Sebanyak 38355 item atau buku ditemukan

Seminar Kode Etik Produksi Film Nasional, Jakarta, 4-8 Mei 1981

Di dalam makalah disebutkan : jangan sampai ada adegan yang mengolokolok pemuka agama dan guru agama . Apakah tidak mungkin membuat film kritik terhadap mereka sebagai manusia yang tidak luput dari kekeliruan ?

Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik

Constitution, rules of association, code of ethics

DEKLARASI SIRNAGALIH BAHWA sesungguhnya kemerdekaan berpendapat ,
memperoleh informasi dan kemerdekaan berserikat adalah hak asasi setiap
warga negara . Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan
yang ...

Menciptakan pemimpin hebat dengan kode etik dan budaya kerja

Buku yang berjudul “Menciptakan Pemimpin Hebat Dengan Etik dan Budaya Kerja” merupakan buku Manajemen pertama yang ditulis oleh penulis. Keempat buku lain sebelumnya adalah buku – buku Motivator yang lebih berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Buku – buku tersebut adalah “Mutiara Kehidupan Berbalut Salju”, “Jatuh Bangun Meraih Impian”, “Ayahku Jenderal Besarku” dan “Kimiawan Global”. Buku Manajemen pertama ini ditulis atas keprihatinan penulis melihat banyaknya pemimpin perusahaan atau organisasi di tanah air yang terlibat berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Perusahaan atau organisasi yang terlibat, bukan hanya perusahaan kecil atau sedang yang beroperasi hanya di Indonesia. Namun, banyak perusahaan atau organisasi yang sudah “go public” dan wilayah operasinya sudah merambah ke berbagai negara. Padahal perusahaan – perusahaan tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk mendukung bergeraknya ekonomi nasional melalui sektor riil. Yang memprihatinkan sekali adalah, KKN tersebut didukung oleh sebagian aparatur negara (Pemerintah), yang semestinya menjaga agar jangan terjadi KKN di perusahaan – perusahaan di Indonesia. Mantan Komisioner KPK, Laode M Syarif menuturkan, banyak kasus korupsi yang ditangani KPK berawal dari adanya konflik kepentingan (conflict of interest). “Saya bisa pastikan seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK ada unsur konflik kepentingan karena memperkaya diri sendiri dan orang lain, tidak ada terjadi memperkaya diri sendiri kalau kita punya kepentingan di situ”. Padahal, kalau para pemimpin dan aparatur negara mampu bekerja dengan etik kerja yang sudah tertulis dalam pernyataan kode etik perusahaan atau organisasi maka KKN akan bisa dicegah. Menghindari adanya konflik kepentingan adalah salah satu isi kode etik yang penting dalam perusahaan dan organisasi. Budaya kerja yang telah lama dibangun atas dasar nilai – nilai inti (core values) dari para pemimpin dan pekerja perusahaan atau anggota organisasi akhirnya runtuh saat terjadi KKN. Apabila kita melihat kasus – kasus di Amerika Serikat, kita semua masih ingat runtuhnya perusahaan – perusahan ternama di dunia seperti Arthur Andersen, WorldCom, Rite Aid dan yang lainnya pada awal tahun 2000-an. Penyebabnya adalah adanya pelanggaran etik dan budaya kerja, yang tanpa disadari bisa meruntuhkan “kedigdayaan” perusahaan – perusahaan yang demikian hebat di dunia. Krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 akibat adanya kasus kredit perumahan yang gagal bayar (default), yaitu subprime mortgage, penyebabnya adalah seputar pelanggaran etik dan budaya kerja. Buku ini ditulis untuk mengingatkan kembali para pemimpin perusahaan atau organisasi untuk senantiasa mematuhi kode etik dan budaya yang sudah ada. Mana yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam menjalankan bisnis bisa tercermin dari kode etik yang dipahami. Hal – hal tersebut sangat penting mengingat “menghalalkan” segala cara demi memenangkan persaingan bisnis adalah sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Etika bisnis saat ini mulai banyak dilupakan. Cukup banyak referensi yang penulis gunakan untuk untuk menulis buku ini. Tulisan – tulisan dari salah satu profesional Human Resources (Sumber Daya Manusia) dari Amerika Serikat, yaitu Susan M. Heathfield telah menjadi paling banyak kontribusinya dalam buku ini. Ada juga profesional Human Resources lainnya seperti Osmond Vitez dan Alan Li. Buku dengan judul “The Moral Muteness of Managers” (pp. 73-88, 1989), karya Frederick Bird and James Waters menjadi salah satu acuan tulisan dalam buku ini. Masih ada lagi, satu buku dari David Ingram, Reviewed by Jayne Thompson, yang berjudul “Examples of Ethics Violations in Business” (Updated March 08, 2019), telah ikut memperkaya isi dari buku ini. Pengalaman kerja penulis di sebuah perusahaan minyak dan gas yang berasal dari Inggris, yaitu BP telah mampu memberikan banyak penjelasan tentang kode etik yang berlaku di perusahaan tersebut. Sebagai sebuah perusahaan minyak dan gas yang beroperasi pada lebih dari 70 negara di dunia, kode etik yang dimilikinya sangat detil dan mampu menjawab segala persoalan etik dalam menjalankan operasinya di belahan dunia ini. Contoh – contoh yang disampaikan juga sangat jelas dan mudah dipahami.

Sebagai “orang dalam” perusahaan, pekerja memahami banyak informasi yang
masyarakat (public), pers dan pemerintah sebagai regulator tidak tahu. Tidak
setiap pelanggaran etik adalah melanggar hukum (illegal) dan pekerja dapat ...

Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial

Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya mendudukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai “polisi”, bertindak sebagai “jaksa”, dan atau berfungsi sebagai “hakim” dalam penegakan etik. Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata. Namun demikian, tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian dalam persidangan hukum. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh hakim. Tergambar dengan jelas bahwa proses pembuktian yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik berbeda dengan pembuktian hukum. Buku ini penting sebagai panduan bagi para pencari keadilan, advokat, atau kelompok masyarakat dalam proses pendampingan advokasi hukum di Pengadilan. Penting pula bagi akademisi, mahasiswa atau peminat hukum lain untuk membaca buku ini untuk memahami Komisi Yudisial secara lebih dekat dan praktis.

(Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran); 2. Amicus curiae Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga ...

Kode Etik Hakim

Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuri dis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). Kajian dan pembahasan buku ini antara lain mencakupi empat topik utama: (1) Etika, Profesi dan Kode Etik; (2) Etika Profesi dan Kode Etik Hakim dan Hukum Positif; (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim; dan (4) Hakim dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha). Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-

Berbeda sekali antara fungsi seorang ahli moral dan seorang ahli etika. Para ahli moral menjelma seperti seorang guru atau pendeta. Dia akan didatangi oleh orang-orang yang sedang menghadapi masalah hidup untuk diminta petuah-petuahnya.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Secara sengaja buku ini disiapkan untuk membantu bagi para pencari keadilan (justice seeker), yakni mereka yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu, karena tindakan, perilaku, atau perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, sehingga mengadukan kepada DKPP. Karena dalam pengamatan penulis selama ini, belum banyak khalayak ramai memahami bagaimana prosedur beracara di lingkungan DKPP. Dengan membaca buku ini secara detail, dijamin mereka yang berkehendak untuk beracara di DKPP, dapat memahami dengan baik.

Keduanya memiliki saripati nilai yang serupa, yaitu guru harus menjadi pemimpin, dan pemimpin harus bertindak sebagai guru. Dengan begitulah kita dapat selamat menjalankan amanah rakyat, mengabdi untuk kepentingan umum di tengah ...

Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Buku ini merupakan Disertasi Penulis saat menyelesaikan sidang terbuka Doktor ilmu Hukum di Unisba pada tanggal 12 Juni 2015. Penulis merasa perlu menjelaskan posisi Malpraktik Kedokteran secara benar menurut rujukan UU, karena saat ini masih banyak multi tafsir menerjemahkan malpraktik kedokteran. Penulis sendiri pernah mengalami kegalauan pikiran saat istri saya harus segera di sesar di RS Swasta di Jakarta Selatan pada hari itu juga, pada hal tiap bulan selalu diperiksa dan kondisi jabang bayi sehat, atas saran orang tua coba cek lagi dokter kandungan lain ternyata setelah dicek oleh dokter kandungan senior bayi bisa lahir dalam keadaan normal paling 2 minggu lagi, dari kejadian itu Penulis perlu mendefinisikan kegalauan tersebut dalam bentuk desertasi agar pemahaman akan hak-hak dan kewajiban baik dokter dan pasien tersampaikan, masyarakat umum jika melihat kegagalan tindakan medis selalu dengan mudah menuduh sebagai Malpraktik Kedokteran, apakah dokter yg melakukan goresan pada oragan tubuh bisa dikatakan malpraktik karena memenuhi delik penanganiayaan yang menimbulkan luka. Tentunya tidak semudah tuduhan itu ada indikator yang menyertai tindakan Malpraktik Kedokteran bisa terjadi Pertama standar profesi, Kedua standar pelayanan, ketiga standar prosedur operasional . Dalam hubungan antara dokter dan pasien, walaupun pasien dari pihak yang kurang memahami tentang masalah kesehatan, tetapi hendaknya pihak dokter dan rumah sakit dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta. Sejarah telah menOrehkan seperti dalam kasus Jika dokter melakukan pembedahan kepada pasiennya dengan pisau bedah dan pasiennya meninggal dunia, tetapi terkena mata dari pasiennya, maka sebagai hukumannya, tangan dokter tersebut harus dipotong. (Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hammurabi dibuat pada tahun 1780 sebelum masehi). Demikian juga Hippocrates sudah meletakkan dasar agar dokter terhindar dari tindakan malpraktik, yang tersebut dalam “Sumpah Hippocrates” yang sangat terkenal itu. Maka jika tidak ada malpraktik dokter saat itu, tentu tidak pernah ada yang namanya Sumpah Hippocrates tersebut. Kelebihan Buku ini menguraikan sejarah HAM, hak-hak yang diatur oleh UU, penerapan Hukum Pidana, Penerpan UU Praktik Kedokteran, hubungan pasien berdasarkan kode etik kedokteran, serta sikap dokter dan pasien pada saat terjadi sengketa medis. Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Di Universitas Bologna Itali, Corpus ditafsirkan kembali oleh Juris Civilis, kemudian ditafsirkan kembali oleh guru-guru hukum yang disebut Glossator. 30. Tahun 1215 M. Magna Charta, dicetuskan di Inggris yang ditandatangani oleh Raja ...

Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 230A/Kep/Menpen/1984 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan

Organizational structure of the Dept. of Information, Indonesia; ministerial decision.

( 2 ) Seksi Kerjasama Organisasi Pers mempunyai tugas mempersiapkan
hubungan kerjasama dengan organisasi pers . ( 3 ) Seksi Penerbitan Pembinaan
Pers mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan urusan penerbitan
pedoman ...

Almanak organisasi negara Republik Indonesia

LOKANTARA RADIO PERS NASIONAL PERS ASING / F . RELATION
PERKEMBANGAN PERS OBSERVASI PUBLIC OPINI in SEKRETARIAT / ADM .
PERS PRODUKSI LABOLATORIUM FILM TEHNIK / PERLENGKAPAN
ADMINISTRASI ...

Organisasi partai dan literatur partai

Perbedaan antara pers jang ilegal dan jang legal , warisan jang menjedihkan
dari zaman per budakan jang absolut , mulai menghilang di Ru sia . Tetapi
samasekali tidak mati . Ketika ada perbedaan antara pers jang legal dengan
jang ilegal ...