) Kurikulum Pendidikan Tinggi, 16) Kurikulum Dan Mutu Pendidikan.

Buku dengan judul Telaah Kurikulum : Teori & Pengembangannya merupakan buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa.